PANGKALPINANG (31/01/2022)– Sehubungan dengan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Resclassering Nederland (RN) atas dukungan dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dalam peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan. Jajaran Divisi Pemasyarakatan, Kepala Balai Pemasyarakatan dan Pembimbingan Kemasyarakatan seluruh Indonesia mengikuti video conference, hari Senin (31/1/22). Kegiatan Bimonthly Meeting dihadiri Kasubbid Bimbingan Kemasyarakatan
PANGKALPINANG, (31/01/2022) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Bidang Hukum menerima audiensi dari Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel).
Hadir pada kegiatan audiensi tersebut yaitu Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro) bersama kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, & JDIH (Muhamat Ariyanto) serta JFT dan
PANGKALPINANG, (31/01/2022) – Memasuki awal tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat mengenai perpindahan penyimpanan dan pemusnahan arsip fidusia dari Divisi Pelayanan Hukum.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Divisi Administrasi (Itun Wardatul Hamro), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Dulyono), Kepala Bidang
Pangkalpinang, (31 Januari 2022) - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung kebijakan di wilayah, jajaran Bidang HAM laksanakan rapat pembahasan hasil analisis kebijakan SIPKUHAM. Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang HAM (Suherman) didampingi Kasubbid P3H2 (Yulizar A. Djaya), Kasubid Pemajuan HAM (Poppy Rinafany),Kasubid FP2HD (Siti Latifah) serta
PANGKALPINANG, (28/01/2022) - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022, Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Bapak Drs. Suksesyadi, M.Si., berserta jajaranya melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pembentukan produk hukum daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kab. Belitung.
Sebagaimana tercantum dalam SK Propemperda Tahun 2022, DPRD