PANGKALPINANG, (24/05/2022) – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisa dan Evaluasi Hukum di Daerah Tahun 2022 di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang diadakan di Hotel Santika Bangka.
Turut hadir pada kegiatan ini Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Yunan Hilmy), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (T. Daniel L. Tobing), Kepala Divisi Administrasi (Itun Wardatul Hamro), serta para pemangku kepentingan.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan implementasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan jaminan sosial.
Membuka acara, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Kegiatan Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN ini mengambil tema mengenai “Perlindungan dan Jaminan Sosial”.
“Tema ini dipilih berdasarkan isu krusial yang sering diperbincangkan dalam berbagai diskusi, baik secara akademik maupun non akademik terlebih lagi dengan adanya efek global Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, ujar Kakanwil dalam sambutannya.
Rangkaian kegiatan FGD analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat atau daerah semuanya akan bermuara pada tersusunnya suatu rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi, baik terhadap materi muatan pasal per-pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.
Tentunya dengan diadakannya kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Analisa dan Evaluasi Hukum ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam penyusunan laporan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Diharapkan rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan Peraturan Daerah terkait.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)
