Bali – Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar, melantik Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Babel periode tahun 2024-2027. Pelantikan dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris di Discovery Kartika Plaza Kuta, Bali, Rabu (18/09/2024).

Selain Harun Sulianto, juga dilantik anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2027 dari unsur Pemerintah, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman) dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Babel (Harpin). Dari unsur Akademisi, dilantik Hasmonel (Universitas Terbuka), Yandi (Universitas Pertiba), dan Jeanne D.N. Manik (Universitas Bangka Belitung). Selanjutnya, dari unsur Notaris adalah Yuli Kemala, Eva Sabarina Siregar, dan Hendra Kurniawan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar, dalam sambutannya, berpesan agar yang dilantik terus menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Notaris. Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, akta tersebut dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Profesi Notaris memiliki peranan yang penting. MPW harus bersama-sama dengan Pemerintah dalam satu posisi dan satu tujuan bersama, sehingga dalam pelaksanaan tugas MPWN dan MKNW tidak akan menemukan kendala atau hambatan.

Cahyo kembali menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., agar dalam bekerja senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris. Mengingat tantangan yang dihadapi ke depan begitu besar dalam membangun bangsa, kita harus menerapkan standar dan contoh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Saya yakin dengan adanya sinergi ketiga unsur dari Pemerintah, Akademisi, dan Notaris, pelaksanaan pembinaan Notaris akan jauh lebih baik,” tutur Cahyo.

Cahyo juga meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) di seluruh Indonesia untuk menjaga sinergitas dan kekompakan di wilayah masing-masing, serta menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan.

Kepada seluruh anggota MPWN dan MKNW yang berasal dari unsur Notaris dan Akademisi, agar terus memperbaiki citra Notaris di mata dunia. "Kepada seluruh Notaris dan calon Notaris, untuk senantiasa menyiapkan dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi entitas bisnis baru atau investasi baru di Indonesia, salah satunya seperti family office," pesannya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Dalam kegiatan rutin "Ngopi Hangat" ( Ngobrol pagi habis apel yang manfaat ) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini ada yang berbeda yaitu Narasumber yang mengisi kegiatan kali ini dari Bank Mandiri Area Pangkalpinang yang memberikan Sosialisasi Promosi Mandiri / Pengenalan Produk Perbankan kepada pegawai Kantor Wilayah yang hadir, Rabu (18/09).

Pada Kesempatan ini, Consumer Loan Manager Bank Mandiri Area Pangkalpinang, Yudhi Fachrian bersama Tim menyampaikan mengenai Penawaran Special Mandiri KPR & KPR Multiguna, Kredit Serbaguna Mandiri, KSM Tematik Health & Beauty,Credit Card, Exclusive Card, Travel Card, Golf Card, Lifestyle Card, dll.

Hadir dalam kegiatan Plh. Kepala Kantor Wilayah, Kunrat Kasmiri, Kepala Bagian Umum, N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang HAM, Suherman, Kepala Bidang Keamanan, Kurnia Panji Pamekas, Kepala Bidang Inteldakim, Edy Firyan, Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pegawai Kanwil Kemenkumham maupun Mahasiswa Magang. 

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang - Dalam rangka penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum, Panitia / Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga/organisasi bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum, Rabu, (18/10/24). Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Oleh karena itu, langkah pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan Standar Pelayanan Publik. Untuk mengetahui level output maupun outcome kualitas pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerima bantuan hukum sebagai penerima manfaat dari pelayanan bantuan hukum.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Koordinator JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sofian dan didampingi oleh tim Panwasda Sudihastuti, Rizki Amalia, Fajar Husein dan Defta Fahrun setiady. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.04.03-810 tentang petunjuk pelaksanaan Penyaluran dana dan pengawasan Bantuan Hukum. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mendatangi Kelurahan TuaTunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Temberan dan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan di Wilayah Kota Pangkalpinang guna mengklarifikasi kebeneran dokumen yang dikeluarkan oleh Aparat Kelurahan/Desa setempat yang tercantum di dalam Aplikasi Sidbankum. Kemudian selanjutnya mendatangi klien/masyarakat yang menerima manfaat layanan bantuan hukum secara gratis oleh lembaga bantuan hukum.
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum sendiri berupa Kuesioner Monitoring yang sudah disediakan oleh BPHN Kemenkumham RI. Hasil monitoring akan langsung disinkronisasi ke dalam aplikasi Sidbankum sebagai bentuk penilaian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh para OBH. Penilaian inilah yang akan menjadi tolak ukur kinerja OBH.
Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat terwujud peningkatan kualitas layanan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dan meningkatnya indeks kepuasan penerima bantuan hukum atas layanan yang telah diterima demi terlaksananya layanan bantuan hukum yang merata, bermanfaat dan tepat sasaran.

