Pangkalpinang, 19 November 2024 – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) jemput bola dengan melakukan pendampingan pengisian E-Report JDIHN Tahun 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan di dua lokasi utama, yaitu Kantor Walikota Pangkalpinang dan Kantor DPRD Kota Pangkalpinang. Pendampingan melibatkan Kabag Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang, Rusmi Toiyibah, serta Operator JDIH Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, Rizky Adhitya. Dari pihak Kanwil Kemenkumham Babel, hadir Kepala Subbid Luhbankum dan JDIH, Muhamat Ariyanto, bersama tim yang terdiri dari JFT Penyuluh Hukum Pertama, Fajar Husein, dan JFU Defta Fahrun Setiady.
Dalam pendampingan ini, tim memberikan bimbingan intensif kepada para operator JDIH terkait aspek dan indikator penilaian yang telah diperbarui untuk Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar setiap anggota JDIHN di Kota Pangkalpinang dapat mempersiapkan laporan secara lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Pendampingan ini tidak hanya untuk mengarahkan pengisian laporan, tetapi juga untuk memastikan anggota JDIHN memahami perubahan indikator dan mampu meningkatkan performa pengelolaan dokumentasi hukum mereka,” ujar Muhamat Ariyanto, Kepala Subbid Luhbankum dan JDIH.
Tim Kanwil juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang efektif antara operator JDIH dengan Kanwil Kemenkumham Babel. Operator diimbau untuk segera melaporkan kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengisian laporan, sehingga dapat diberikan solusi secara cepat dan tepat.
Pendampingan ini mendapat apresiasi dari pihak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Pangkal Pinang, yang menyatakan bahwa kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengelolaan JDIH yang lebih profesional dan terstruktur.
Kanwil Kemenkumham Babel berharap kegiatan ini dapat mendorong optimalisasi nilai pengelolaan JDIH Tahun 2024, sekaligus memperkuat peran JDIHN dalam mendukung akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan terpercaya.
KANWIL KEMENKUMHAM BABEL
