Bangka, 20 November 2024 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) melaksanakan kegiatan pendampingan pengisian E-Report JDIH tahun 2024 bagi anggota JDIHN di Kabupaten Bangka.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Bangka dan dihadiri oleh beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bangka, di antaranya Analis Hukum Ahli Muda yang juga Subkoordinator Pengkajian dan Dokumen Hukum, Hervia Saridewi, dan Staf Bagian Hukum dan HAM, Sarkani. Dari pihak Kanwil Kemenkumham Babel, hadir Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Muhamat Ariyanto; JFT Penyuluh Hukum Pertama, Fajar Husein; serta JFU Kanwil, Hanjani dan Defta Fahrun Setiady.

Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan dan meningkatkan hasil penilaian pengelolaan JDIH tahun 2024. Dalam pendampingan ini, tim Kanwil Kemenkumham Babel secara langsung membantu operator JDIH Pemerintah Kabupaten Bangka dalam memahami perubahan aspek dan indikator penilaian yang berlaku pada tahun ini.
Selain itu, tim juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek penilaian agar hasil yang diperoleh dapat optimal.

Muhamat Ariyanto menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkumham Babel untuk memastikan setiap anggota JDIHN dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
“Pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkumham Babel untuk mendukung anggota JDIHN dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas. Kami harap sinergi yang terjalin ini dapat meningkatkan kinerja JDIH di Kabupaten Bangka,” ujar Muhamat Ariyanto.

Selama pendampingan, tim Kanwil Kemenkumham Babel menyampaikan langkah-langkah teknis pengisian E-Report dan memberikan arahan mengenai aspek dan indikator yang perlu mendapat perhatian khusus. Operator JDIH di Kabupaten Bangka diberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan dalam penilaian tahun 2024 yang memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan dokumen hukum dan pelaporannya.

Tim juga menegaskan pentingnya komunikasi antara operator JDIH dan Kanwil Kemenkumham Babel apabila terjadi kendala selama proses pengisian laporan. "Kami mendorong agar operator tidak ragu untuk menjalin komunikasi dengan Kanwil jika menemui hambatan. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam laporan yang disampaikan," tambah Fajar Husein, salah satu anggota tim pendamping.

Selain memberikan pendampingan teknis, tim juga melakukan evaluasi awal terhadap pelaksanaan JDIH di Kabupaten Bangka. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan agar hasil penilaian JDIHN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Kegiatan pendampingan ini disambut baik oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bangka. Hervia Saridewi, selaku Subkoordinator Pengkajian dan Dokumen Hukum, mengapresiasi perhatian Kanwil Kemenkumham Babel terhadap pengelolaan JDIH di daerahnya. "Dengan adanya pendampingan ini, kami merasa lebih siap untuk memenuhi target dan memperbaiki pengelolaan JDIH kami agar sesuai dengan standar yang ditetapkan," ujarnya.

Sebagai penutup, tim Kanwil Kemenkumham Babel mengingatkan bahwa pengelolaan JDIH yang baik tidak hanya berdampak pada penilaian, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi hukum yang terpercaya dan terkini.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang – Sebanyak 336 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengikuti tes kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes. Kedua tes tersebut digelar pada Rabu-Kamis, 20-21 November 2024 di dua lokasi. Tes kesehatan dilaksanakan di RSUD Depati Hamzah, sementara Psikotes dilaksanakan di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Babel.

Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Dwi Harnanto menuturkan, untuk tes kesehatan, pada setiap harinya dibagi ke dalam 2 sesi. Sementara untuk psikotes, pada hari Rabu dibagi menjadi 4 sesi dan hari Kamis menjadi 3 sesi. Dalam 1 sesi psikotes terdiri dari 50 peserta.

Dwi menyampaikan, SKB tes kesehatan dan psikotes ini memiliki bobot nilai 10% dari keseluruhan nilai SKB. Untuk itu, Dwi berpesan agar peserta mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan teliti.

Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto saat memberi arahan mengatakan kepada para peserta untuk tenang saat mengerjakan tes. Ia juga menegaskan agar para peserta tidak percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan cara yang melanggar hukum.

Harun juga menyampaikan jika para peserta dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham melalui layanan Helpdesk berupa pesan singkat Whatsapp pada nomor: +62 811-717-469 atau melalui Hotline Pengaduan Kemenkumham RI pada nomor +62 878-4030-2006.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Umum (N.A. Triandini Oscar), Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), dan para panitia daerah. Sementara hadir dari Panitia Pusat, perwakilan dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Analis SDM Aparatur Ahli Muda (Rifani Laidar), Arsiparis Muda (Destria), serta Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (Fachri Ezra Pradana).

Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut hadir untuk melakukan pengawasan terhadap layanan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Babel. Adapun perwakilan yang hadir yaitu, Pranata Keuangan APBN Mahir (M. Muhaimin) dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja (Riski Kartika Sari).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang, 19 November 2024 – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) jemput bola dengan melakukan pendampingan pengisian E-Report JDIHN Tahun 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan di dua lokasi utama, yaitu Kantor Walikota Pangkalpinang dan Kantor DPRD Kota Pangkalpinang. Pendampingan melibatkan Kabag Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang, Rusmi Toiyibah, serta Operator JDIH Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, Rizky Adhitya. Dari pihak Kanwil Kemenkumham Babel, hadir Kepala Subbid Luhbankum dan JDIH, Muhamat Ariyanto, bersama tim yang terdiri dari JFT Penyuluh Hukum Pertama, Fajar Husein, dan JFU Defta Fahrun Setiady.

Dalam pendampingan ini, tim memberikan bimbingan intensif kepada para operator JDIH terkait aspek dan indikator penilaian yang telah diperbarui untuk Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar setiap anggota JDIHN di Kota Pangkalpinang dapat mempersiapkan laporan secara lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Pendampingan ini tidak hanya untuk mengarahkan pengisian laporan, tetapi juga untuk memastikan anggota JDIHN memahami perubahan indikator dan mampu meningkatkan performa pengelolaan dokumentasi hukum mereka,” ujar Muhamat Ariyanto, Kepala Subbid Luhbankum dan JDIH.

Tim Kanwil juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang efektif antara operator JDIH dengan Kanwil Kemenkumham Babel. Operator diimbau untuk segera melaporkan kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengisian laporan, sehingga dapat diberikan solusi secara cepat dan tepat.

Pendampingan ini mendapat apresiasi dari pihak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Pangkal Pinang, yang menyatakan bahwa kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengelolaan JDIH yang lebih profesional dan terstruktur.

Kanwil Kemenkumham Babel berharap kegiatan ini dapat mendorong optimalisasi nilai pengelolaan JDIH Tahun 2024, sekaligus memperkuat peran JDIHN dalam mendukung akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan terpercaya.

 KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali selenggarakan rapat pengharmonisasian terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan bertempat di Kantor Wilayah, Selasa (19/11/2023).

Agenda tersebut dalam rangka mengharmonisasikan draf Ranperkada tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2929, dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Memimpin kegiatan, Plt. Kepala Bidang Hukum, Suherman menyampaikan bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karenanya menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukanya.

Suherman berharap agar kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun, kedepannya akan semakin baik sehingga bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.

Kegiatan pengharmonisasian terhadap Ranperda dilakukan dengan melakukan penyelarasan baik dari aspek substantif pasal per pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan juga secara teknik penulisan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harapannya rapat harmonisasi ini menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga Ranperbup tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Haris Setiawan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah memfasilitasi rapat harmonisasi Ranperbup dari Bangka Selatan.

"Kami mengharapkan bimbingan dari Kantor Wilayah sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan efektif di masyarakat, mengingat RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2024-2029 sangat penting untuk meningkatkan perekonomian kabupaten Bangka Selatan," ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah yaitu, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan JFU.

Sedangkan dari Kab. Bangka Selatan yaitu, Kepala Bappelitbangda Herman, Kepala Bakeuda Agus Pratomo, Inspektur Pembantu Chairullah, Kepala Bidang Anggaran Suseno, Kepala Bidang Perbendaharaan Deni Purnomo, Kepala Bidang Pajak Daerah Susanti, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sudomo, Kepala Bagian Hukum Ami Prionggo, dan perwakilan Sekretariat DPRD Kab. Bangka Selatan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto ikuti Kick Off Meeting Pelaksanaan Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, Selasa (19/11/2024).

Mengawali kegiatan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum, Komjen. Pol. Dr. Reynhard Silitonga menuturkan, Inspektorat Jenderal melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia serta melaporkan hasilnya kepada Menteri/ Menteri Koordinator yang baru terbentuk.

Dijelaskan Reynhard, audit transisi bertujuan untuk memastikan semua proses dan kebijakan yang diterapkan selama transisi mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan efisiensi, serta menilai dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama proses transisi.

"Lalu mendukung akuntabilitas, memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam kinerja kementerian, serta memastikan bahwa transisi tidak mengganggu pelayanan publik dan fungsi utama kementerian," sebut Reynhard.

