INTERNALISASI "OBJECTIVE KEY RESULT" (OKR) & ROSTER KINERJA KEPADA PARA PEGAWAI DIVISI ADMINISTRASI. KADIVMIN : AGAR PEKERJAAN MENJADI LEBIH JELAS & TERARAH

8

Pangkalpinang (30/9) - Mengingat Reformasi Birokrasi yang gencar diimplementasikan di seluruh instansi pemerintah, selayaknya pula diterapkan di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia sebagai percepatan pencapaian visi-misi Kemenkumham terutama dalam konteks peningkatan kualitas kinerja.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung, Itun Wardatul Hamro, mengiyakan & merepresentasikan bahwasanya kualitas & kuantitas pelaksanaan tugas & fungsi yang selama ini berjalan di instansi pemerintahan, hanya sampai pada tingkat : Masuk Kerja - "Siap Perintah" (tidak serta merta diterapkan) - Digaji, tanpa ada kinerja serta goal / achievement yang terukur jelas.

4

10

Maka dari itu, pada pagi ini, Kadivmin telah melakukan internalisasi terhadap para pegawai khususnya di Divisi Administrasi terkait Objective Key Result (OKR) & Roster Kinerja sebagai salah satu gagasan demi mencapai kinerja dengan hasil optimal, terarah & terukur. Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh perwakilan pegawai Divisi Administrasi dari seluruh subbidang sebagai salah satu bentuk komitmen bersama & langkah awal dalam pencapaian OKR & Roster Kinerja.

Dalam hal ini, secara sederhana OKR dapat diartikan sebagai visi & misi dari tiap-tiap individu yang bertujuan agar seluruh pelaksanaan tugas & fungsi menjadi lebih jelas serta terarah. Disamping itu, Roster Kinerja merupakan sebuah list / daftar yang berisi rincian kerja seorang pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara terjadwal sehingga terciptanya keteraturan dalam setiap pekerjaan serta dapat termonitor dengan baik.

4

11

Adapun nantinya, kinerja organisasi dapat lebih terarah secara spesifik untuk mencapai pencapaian dan prestasi serta berdampak pada peningkatan pelayanan dan produktifitas organisasi. Selain itu, Kadivmin juga berharap agar implementasi OKR & Roster Kinerja dapat berdampak baik bagi organisasi terutama dalam hal penataan SDM, yang tentunya akan mewujudkan Instansi Kementerian Hukum & HAM sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berkelas dunia. (Humas Kanwil Babel)


Cetak