Babel.kemenkumham.go.id Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2018 oleh Direktorat Imigrasi, Rabu (12/12/2018). Yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Acara yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Ronnie F. Sompie, Para Pejabat Pimti Madya, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM, Para Pejabat Pimti Pratama Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala UPT se- Indonesia,
Rapat Koordinasi dilaksanakan selama tiga hari kerja mulai tanggal 12 s/d 14 Desember 2018. Yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan seluruh Kepala Divisi Keimigrasian beserta Kepala Kantor Imigrasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia.
Turut hadir di antara peserta Rakor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Sulistiarso, yang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ahmad Firmansyah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjugnpandan, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.
Dalam sambutan yasona menyampaikan saya mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh tim Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi, Kantor Wilayah, dan seluruh UPT yang meraih predikat tersebut. Pertahankan dengan baik dan pastikan bahwa WBK dapat menular ke seluruh UPT yang lain. Serta tahun 2019 nanti, seluruh UPT yang telah berpredikat WBK tahun ini dapat meningkatkan status menjadi WBBM di tahun depan,".
“Di tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi harus bergerak lebih cepat dalam menyikapi dinamika perubahan global seiring dengan Revolusi Industri 4.0 yang dihadapi, dan dengan tata nilai PASTI AKTUAL yang merupakan akronim dari PASTI AKTIF, PASTI KREATIF, PASTI TERPERCAYA, PASTI UNGGUL, PASTI AMANAH Dan PASTI LOGIS sangatlah tepat untuk memicu kinerja seluruh Jajaran di tahun-tahun mendatang.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi yang meraih kategori Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birok