(LUHBANKUM DAN DIH BABEL)

Tanjungpandan – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto beri arahan terkait tugas dan fungsi kepada jajaran pegawai Kantor Wilayah, Pemasyarakatan dan Keimigrasian secara virtual, Jumat (13/09/2024).

Dalam arahannya, beliau menekankan 3 hal penting yang merupakan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., yaitu kolaborasi, sinergi dan integritas. Kolaborasi perlu dilakukan, karena adanya peran dan fungsi penting yang dimiliki setiap unit kerja, maka dengan bekerja sama dapat tercapainya hasil karya yang optimal.

“Seluruh jajaran juga perlu bersinergi, karena hal tersebut dapat menyatukan kekuatan dan potensi yang ada. Sehingga segala tantangan dan masalah dapat dihadapi dengan lebih efektif dan efisien,” ujar Harun.

Terkait integritas, Harun mengatakan jika hal itu merupakan pondasi dari seluruh tindakan kita. Ia meminta seluruh jajaran untuk bertindak transparan dan menjaga amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya.

“Pesan lainnya, Menkumham mengingatkan agar kita selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Serta bekerja dengan baik sesuai SOP dan bertanggung jawab,” sebut Harun.

Disampaikan Harun, dalam melaksanakan tugas pegawai juga perlu menanamkan bahwa bekerja merupakan suatu ibadah, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

“Tindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta jaga sopan santun dan keramahan dalam melayani,” ingat Harun.

Kepada jajaran Pemasyarakatan, Kakanwil Harun tak henti-hentinya mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju, yaitu deteksi dini, sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dan berantas narkoba.

“Antisipasi dan tetap waspada terhadap kejadian yang mungkin terjadi di Lapas seperti pelarian, peredaran narkoba, masuknya senjata tajam, hp ilegal, kerusuhan, dan kejadian kontijensi lainnya,” tutur Harun.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Lapas Tanjungpandan (Gowim Mahali), Kepala Kanim Tanjungpandan (Rahmad Suharto), Kepala Bapas Tanjungpandan (Rivan Azwandi), serta jajaran pegawai Lapas, dan Bapas Tanjungpandan.

Sedangkan terhubung dengan zoom adalah Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang (Maman Herwaman), Kepala LPKA Pangkalpinang (Ismet Sitorus), Kepala LPP Pangkalpinang (Meita Eriza), Kepala Rupbasan Pangkalpinang (Muhammad Anwar) dan seluruh jajaran.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Diseminasi/Sosialisasi hasil Evaluasi Kebijakan Kemenkumham melalui tajuk kegiatan “DISKUSI KEBIJAKAN”, Kanwil Kemenkumham Babel sambangi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM dan Ditjen Pemasyarakatan pada Kamis, 12 September 2024.

Tim yang terdiri dari Kabid HAM Suherman, Kasubbid P3H2 Poppy Rinafany dan staf diterima baik oleh Tim BSK Hukum dan HAM yaitu Sekretaris BSK Hukum dan HAM R. Natanegara, Analis Kebijakan Madya (Oki dan Yulianto), Staf Bagian Humas Siska dan Staf Bagian PPL Sigit.

