Pangkalpinang – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung melalui JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda (Sofian, Sudihastuti, dan Rizki Amalia) menghadiri kegiatan Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang, Selasa, (28/05/2024).
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, dalam sambutannya mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi harus terdapat integrasi antara pencegahan dan penindakan. Karena, upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia apabila hanya dilakukan penindakan setelah korupsi terjadi. Upaya pencegahan terhadap korupsi tersebut harus dimulai dari dalam diri setiap warga negara.
Disampaikan Kunrat, dalam pemberantasan korupsi masing-masing individu dibutuhkan yang namanya integritas personal. Selain itu, diperlukan juga sistem yang baik di dalamnya, tindak pidana korupsi ini terjadi juga karena adanya peluang, perilaku hidup boros, mewah, konsumtif, pengaruh lingkungan dan adanya tekanan dari perintah atasan.
"Kami berharap melalui kegiatan penyuluhan gerakan anti korupsi ini akan terjadi perubahan perilaku pada petugas pemasyarakatan, baik perilaku yang membiarkan korupsi terjadi tanpa melakukan tindakan apapun, maupun menjadi bagian dari jaringan korupsi itu sendiri. Serta kegiatan ini dapat menjadi motor penggerak upaya pemberantasan korupsi, karena gerakan ini berasal dari petugas pemasyarakatan dan melibatkan masyarakat pada umumnya," harap Kunrat.
Adapun pemaparan materi disampaikan oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu, Fandyla Wahyu Sasongko (Auditor Ahli Madya) menyampaikan materi Risiko, Definisi Manejemen Risiko, Tata Kelola manajemen Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Prinsip Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.
Selanjutnya Winda Yunika (Perencana Kerja dan Anggaran sekaligus penyuluh Gerakan Anti Korupsi) menyampaikan materi Integritas, Pencegahan Korupsi, Budaya Anti Korupsi Reformasi, Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Pelayanan Publik.
Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat UPT Pemasyarakatan se Kepualuan Bangka Belitung, serta perwakilan dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Administrasi dan Divisi Imigrasi.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
