Pangkalpinang – Berkomitmen raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung beri penguatan penyusunan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) kepada Tim Pokja dan Unit Pelaksana Teknis, secara hybrid dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah dan Zoom Meeting, Jumat (23/02/2024).
Membuka kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Sugeng Krisdwiyanto mengatakan jika Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
“Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM diberikan kepada satker yang di dalamnya tidak ada indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, satker dengan predikat WBK/WBBM tentunya harus memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan juga berkinerja tinggi,” ujar Sugeng.
Dikatakan Sugeng, KemenPAN-RB menyebut bahwa permasalahan umum satker gagal memperoleh predikat WBK/WBBM salah satunya karena Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan relevan.
Afif Nur W dari Kementerian PAN RB selaku narasumber menyampaikan tahapan evaluasi Zona Integritas, yaitu pra evaluasi, seleksi administrasi, desk evaluation (pengujian dokumen LKE, wawancara dan penelitian serta konfirmasi data lainnya), field evaluation (observasi ke satuan kerja), panel dan clearance, serta awarding.
Afif juga menyebutkan beberapa adminstrasi yang perlu disiapkan satuan kerja dalam pengusulan Zona Integritas. Yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Rekapitulasi LHKAN, Ikhtisar Pembangunan ZI Unit Kerja, laporan Pelaksanaan Survei, serta Matriks Pemetaan Risiko.
“Target dalam waktu dekat adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung beserta UPT nya diusulkan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” ujar Afif.
Pada kesempatan ini, Afif menjelaskan secara rinci terkait penyusunan data dukung LKE yang sesuai, sehingga data dukung yang disajikan oleh satuan kerja diharapkan dapat berkualitas disertai bukti dukung yang jelas.
Hadir dalam kegiatan tersebut, 50 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bagian Program dan Humas; Kepala Subbagian Humas, RB, TI; para Ketua ZI dan perwakilan tim pokja UPT; para perwakilan tim pokja Kanwil; serta para pegawai Divisi Administrasi.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
