Jakarta – 10 Oktober 2024. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional di Bidang KI melalui organisasi profesi, DJKI Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan Pelaksana Pembinaan JF di Lingkungan DJKI bertempat di Hilton Garden Inn Taman Palem, Jakarta. Turut serta hadir dari Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai peserta dalam kegiatan penyusunan peraturan pembentukan organisasi profesi fungsional KI adalah Analis KI Ahli Pertama (Marlinda)
Dalam penyusuan rancangan peraturan tersebut disepakati bersama oleh seluruh peserta rapat dalam penyusunan AD/ART dan Kode Etik Profesi bahwa organisasi profesi fungsional Kekayaan Intelektual diputuskan dengan nama Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual Indonesia (IPAKI INDONESIA).
Angota organisasi profesi fungsional kekayaan intelektual adalah PNS dengan jabatan fungsional pemeriksa merek, pemeriksa paten, pemeriksa desaian industri dan analis kekayaan intelektual. Adapun PNS yang menduduki jabatan fungsional KI secara otamatis menjadi anggota IPAKI INDONESIA.
IPAKI INDONESIA ini dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kepentingan para anggotanya, meningkatkan kualitas hasil kerja melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempererat solidaritas, serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dalam rangka menjalankan tugas sebagai Pemeriksa yang meliputi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual.
Kemudian akan diselenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) untuk menentukan dan membentuk Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah pada bulan November 2024 mendatang sekaligus peresmian IPAKI INDONESIA.
Kegiatan Penyusunan Peraturan Pelaksana Pembinaan JF di Lingkungan DJKI dari tanggal 7 s.d. 11 Oktober 2024, dihadiri oleh 100 orang peserta, di antaranya Perwakilan dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Ikatan Profesi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I), Asosiasi Profesi JF Analis SDM Aparatur (ASPROSDMA), Badan Kepegawaian Negara, Fungsional Pemeriksa (Merek, Desain Industri, dan Paten), Fungsional Analis KI (DJKI dan Kantor Wilayah), Perwakilan dari Sekretariat DJKI.
Humas Kemenkumham Babel