Sedangkan pada Ditjen Pas tim langsung diterima oleh Direktur Binapi Ditjen Pas, Erwedi Supriyatno beserta Tim Pokja Remisi dan Tim Pokja Integrasi Data (Asimilasi,PB,CB,CMB,CMK), Alief, Agung, Uri dan Yuli.

Kedatangan Tim ke BSK Hukum dan HAM yaitu menyampaikan progres kegiatan BSK Hukum dan HAM di wilayah antara lain Penyusunan Pagu Alokasi TA. 2025, SIPKUMHAM, SPAK/IPK dan SPKP/IKM, IRH, Evaluasi Kebijakan, serta kegiatan diskusi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Babel pada 5 November 2024.

Kabid HAM Suherman mengatakan, tim Kanwil mengambil tema evaluasi kebijakan dan yang akan disosialisakan melalui kegiatan diskusi kebijakan yaitu “Analisis Evaluasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, untuk itu mohon arahan terkait teknis persiapan.

Tim BSK Hukum dan HAM menyarankan agar Kanwil melakukan persiapan sematang mungkin dan melihat contoh pelaksanaan dari Kanwil lain.

Untuk progres IRH, BSK Hukum dan HAM telah melakukan konsiyering penilaian bersama Ditjen PP dan BPHN.

"Kami memfasilitasi masa sanggah atas penilaian Tim Penilai Pusat jikalau Tim Sekretariat wilayah mau mengklarifikasi atau tidak puas atas nilai tersebut. Informasi awal kami sampaikan, untuk IRH Bangka Belitung nilainya aman mencapai nilai minimal target nasional bahkan beberapa lebih," jelas Yulianto.

Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi ke Ditjen Pas. Tim menyampaikan hasil analisis evaluasi kebijakan terkait Permenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang terdiri dari Pendahuluan, Peran Kanwil, Rumusan masalah, Metodologi, Target Penerimaan atas Permenkumham, Faktor yang mempengaruhi ketercapaian, Faktor Kecenderungan hambatan/kendala/kegagalan dan Rekomendasi.

Direktur Binapi Ditjen Pas, Erwedi Supriyatno sangat menyambut baik dengan adanya media diskusi kebijakan. Menurut beliau untuk narasumber akan diserahkan ke tim ahli baik itu tim pokja remisi atau tim pokja integrasi data yang lebih paham teknis.

Informasi juga bahwa saat ini, kami sedang melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dan penyesuaian dari UU Pas terbaru (UU Nomor 22 Tahun 2022) yang dilanjutkan dengan penyusunan Permenkumhamnya, jadi kegiatan ini sangat sinkron dengan kegiatan diskusi kebijakan Kanwil yang mungkin bisa memberikan masukan dan saran atas implementasi pemberian hak-hak bersyarat WBP di lapangan," jelas Erwendi.

Kegiatan koordinasi berjalan dengan lancar dengan harapan kegiatan diskusi kebijakan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan optimal.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Guna menyampaikan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis (IG), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto beserta jajaran lakukan koordinasi dan audiensi kepada Pj. Bupati Belitung.

Kegiatan koordinasi yang berlangsung pada Kamis (12/09/2024) tersebut membahas berbagai isu strategis terkait potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang belum ada pencatatannya.

Disampaikan Kakanwil Harun, Kabupaten Belitung menjadi salah satu destinasi wisata yang berkembang. Dengan adanya kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan pendaftaran KIK, Indikasi Geografis dan kekayaan intelektual personal, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Kakanwil Harun Sulianto juga berharap ada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Belitung tentang perlindungan kekayaan intelektual. Hingga saat ini, hanya Kabupaten Bangka Selatan yang sudah memiliki Perda tentang kekayaan intelektual tersebut.

Pj. Bupati Kabupaten Belitung, Mikron Antariksa mengucapkan terima kasih atas sinergi Kantor Wilayah Kemenkumham Babel yang telah mendukung pemerintah daerah Kabupaten Belitung untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian kekayaan intelektual di wilayah.

