PANGKALPINANG, (09 AGUSTUS 2021) - Dalam rangka penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 5 (lima) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Tim Auditor Inspektorat Wilayah 6 dari Inspektorat Jenderal lakukan entry meeting untuk menjelaskan mekanisme penguatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan dilaksanakan di Balai Pengayoman Lantai II Pukul 14.00. Turut hadir dalam entry meeting Kepala Kantor Wilayah (Anas Saeful Anwar), Kepala Divisi Administrasi (Itun Wardatul Hamro), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Agus Irianto), Kepala Divisi Keimigrasian (Subki Miuldi), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Dulyono), Tim Auditor Inspektorat Jenderal (Inspektorat Wilayah 6), Ketua Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Babel, serta Ka. Satker Unit Pelaksana Teknis yang dicanangkan meraih predikat WBK/WBBM, Ketua Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas di UPT dan anggota tim Pokja yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting.
Entry meeting dibuka oleh Ketua Tim Auditor Inspektorat Wilayah 6 (Fandyla Wahyu Sasongko). Fandyla mengungkapkan bahwa tujuan dari penguatan Pembangunan ZI untuk mendorong dan mengoptimalkan satuan kerja agar dapat meraih predikat WBK / WBBM. Tim Itwil 6 akan memantau apa saja yang telah dilaksanakan oleh satker pada periode berjalan dan berharap jika data dukung pada B06 sudah lengkap 100%.
"Kunci meraih predikat WBK/WBBM yaitu komitmen, budaya pelayanan (3S), tim yang solid, dukungan anggaran, dukungan pimpinan dan stakeholder, pengaduan sebagai dasar perbaikan, melakukan sosialisasi dan keluar dari zona nyaman”, ucap Fandyla.
Acara penguatan akan dimulai besok dengan mengikuti arahan dari Bapak Inspektur Jenderal dan Pimpinan Tinggi terkait penguatan Pembangunan ZI secara virtual.
Pada pelaksanaan penguatan pembangunan ZI akan dilakukan simulasi desk evaluation untuk persiapan pada penilaian TPN, selain itu dilakukan juga cek lapangan secara langsung oleh tim auditor ke satuan kerja masing-masing. Satuan kerja juga akan melakukan simulasi untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Sebelum dinilai oleh TPN, seluruh satuan kerja diharapkan untuk dapat mengumpulkan data pengguna layanan minimal 100 orang, hal tersebut dilakukan karena akan ada Tim yang melakukan sampling pada pengguna layanan tersebut.
“Saran yang tertulis pada Berita Acara setelah evaluasi penilaian oleh TPI segera ditindaklanjuti, penanganan pengaduan di satuan kerja juga harus diperhatikan, jangan sampai nomor pengaduan tersebut tidak aktif saat dihubungi. Sosial media satuan kerja juga akan dipantau untuk melihat apakah sudah dilakukannya sosialisasi dan internalisasi Pembangunan ZI secara berkala", ucap Fandyla.
Kepala Kantor Wilayah (Anas Saeful Anwar) juga memberikan arahannya pada kegiatan ini, “ada 5 (lima) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dicanangkan meraih predikat WBK/WBBM, dengan adanya penguatan ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan kepercayadirian satuan kerja dan tim Pokja dalam menghadapi TPN. Saya berharap kepada seluruh satker dan Tim Pokja untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Kakanwil.
Entry meeting diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara Pimti, Ka. Satker, Ketua Tim Pokja dan anggota Tim Pokja agar kegiatan penguatan Pembangunan ZI dapat berjalan dengan baik.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)
