Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto ikuti diskusi daring OPINI Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dengan tema “Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Mental di Lapas”, Rabu (8/3) secara virtual melalui zoom meeting.
Kakanwil Kemenkumham Jateng, Yuspahruddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan hasil analisis kebijakan Hukum dan HAM, serta memberikan pemahaman sekaligus menggali aspirasi masyarakat. “Kegiatan ini dilakukan agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum dalam pembuatan kebijakan maupun penyusunan kepentingan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah. Diskusi ini juga merupakan ruang refleksi berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi di masa mendatang,” ujar Yuspahruddin.
Membuka kegiatan, Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan menyampaikan data World Health Organization (WHO) pada beberapa tahun lalu, bahwa ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengidap gangguan jiwa. Dari angka tersebut, WHO juga mengatakan bahwa 1 dari 4 orang berpotensi gangguan jiwa.
“Angka ini menarik kami untuk mencoba menggali kembali informasi, dan kita kaitkan dengan konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham, yaitu melakukan pembinaan terhadap WBP. Oleh karena itu, kami melakukan analisis kebijakan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan mental di dalam Lapas,” ucap Iwan.
Kegiatan yang dipandu oleh moderator, Nessa Ghosal, menghadirkan 3 narasumber yaitu Dr. Rodiyah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang menyampaikan materi terkait Rekontruksi Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Kesehatan Mental di Lapas.
Menurut Rodiah, Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas meliputi pelayanan kesehatan promotif (kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, pencegahan penyalahgunaan NAPZA, dan olah raga rutin), pelayanan kesehatan preventif (pemeriksaan awal dan berkala, pemantauan kesehatan), serta pelayanan kesehatan kuratif (pelayanan pengobatan penyakit umum dan khusus, pelayanan rehabilitasi fisik dan mental, serta bimbingan rohani.
Sedangkan Gones Saptowati, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Jateng, menyampaikan materi terkait Upaya Kesehatan Mental pada WBP. “Upaya kesehatan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meliputi screening kesehatan mental secara berkala, pemberian layanan konseling sesuai kebutuhan, pemberian layanan terapi (psikoterapi atau farmakoterapi), serta upaya preventif dengan pengelolaan mental emosional,” kata Gones.
Pembicara terakhir, Chintia Octenta, Analis Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM yang menyampaikan materi terkait Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di UPT Pemasyarakatan. Ia mengatakan mengenai perlunya membahas kesehatan mental di UPT Pemasyarakatan. “Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan yang layak, mencakup kesehatan jiwa, merupakan hak asasi yang tidak dapat dilepaskan dari individu manapun, termasuk WBP,” kata Chintia.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Bidang HAM Suherman, Kepala Bidang Kemanan Divisi Pemasyarakatan, Ridha Ansari, dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Poppy Rinafany, beserta jajaran.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
