Bahas Isu Kenaikan Permukaan Laut Indonesia Utamakan Kepastian dan Keseimbangan Hukum

WhatsApp Image 2023 10 18 at 14.39.07

Bali, 17 Oktober 2023 – Sebagai salah satu organisasi global, Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional lainnya, termasuk dengan Komisi Hukum Internasional (International Law Commission, ILC). AALCO menjadi partner untuk meneliti subyek yang dibahas oleh ILC dan memberikan rekomendasi berdasarkan sudut pandang negara anggota AALCO. Hal ini memungkinkan AALCO memainkan peran penting dalam kodifikasi dan kemajuan progresif hukum internasional, sekaligus memperkuat hubungan antara kedua organisasi. Salah satu isu yang dibahas oleh ILC dan menjadi perhatian negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, adalah tentang kenaikan permukaan laut.

“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan laut menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, besarnya luas lautan Indonesia juga dapat menimbulkan risiko akibat perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Hal ini menjadi perhatian penting bagi anggota AALCO terutama negara dengan pulau-pulau kecil seperti Indonesia atau negara pesisir lainnya,” ujar Pengganti Ketua Delegasi Indonesia, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Indra Rosandry.

Naiknya permukaan laut bisa memengaruhi batas luar sebuah negara yang diukur dari garis pangkal suatu negara. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau kecil, Indonesia sepenuhnya memahami bagaimana kenaikan permukaan laut merupakan ancaman nyata. Indonesia mendorong negara anggota AALCO untuk secara cermat mengidentifikasi hubungan antara hukum laut dan masalah kenaikan permukaan laut. Indonesia memberi perhatian khusus terkait kepastian dan keseimbangan hukum dalam menyikapi naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global.

Laporan yang dirilis tahun 2021 oleh Panel antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPC) menyebutkan permukaan air laut diperkirakan naik sekitar 41 – 101 cm pada tahun 2100. Hal ini tentu akan memengaruhi penduduk di pesisir pantai yang jumlahnya tidak sedikit.

“Untuk menjaga stabilitas keamanan, kita perlu mencari cara terbaik untuk melakukan advokasi dalam menjaga perjanjian penerapan batas negara dengan negara tetangga. Oleh karenanya, stabilitas terhadap perjanjian batas wilayah harus tetap dijaga,” ujar Indra.

Pada sidang AALCO, Indonesia menyatakan ketika mempertimbangkan topik kenaikan permukaan laut dalam kaitannya dengan hukum internasional, delegasi Indonesia berharap bahwa prinsip-prinsip kepastian, keamanan, prediktabilitas dan pelestarian keseimbangan hak dan kewajiban harus menjadi poin yang harus dipertahankan.

Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan 61st Annual Session of AALCO dapat dilihat di https://www.aalco.int/.

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PikPng.com school icon png 2780725   Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
PikPng.com phone icon png 604605   +62811717469
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilbabel@kemenkumham.go.id 
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumhambabel@gmail.com 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham   linked in kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


    instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
  +62811717469
PikPng.com email png 581646   kanwilbabel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumhambabel@gmail.com 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI