Bangka Selatan - SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) merupakan suatu basis data yang menyediakan informasi mengenai permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik dengan pengumpulan informasi secara real-time berupa berita viral dari media online dan media sosial.
Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dibentuk sebuah kebijakan pada bidang hukum dan HAM serta
Pangkalpinang - Bertempat di Gedung Rektorat Kampus Universitas Bangka Belitung, 5 orang Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Perancang Perundang-undangan Ahli Muda hadiri Sosialisasi Pemanfaatan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis (24/8).
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dr. Derita Prapti Rahayu,
Toboali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang HAM berikan penguatan serta pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telibat sebagai pelaksana RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) Daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (23/08).
Kegiatan yang dilaksanakan Kepala Bidang HAM Suherman, didampingi Kepala
Pangkalpinang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Eva Gantini bersama Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Poppy Rinfany dan JFU sambut baik kedatangan Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Kepala Subbidang
Pangkalpinang - Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH laksanakan Rapat Finalisasi Pemantauan Dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Rabu, (28/3). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Eva Gantini didampingi Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum,