Reynhard menuturkan, program kerja audit yang dilakukan meliputi bidang Sumber Daya Manusia, bidang Aset BMN, dan Pengadaaan Barang/Jasa, serta bidang Keuangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum, Komjen Pol. Nico Afinta mengatakan, dalam penataan tugas dan fungsi Kementerian, diperlukan langkah-langkah agar proses transisi berjalan dengan baik.

"Harapannya dengan adanya audit, maka pembagian 3 Kementerian, dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana di pusat maupun wilayah dapat berjalan baik," harap Sekjen Nico.

Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ikhwan Mulyawan, mengatakan, adanya restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 Kementerian, diharapkan dapat menjadikan pemberian pelayanan publik menjadi lebih baik dan fokus.

Ikhwan menjelaskan, jika ada berbagai risiko dalam penatan organisasi, terutama di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu audit transisi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di 3 Kementerian tersebut.

Risiko-risiko strategis dalam penataan organisasi Kemenkumham tersebut meliputi, kelembagaan yang belum lengkap, sumber daya manusia, perencanaan strategis, nilai-nilai (values), anggaran dan keuangan, aset dan barang milik negara, serta pengendalian intern dan manajemen risiko organisasi.

"Untuk itu, BPKP akan terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan APIP Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk mengawal audit transisi ini," ujarnya.

Pelaksanaan Audit Transisi terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I eksisting di Kementerian Hukum dan HAM serta 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah terpilih. Diantaranya untuk pulau Sumatera terdapat 6 lokasi, selanjutnya 8 lokasi di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 3 lokasi di pulau Kalimantan, 1 lokasi di pulau Sulawesi dan 1 lokasi di pulau Papua.

Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Zinfokim (Erwin Hariyadi), serta para Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Tanjungpandan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini yaitu Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Edy Firyan mewakili Kepala Kantor Wilayah menghadiri Debat Publik Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Pemantauan LSM dan Jurnalis Asing dalam Pemilukada Tahun 2024, di Tanjung Tinggi Ballroom, BW Suite Hotel Belitung, Senin (18/11/2024).

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, yang menyampaikan jika tema debat kali ini yaitu "Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi Berkelanjutan, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Sarana dan Prasarana yang Optimal Menuju Kepulauan Bangka Belitung yang Kuat, Mandiri dan Otonom".

Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 1 yaitu Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal dengan menyampaikan visi dan misi pasangan "BERAMAL". Lalu kesempatan kedua diberikan kepada paslon nomor 2, Hidayat Arsani dan Hellyana dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja pasangan "BERDAYA".

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan dari 7 (tujuh) Panelis yang berasal dari Akademisi di berbagai Universitas di Bangka Belitung. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Kapolda Bangka Belitung (Brigjen Pol Tony Harsono), Kepala BNNP Bangka Belitung (Brigjen. Pol. Hisar Siallagan), jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para tokoh politik, para tokoh agama serta para tokoh masyarakat.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta – Perubahan dan transformasi yang terjadi di Kementerian Hukum (Kemenkum) menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas meminta kepada seluruh pimpinan tinggi (pimti) di lingkungan Kemenkum untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja yang transparan.

“Saya menekankan kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi karena itu kunci sukses kerja kita. Saya juga minta kepada seluruh jajaran untuk dapat membangun sistem yang disepakati bersama agar lebih transparan,” ujar Supratman saat melantik Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum, Senin (18/11/24).

Supratman mengatakan bahwa Kemenkum akan menerapkan sistem merit secara konsisten untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh seluruh jajaran. Sehingga pemangku jabatan disesuaikan dengan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Saya tekankan tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,” tegas Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta.

Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga sudah sepakat membentuk beberapa sistem lainnya. Diantaranya menerapkan tour of duty yang memungkinkan jajaran di Kemenkum untuk dapat ditugaskan di seluruh pelosok tanah air sehingga bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani Masyarakat.

“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling yang bertujuan agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan dan dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” kata Supratman.

Menkum juga menekankan pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum untuk mengontrol proses kerja yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem laporan bulanan yang berisi evaluasi dan monitoring pekerjaan.

“Saya juga meminta kepada seluruh para pejabat yang baru dilantik untuk wajib memberikan laporan setiap bulan kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik”, tandas pria asal Sulawesi ini.

Di akhir sambutannya, Supratman meminta agar sistem ini bisa segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran sehingga Kementerian Hukum dapat menjadi sebuah lembaga yang transparan.

“Kementerian Hukum adalah organisasi yang besar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap Kementerian Hukum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik”, tutup Supratman.

