Bandung - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar ikuti Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung pada kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (31/01/2024).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, dengan narasumber dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Kepala Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Kemenkumham, Erwin Nugroho mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 40 satuan kerja usulan WBBM, dan akan berlangsung dari 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2024.
Disampaikan Erwin, ada 3 narasumber pada panel kali ini, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan Bidang 4 Setjen Kemenkeu, Rizal. Lalu dari Itjen Kemenkeu, Tri Sukoco Yudi Pramono dan Denis Yudo Susilo.
Narasumber pertama, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang 4 Setjen Kemenkeu, Rizal menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Ia mengatakan jika keberhasilan Kemenkeu dalam membangun zona integritas yaitu adanya arahan yang kuat dari Menteri Keuangan agar seluruh satuan kerja di Kemenkeu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Pembangunan Zona Integritas adalah kerja sama seluruh lini. Hasil baik dari pembangunan ZI di Kemenkeu adalah sinergi dan koordinasi dari Setjen dan Itjen Kemenkeu untuk membina unit kerja yang ingin meraih predikat WBK dan WBBM," ujar Rizal.
Disampaikan Rizal, sinergi juga dilakukan satuan kerja yang sudah meraih predikat WBK dengan memberikan transfer knowledge kepada satuan kerja yang belum meraih WBK. Sementara satuan kerja yang sudah meraih WBBM melakukan transfer knowledge ke lintas Kementerian.
Rizal juga menekankan pentingnya inovasi layanan pada pembangunan ZI. Ia menyampaikan inovasi tersebut dapat berbasis teknologi atau non teknologi.
"Dalam mengembangkan inovasi juga perlu ada pelembagaan inovasi, tujuan inovasi dimunculkan, implementasi inovasinya seperti apa, serta lihat progres sebelum hingga sesudah inovasi tersebut dilakukan dengan data kuantitatif," ucapnya.
Rizal juga menuturkan agar inovasi yang dibangun jangan sampai usang dan stagnan. Maka dari itu, inovasi harus berbeda dari yang lain dan dampaknya dapat diukur.
Terkait pelayanan langsung ke masyarakat, Rizal mengatakan jika Kemenkeu memprioritaskan untuk memiliki program memperbanyak otomasi, dan mengurangi tatap muka.
Narasumber kedua, Tri Sukoco Yudi Pramono menyampaikan strategi Kemenkeu menuju WBK/ WBBM. Ia menekankan perlunya keterlibatan pimpinan secara langsung dan intensif dalam melakukan pembangunan ZI. Tanpa keterlibatan pimpinan, pembangunan ZI akan terasa seperti formalitas saja.
"Perlu diperhatikan juga bagaimana pembangunan ZI melibatkan seluruh elemen yang ada di kantor, termasuk pegawai pendukung/ PPNPN," tutur Sukoco.
Tri Sukoco juga menyampaikan jika Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang merupakan perpanjangan Kepala Kantor diberdayakan secara aktif, serta fokus pembangunan integritas secara substansial dan berkelanjutan.
Denis Yudo Susilo dari Itjen Kemenkeu selaku narasumber terakhir menuturkan hal teknis terkait pembangunan ZI. Ia menyebutkan 4 Fokus penilaian pembangunan ZI, yaitu Pra Evaluasi, Desk Evaluation, Wawancara dan Observasi Lapangan.
"Sementara fokus monev pembangunan ZI, yaitu bila terdapat fraud atau pelanggaran integritas yang mempengaruhi reputasi Kemenkeu, maka akan ditinjau kembali predikat WBK/ WBBMnya," kata Denis.
Pada kesempatan ini, Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto turut melakukan tanya jawab dengan para narasumber terkait teknis pelaksanaan pembangunan ZI yang telah dilakukan Kemenkeu.
Hadir pada kegiatan ini, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Kepala Biro Perencanaan (Ida Asep Somara), Inspektur Wilayah 2 (Lilik Sujandi), para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Satuan Kerja usulan WBBM, para Auditor Itjen, serta para Operator Reformasi Birokrasi baik secara langsung maupun virtual.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
