Tangerang - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Agus Andrianto kepada Kalapas Narkotika Pangkalpinang, Maman Herwaman dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kampus Poltekpin Tangerang, Senin, (16/12/24).
Selain Lapas Narkotika Pangkalpinang, terdapat 78 satuan kerja lainnya yang meraih predikat WBK, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan lainnya.
Sementara itu, 6 satuan kerja juga dinobatkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keenam satuan kerja tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo.
Kalapas Narkotika Pangkalpinang, Maman Herwaman mengatakan, torehan predikat ini tentunya tak lepas dari arahan dan bimbingan Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, yang selama ini memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembangunan zona integritas pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Babel.
Di Bangka Belitung, selain Lapas Narkotika Pangkalpinang, sebelumnya 4 satuan kerja Kemenkumham telah meraih predikat WBK/WBBM. Satuan kerja tersebut adalah Kanwil Kemenkumham Babel, Kanim Pangkalpinang dan LPP Pangkalpinang yang meraih predikat WBK, serta Kanim Tanjungpandan yang meraih predikat WBBM.
Pada momentum Refleksi Akhir Tahun ini juga, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam arahannya mengatakan, kolaborasi di lingkungan kementerian-kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan tentunya akan terus berjalan karena kebijakannya beririsan.
"Kami terbuka untuk menerima masukan dan pengawasan dari seluruh pihak terkait layanan publik yang kami berikan," ujar Supratman.
Ia juga meminta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum agar terus memberi layanan terbaik, khususnya dalam penyusunan peraturan daerah, pembentukan regulasi daerah.
"Utamakan sinergitas, dan pastikan aturan yang dibuat sesuai dengan visi besar presiden," pungkasnya.
Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, mengapresiasi upaya pembangunan zona integritas Lapas Narkotika Pangkalpinang sehingga dapat meraih predikat WBK.
"Pertahankan predikat WBK yang telah diraih, semoga selanjutnya dapat meraih predikat WBBM," pesan Kakanwil Harun.
Hadir langsung pada kegiatan tersebut di Kampus Poltekpin Tangerang, Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Margaret Sari) beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Babel dan Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Humas Kemenkumham Babel