Berdasarkan surat nomor SEK-KP.03.03-524 tentang Undangan Menghadiri secara langsung Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum melampirkan sejumlah 49 nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik. Ke 49 nama tersebut ditempatkan ke berbagai posisi sebagai Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur dan Kepala Pusat.

Dua Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman resmi mendapat promosi yakni Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto yang dilantik menjadi Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman dilantik menjadi Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Hadir mengikuti pelantikan tersebut secara virtual yaitu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang HAM (Suherman), para Pejabat Struktural beserta jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Babel.

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung laksanakan Rapat Persiapan SKB Non CAT Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 pada hari Senin, 18 November 2024.

Bertempat di Ruang Rapat Lt.2 kantor wilayah, Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, N. A. Triandini Oscar, menyampaikan beberapa hal terkait pedoman pemeriksaan kesehatan SKB non CAT Kemenkumham kepada Direktur RSUD Depati Hamzah, dr. Della Rianadita diantaranya mekanisme pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan.

Adapun Peserta SKB non CAT formasi SLTA dan non SLTA yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 348 orang, dengan rincian SLTA sebanyak 291 orang & Non SLTA 57 orang.  Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan antara lain : Pengukuran TB ( Laki-laki 163 cm & Perempuan 158 cm), Pemeriksaan Tindik & Tatto, TBC Torax, HIV, & Anus Corong.

Direktur RSUD Depati Hamzah juga menyampaikan beberapa hal terkait persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan CPNS TA 2024 yang mana penginputan hasil Rikkes langsung pada hari itu pada aplikasi ABR, dengan peserta hari pertama 200 orang dan hari kedua sebanyak 148 orang, dan Peserta akan diarahkan untuk masuk melalui Kimia Farma lalu parkir ke basement dilanjutkan naik lift ke lantai II (tempat pemeriksaan kesehatan.

Dilanjutkan dengan Tim Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung beserta Panitia Pusat mengunjungi RSUD Depati Hamzah dan meninjau langsung lokasi yang rencananya akan dilaksanakan SKB Non CAT Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dan berkoordinasi dengan Pihak RSUD Depati Hamzah.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Jakarta - Desa Keciput Kabupaten Belitung berhasil meraih juara 3 dalam Kategori Desa Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Minggu (17/11/2024).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Inspektur Utama Kemenparekraf/ Baparekraf, Bayu Aji. Hadir menerima penghargaan yaitu Kepala Desa Keciput, Pratiwi Perucha dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Belitung, Firmansyah.

Dalam ADWI tahun ini, dari 6.016 desa wisata yang mendaftar, proses seleksi dilakukan secara bertahap dan melibatkan 13 dewan juri independen. Tahap awal memilih desa menjadi 500 besar, kemudian 300 besar, 100 besar, hingga akhirnya terpilih 50 Desa Wisata Terbaik 2024. Desa-desa ini dinilai berdasarkan daya tarik wisata, kelembagaan dan SDM, resiliensi, digital, amenitas yang baik, Desa Berkembang, dan Desa Maju. Dari 50 desa yang terpilih, Desa Keciput Kabupaten Belitung masuk ke dalam kategori Desa Wisata Maju dan mendapatkan juara 3, berdampingan dengan  Desa Wisata Jatimulyo yang meraih juara 1, dan Desa Wisata Dewi Anom yang meraih juara 2.

Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dr. Fajar Sulaeman Taman, yang didampingi oleh Kepala Subbidang Pelayanan AHU, M. Bangbang. Lalu turut hadir Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Babel, Wydia Kumala Sari. 

Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutan resminya menyampaikan bahwa Desa Wisata adalah salah satu ujung tombak pariwisata Indonesia dan akan menjadi prioritas utama dalam masa jabatannya. Sejak 2021, ADWI berhasil menjaring desa wisata yang terus berkembang hingga tahun 2024. Dari tahun 2021 berjumlah 1.831 desa wisata, lalu tahun 2022 berjumlah 3.419, dan tahun 2023 berjumlah 4.573 serta pada tahun 2024 berjumlah 6.016 desa wisata. Dan 2024 ini, terkurasi menjadi 50 desa wisata yang menginspirasi dan penuh kebanggaan.

“ADWI menjadi pengingat bagi kita semua untuk memastikan keseimbangan dalam tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, memperkuat aspek sosial ekonomi, memelihara warisan budaya dan menjaga kelangsungan lingkungan demi masa depan pariwisata Indonesia yang hijau dan berdaya saing global, sehingga dengan banyaknya jumlah desa wisata maka dapat di perhitungkan sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Fajar Sulaeman Taman menyampaikan bahwa Desa Keciput layak mendapatkan juara tersebut pada ADWI, karena banyak keunggulan wisata yang disajikan seperti Tanjung Kelayang, yang merupakan icon Desa Keciput. Lalu Belitung juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mempunyai keunggulan geostrategi. Tidak hanya itu, Desa Keciput juga merupakan bagian dari Unesco Global Geopark (UGG).

