- Detail
- Ditulis oleh Kanwil Babel
- Dilihat: 27
Pangkalpinang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (21/10/2019) pukul 08.00 WIB. Rakor ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto. Dalam sambutannya mengatakan
- Detail
- Ditulis oleh Kanwil Babel
- Dilihat: 30
Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan agenda rutinnya melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Senin, 21/10/19). Apel pada kali ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, mungkin adalah apel terakhir kali yang dipimpin
- Detail
- Ditulis oleh Kanwil Babel
- Dilihat: 36
Pangkalpinang, 18 Oktober 2019. Rapat Dalam Kantor dalam pembahasan Permasalahan Orang Asing di Wilayah Bangka Belitung berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Anas Saeful Anwar di damping Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala
- Detail
- Ditulis oleh Kanwil Babel
- Dilihat: 30
Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali menyelenggarakan Rapat tentang Langkah - langkah Menghadapi Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun. Rapat dilaksanakan di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, dan diikuti oleh para pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang dan jasa, serta petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) Kantor
- Detail
- Ditulis oleh Kanwil Babel
- Dilihat: 31
KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pembentukan KADARKUM dilakukan di Pusat, Provinsi, dan di Kabupaten/Kota. Selain pembentukan kadarkum tersebut juga dibentuk desa/kelurahan sadar hukum dimana pembinaannya dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan oleh Pembina