“Saat yang tepat sekali Bapak Kakanwil memberikan perhatian terkait dengan pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal, karena isu Kekayaan Intelektual direncanakan sebagai prolegda Kabupaten Belitung," ujar Antariksa.

Selain itu juga, Kakanwil Harun Sulianto memohon dukungan Pj. Bupati Belitung atas baru beroperasionalnya Bapas Tanjungpandan sebagai satker ketiga Kemenkumham Babel di Pulau Belitung selain Kantor Imigrasi dan Lapas Tanjungpandan.

Mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Fajar Sulaeman Taman menuturkan, kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Belitung merupakan Kekayaan Intelektual yang berpotensi ekonomis dan membawa harum Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Belitung.

"Jangan sampai terlena dengan euforia yang ada, mengingat sudah banyak terjadi kasus dimana budaya dan tradisi yang dimiliki justru diklaim oleh daerah dan negara lain," tegas Fajar.

Fajar berharap, melalui pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk unggulan daerah akan memberikan nilai tambah pada produk IG yang berdampak pada peningkatan ekonomi di daerah, khususnya sektor pariwisata di wilayah Bellitung.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas Tanjungpandan Gowim Mahali, Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpandan Rahmad Suharto dan Kepala Bapas Tanjungpandan Rivan Azwandi.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Depok - BPSDM Hukum dan HAM kembali menyelenggarakan Webinar Series ke-3 bertema "Kenali Potensimu dan Maksimalkan Performamu", sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi ASN dan masyarakat. Webinar ini menghadirkan narasumber utama Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang memaparkan pentingnya mengenali dan memaksimalkan potensi diri, terutama dalam konteks manajemen talenta.

Kegiatan ini diikuti oleh 17.257 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM, kementerian/lembaga lainnya, serta masyarakat umum. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis Kepemimpinan, Morina Harahap, melaporkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini melalui platform zoom dan kanal youtube BPSDM Kumham TV.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menekankan pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan. Razilu mengibaratkan Webinar Series ini sebagai maraton, di mana peserta diminta untuk tetap semangat dan fokus dalam mencapai tujuan akhir, meskipun tantangan semakin berat.

Webinar Series ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi dan performa ASN, sejalan dengan misi BPSDM Hukum dan HAM dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu dalam materinya Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan 5 langkah Cara Mengenali Potensimu :

* Refleksi Diri (Luangkan waktu untuk mengevaluasi diri, identifikasi apa yang membuat Anda bersemangat dan apa yang Anda nikmati saat melakukannya).
* Coba Hal Baru (Eksplorasi berbagai aktivitas atau keterampilan yang belum pernah Anda coba sebelumnya),
* Minta Masukan dari Orang Lain (Perspektif eksternal bisa membantu mengungkap potensi yang mungkin Anda tidak sadari),
* Perhatikan Pencapaian dan Kegagalan (Evaluasi keberhasilan dan kegagalan Anda untuk melihat di mana Anda unggul dan di mana Anda perlu perbaikan),
* Ikuti Tes Psikologi atau Minat (Tes bakat, minat, atau kepribadian dapat memberikan wawasan mendalam tentang potensi Anda. Tes-tes ini membantu mengidentifikasi keterampilan atau bidang yang mungkin belum Anda eksplorasi secara mendalam).

Dijelaskannya pula Bagaimana mengubah Potensi Menjadi Kompetensi yaitu Menentukan area pengembangan, Membuat rencana pengembangan, Mengikuti pelatihan atau workshop, Mencari mentor di bidangnya, Berlatih dan praktek secara konsisten, Menerima tanggung jawab baru, Mengukur kemajuan, Meminta feedback dari orang lain, Adaptasi dan Inovasi, Membangun reputasi di bidang yang kita kembangkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, beserta para Pejabat Struktural dan pegawai mengikuti webinar series 3 secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah.

Belitung - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan Kamis (12/09/2024). Kegiatan tersebut dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan tugas dan fungsi maupun pelayanan publik di Bapas yang baru beroperasional. Dalam Kunjungan tersebut Kadivpas didampingi Kepala Bapas Kelas II Tanjungpandan Rivan Azwandi beserta pejabat struktural dan Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Gowim Mahali.

Kadivpas Kunrat Kasmiri menjelaskan, monitoring ini dilakukan untuk meninjau langsung sarana dan prasarana pada Bapas Tanjungpandan, seperti ruang pelayanan dan ruang bimbingan serta lingkungan kantor lainnya.

Menurut Kunrat, letak kantor Bapas yang strategis di pusat kota menjadi nilai positif kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan. Selain itu juga memudahkan koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal lainnya.

"Sarana dan prasarana sudah representatif, aman, bersih, menyenangkan sehingga dapat dilaksanakan pelayanan yang maksimal. Dalam menghadapi reformasi birokrasi saya yakin Balai Pemasyarakatan Tanjungpandan dapat menjawab tantangan pelayanan publik yang prima," ujar Kunrat.

Seraya menjelaskan tugas fungsi Lapas dan Bapas terletak pada program pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada Undang-undang Pemasyarakatan. Singkatnya Lapas merupakan wadah awal dalam memulihkan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana atau para pelaku tindak pidana yang telah memperoleh vonis dari pengadilan (inkrah). Sementara Bapas merupakan Balai atau kantor tempat dilakukannya pembimbingan pasca selesainya masa pembinaan dalam Lapas seperti menjalankan Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Bersyarat.

"Semoga Bapas Tanjungpandan dapat mendukung pelaksanaan Pemasyarakatan yang berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Belitung,” ujar Kunrat.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alisyahrin didampingi Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Erwin Hariyadi beserta pelaksana melaksanakan kegiatan Koordinasi ke Direktorat Kerjasama Keimigrasian terkait Peresmian Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan (12/09).
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Koordinasi Persiapan Peresmian Imigrasi-Corner (I-CON) Kabupaten Bangka Selatan yang direncanakan pada tanggal 25 September 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Dimana sebelumnya telah dilaksanakan Sosialisasi tentang Imigrasi Corner kepada seluruh perwakilan Kecamatan, kelurahan/desa serta pelatihan (in House Training) Imigrasi-Corner kepada perwakilan agen literasi di Kabupaten Bangka Selatan.

Tim diterima oleh Ketua Tim Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga Pemerintah, Agus Susdamajanto yang didampingi oleh Penanggung jawab Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah, Adrianus Tonny Budijaya. Bapak Donny menjelaskan maksud kedatangan dalam rangka Koordinasi terkait Peresmian Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan tepatnya di Kecamatan Toboali. Imigrasi-Corner merupakan Inovasi unggulan Divisi Keimigrasian dalam mendekatkan layanan Keimigrasian sampai ke level Kecamatan dan Desa.

“Imigrasi-Corner memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan keimigrasian, seperti permohonan paspor, informasi izin tinggal bagi WNA, pencegahan pengiriman calon pekerja migran non prosedural, dan pencegahan dini terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas Negara” tambah Erwin selaku Kabid. Perizinan dan Informasi Keimigrasian. Saat ini Agen Literasi Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan yang telah dibekali pengetahuan Keimigrasian dalam in house training telah siap menjalankan tugas sebagai perpanjang tanganan Imigrasi di kecamatan dan desa.

Rencananya Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan akan diresmikan pada tanggal 25 September 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan serta akan mengundang Bapak Direktur Jenderal Imigrasi untuk meresmikan Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan.
Agus Susdamajanto mengapresiasi dan sangat mendukung inovasi yang lahir dari kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang keimigrasian. Selanjutnya akan dikonfirmasi kesedianan dan jadwal dari Bapak Direktur Jenderal Imigrasi untuk meresmikan Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan.