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menambahkan bahwa Desa Keciput pada tahun ini juga mendapatkan penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP), yang merupakan Anugerah berupa titel nonakademik NL.P yang diberikan kepada Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai desa. Serta penghargaan berupa Anubhawa Sasana Jagaddhita, yakni Desa atau Kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja.

Kakanwil Harun menyatakan bahwa Bangka Belitung memiliki keberagaman pariwisata dan budaya yang bisa dijadikan icon dari Bangka Belitung. Diharapkan desa-desa lainnya dapat mengikuti jejak Desa Keciput pada tahun yang akan datang.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mensosialisasikan Layanan Badan Hukum kepada Pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Kace Timur Bangka, Kamis (14/11/2024) di Kantor Desa Kace Timur.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto dalam sambutannnya yang dibacakan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Dr. Fajar Sulaeman Taman menuturkan, pembangunan ekonomi lokal menjadi gagasan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa, salah satunya dapat diwujudkan melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“BUMDes yang telah berbadan hukum diberikan perlindungan hukum dalam hal kepemilikan aset dan tanggung jawab hukum. Selain itu membuka peluang bagi BUMDes mengakses berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah maupun yang berasal dari lembaga keuangan,” ujarnya.

Fajar menyebutkan, ada 2 hal yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan peran BUMdes dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat desa, yakni perlunya pendampingan secara profesional dalam hal pengelolaan manajemen BUMDes dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengembangkan BUMDes secara kolektif.

“Melihat substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes sangat didorong untuk menjadi lembaga berbadan hukum,” tegasnya.

Kepala Desa Kace Timur, Amirullah mengungkapkan, jika banyak potensi untuk dikembangkan di kawasan Desa Kace Timur yang semestinya dapat diberdayakan oleh perangkat desa dan anggota masyarakat.

Namun, ia menjelaskan, jika pemanfaatan atas sumber daya untuk dikembangkan bermodalkan dana desa yang selama ini dikelola oleh BUMdes terkendala belum ditetapkan sebagai BUMDes berbadan hukum. SK Badan Hukum belum dapat diterbitkan dikarenakan tertolak pada saat verifikasi AD/ART BUMdes.

“Dari kegiatan ini, kami berharap adanya pencerahan kepada para pengelola BUMDes terkait mekanisme sesuai aturan yang berlaku dalam penetapan AD/ART BUMDes sehingga memudahkan untuk terbitnya SK Badan Hukum,” harapnya.

Subkoordinator pada Dinas Sosial dan PMD Pemprov. Kep. Babel, Hardadi, selaku narasumber pada kegiatan ini menyampaikan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pendirian BUMDes merupakan langkah penting dalam meningkatkan perekonomian desa, karena BUMDes dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa,” kata Hardadi.

Lebih lanjut disampaikan, jika modal dan aset BUMDes dapat berasal dari penyertaan modal (berupa barang selain tanah dan bangunan), barang yang dipindahtangankan menjadi aset BUMDes dan melalui skema kerja sama usaha.

“Hal yang membedakan BUMDes dengan BUMDesMA adalah BUMDes didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa, sedangkan BUMDesMA didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa,” ungkapnya.

Kemudian, Notaris Kota Pangkalpinang, Ketty Astari, selaku narasumber selanjutnya menjelaskan, untuk memperoleh status badan hukum, pemerintah desa harus melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

“Penggunaan nama untuk BUMDes tidak boleh menyerupai BUMDes lain, menyerupai lembaga pemerintah dan lembaga internasional, serta tidak mengandung kata asing,” ujarnya.

Ketty mengatakan, anggaran dasar BUMDes memuat tempat kedudukan; maksud dan tujuan; modal; jenis usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasioal dan pengawas; hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang; serta memuat ketentuan pokok penggunaan/pemanfaatan hasil usaha.

“Anggaran rumah tangga BUMDes paling sedikit memuat hak dan kewajiban pegawai BUMDes, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, sistem dan besaran gaji pegawai, tata laksana kerja, serta penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDes,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Adi Riyanto), Kepala Subbidang Pelayanan AHU (M. Bangbang) beserta jajaran, Tenaga Ahli Pendamping Desa Kab. Bangka (Amran), serta 30 orang Pengelola BUMDes Desa Kace Timur.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel