Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Berita Utama

Pencarian Data

Kadiv Keimigrasian Pimpin Rapat Koordinasi TIMPORA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Pangkalpinang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (21/10/2019) pukul 08.00 WIB. Rakor ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto. Dalam sambutannya mengatakan

Kadivpas Hilal Pimpin Apel di Kanwil Bangka Belitung

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka  Belitung sesuai dengan agenda rutinnya melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Senin, 21/10/19). Apel pada kali ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, mungkin adalah apel terakhir kali yang dipimpin

KAKANWIL BABEL DIDAMPINGI KADIVIM BUKA RDK TIMPORA BABEL

Pangkalpinang, 18 Oktober 2019. Rapat Dalam Kantor dalam pembahasan Permasalahan Orang Asing di Wilayah Bangka Belitung berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Anas Saeful Anwar di damping Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala

RAPAT LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PELAKSANAAN ANGGARAN AKHIR TAHUN 2019

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali menyelenggarakan Rapat tentang Langkah - langkah Menghadapi Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun. Rapat dilaksanakan di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, dan diikuti oleh para pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang dan jasa, serta petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) Kantor

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Pimpin Rapat Pembentukan Draf Panitia dan Persiapan Lomba KADARKUM

KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pembentukan KADARKUM dilakukan di Pusat, Provinsi, dan di Kabupaten/Kota. Selain pembentukan kadarkum tersebut  juga dibentuk desa/kelurahan sadar hukum dimana pembinaannya dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan oleh Pembina