Adrianus Tonny Budijaya selaku Penanggung jawab Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah sangat mendukung dan menambahkan bahwa inovasi ini merupakan bentuk kolaboasi dan sinergitas antar intansi dalam peningkatan pelayanan publik. Diharapkan Imigrasi-Corner dapat berdampak signifikan dan menjadi corong pelayanan keimigrasian yang menyentuh langsung kepada masyarakat sampai kepada lapisan terkecil.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan siap ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Undangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi serta menyiapkan acara peresmian Imigrasi-Corner Kabupaten Bangka Selatan dengan sebaik mungkin.

Kontributor : Humas Kanwil Babel.

Pangkalpinang – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, Kegiatan Penyuluh Edukasi Pelajar (PIJAR) tentang kekayaan intelektual dan Anti bullying diadakan di SMA Muhammadiyah Pangkalpinang pada hari Kamis (12/9). Kegiatan ini dihadiri oleh 100 siswa pelajar serta perwakilan dewan Guru.

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual (KI) dan mengetahui dampak buruk dari tindakan bullying, baik dari sisi hukum maupun moral. Acara ini diselenggarakan oleh Kanwil kemenkumham Babel.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto dalam kesempatan pembukaan acara menyampaikan bahwa kegiatan PIJAR merupakan inovasi dari Kanwil Kemenkumham Babel berupa penyeberluasan informasi hukum khusus kepada para pelajar dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

"Para pelajar semuanya adalah calon pemimpin masa depan, sehingga sangat perlu untuk diarahkan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta diingatkan untuk menjauhi hal-hal yang berbau negatif seperti bullying" ujar Adi. Harapannya dengan penyampaian materi tersebut akan dapat memberikan manfaat dan membantu kesuksesan dimasa depan.

Sesi pertama penyuluhan membahas mengenai kekayaan intelektual, di mana para pelajar diperkenalkan pada berbagai bentuk hak cipta, Hak Merek, hak paten, dan Rahasia dagang. Sofian selaku Penyuluh Hukum Muda dari Kanwil Kemenkumham Babel menjelaskan bahwa setiap karya kreatif, baik berupa tulisan, karya seni, maupun inovasi teknologi, memiliki perlindungan hukum. “Melindungi karya cipta dan menghargai hak orang lain adalah salah satu bentuk kesadaran hukum yang harus ditanamkan sejak awal” ujar Sofian.

Dalam sesi tersebut, siswa juga diberi contoh bagaimana pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan musik dan film dapat berakibat pada tuntutan hukum. Mereka juga didorong untuk mengembangkan kreativitas dengan cara-cara yang sah dan terdaftar secara hukum. Harapannya dengan mengembangkan kreativitas tersebut, maka para pelajar dapat meriah manfaat dan keuntungan demi masa depannya.

Sesi kedua berfokus pada materi bullying, baik secara fisik, verbal, maupun cyberbullying, yang saat ini marak terjadi di kalangan remaja. Dalam penjelasannya, Ferry Yulianto selaku Penyuluh Hukum Madya Kanwilkemenkumham Babel, menyampaikan pentingnya membangun budaya saling menghormati dan empati di lingkungan sekolah. “Bullying tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pelaku,” jelasnya.
Para siswa diberikan wawasan tentang undang-undang yang mengatur tentang bullying, termasuk sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku kekerasan di sekolah. Penyuluhan ini juga memberikan simulasi situasi di mana siswa diajarkan bagaimana cara melapor jika mengalami atau menyaksikan bullying.

Respons Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Pangkalpinang, Edison , sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan agar siswa pelajar lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kekayaan intelektual dan bullying,” ujar Edison.

Salah satu siswa, Andi (16), merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. “Sekarang saya tahu kalau karya yang kita buat harus kita jaga dan hargai. Juga tentang bullying, saya jadi lebih paham betapa seriusnya dampak dari perbuatan tersebut" katanya.

Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak.

Turut hadir pada kegiatan PIJAR di SMA Muhammadiyah Pangkalpinang yaitu Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) beserta JFT Penyuluh Hukum dan JFU Kanwil kemenkumham Babel.

Subbidang Luhbankum dan JDIH