Pangkalpinang – Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, Milton Hasibuan beri Penguatan Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (11/7).
Mengawali kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto menyampaikan komitmen jajarannya dalam membangun Zona Integritas. Hal tersebut dibuktikan dengan telah tercapainya 1 satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Kantor Imigrasi Tanjungpandan. Serta 3 satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Kanwil Kemenkumham Babel, Kantor Imigrasi Pangkalpinang, dan Lapas Perempuan Pangkalpinang.
“Pada tahun 2023, kami juga telah diusulkan meraih WBBM kepada Tim Penilai Nasional (TPN) dan telah lulus seleksi administrasi. Kami mohon bimbingan dan penguatan dari Bapak Stafsus untuk membantu kami meraih predikat WBBM,” kata Harun.
Memberikan penguatan, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Milton Hasibuan, menyampaikan jika Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM sudah diawali pada tahun 2010, dan saat ini sudah berjalan hampir 14 tahun.
Milton mengatakan, pemahaman Reformasi Birokrasi secara sederhana yaitu melakukan perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan ke arah yang lebih baik. Karena selama ini, birokrasi kita dinilai tidak baik, bertele-tele, SDM yang tidak sungguh-sungguh dalam melayani, serta masih adanya pungli dan KKN. “Maka, hal tersebutlah yang seharusnya kita ubah menjadi pemerintahan yang baik, bersih dari pungli, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucap Milton.
Pada kesempatan ini, Milton menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi. Pertama yaitu, Birokrasi yang berdampak, dan dapat dirasakan langsung masyarakat. Lalu Reformasi Birokrasi tidak berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Serta Birokrasi harus lincah dan cepat.
“Tujuan RB yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik,” kata Milton.
Dikatakan Milton, terdapat 2 fokus arah kebijakan RB Nasional. Pertama yaitu RB General, yang fokus memperbaiki manajemen internal seluruh Instansi Pemerintah. Sasaran strategisnya berupa tata kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional.
“Kedua RB Tematik, yang fokus untuk mempercepat pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional. Tema pada RB Tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden,” ujar Milton.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, para Pejabat Struktural, beserta seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Babel.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
