Bangka Tengah - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) kembali melanjutkan pembinaan desa binaan melalui program bertajuk "BEKUMPUL" (Belajar Hukum Bersama Penyuluh) di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang relevan dengan permasalahan sehari-hari.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 28 November 2024, bertempat di Kantor Desa Batu Belubang Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah. Penyuluhan tersebut mengangkat dua topik utama, yakni pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Materi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sudihastuti dan Rizki Amalia, yang memaparkan langkah-langkah preventif untuk menghindari KDRT serta prosedur akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Desa Batu Belubang, Ahirman, menyampaikan apresiasi yang besar atas kehadiran Kanwil Kemenkumham Babel di desanya.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Babel yang telah memilih Desa Batu Belubang sebagai lokasi kegiatan ini. Kami berharap melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman hukum sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Ahirman.
Beliau juga mengharapkan para peserta penyuluhan dapat menyampaikan informasi yang diterima kepada masyarakat lainnya sehingga pengetahuan hukum dapat menjangkau lebih banyak orang.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kasubbid Luhkum Bankum dan JDIH, M. Ariyanto, menegaskan pentingnya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mengurangi angka pelanggaran hukum di masyarakat.
“Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari pelanggaran hukum,” ujar M. Ariyanto.
Ia juga menekankan agar masyarakat yang mengikuti kegiatan ini menjadi corong informasi hukum di lingkungan mereka, sehingga jangkauan penyebaran informasi hukum semakin luas.
Sudihastuti memulai sesi pertama dengan materi tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beliau menjelaskan bahwa KDRT dapat berbentuk fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam lingkup rumah tangga. Beliau juga menyoroti faktor penyebab KDRT, seperti rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi dan intervensi lingkungan luar.
Sesi kedua dilanjutkan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Rizki Amalia, yang membahas layanan Bantuan Hukum. Rizki menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, yang mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa terdapat delapan Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap memberikan layanan tersebut.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Batu Belubang serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Dengan adanya program “BEKUMPUL”, Kanwil Kemenkumham Babel berkomitmen untuk terus mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di desa-desa binaan.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
