Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, ikuti kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (11/7).
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, para Pejabat Struktural, beserta para pengelola keuangan.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto, dalam sambutannya menyampaikan, terkait pemeriksaan oleh BPK RI, pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Utama dan Kantor Wilayah dalam mewujudkan persamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan. Wisnu juga meminta, agar satuan kerja dapat informatif dan kooperatif dalam menyediakan data pada pemeriksaan BPK RI.
“Melalui entry meeting ini, diharapkan komunikasi antara Kemenkumham dan BPK dapat dipertahankan sebagai bentuk sinergitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Wisnu.
Kepala Auditorat I.B BPK RI Sarjono, menyampaikan bahwa BPK telah diberikan amanah untuk melakukan pemeriksaan pada beberapa satuan kerja di Kemenkumham. “BPK adalah satu-satunya pemeriksa eksternal dari Pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” kata Sarjono.
Disampaikan Sarjono, akan ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu:
1. Kinerja, bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas. Hasilnya berupa simpulan dan rekomendasi;
2. PDTT (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu), bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Hasilnya berupa simpulan dan rekomendasi; dan
3. Keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Hasilnya berupa opini atas Laporan Keuangan.
“Pemeriksaan kinerja yang dilakukan sifatnya bukan untuk mencari kesalahan, BPK justru bertindak sebagai konsultan bagi satuan kerja,” ujar Sarjono.
Disampaikan Sarjono, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Diantaranya mengatur hal "Komunikasi Pemeriksaan" dan "Informasi Rahasia".
Lebih lanjut, Sarjono menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan PDTT pada Kanwil Kemenkumham Babel, Bengkulu, Kaltim dan Sulsel, untuk mendukung pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2023. “Alasannya, Kantor Wilayah tersebut memperoleh alokasi anggaran cukup besar pada tahun 2022 dan 2023, serta sudah lebih dari 5 tahun belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI,” tutur Sarjono.
Pada Kanwil Kemenkumham Babel, pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli-5 Agustus 2023.
“Beberapa hal yang harus menjadi perhatian diantaranya, keterbukaan informasi dan data; interoperabilitas atas pengadaan alat Teknologi Informasi (TI) dan perangkat lunak yang terintegrasi; pembelian berulang, terutama alat komunikasi dan TI terkait eksistensi dan pemanfaatannya; serta optimalisasi APIP,” tutup Sarjono.
Kegiatan ditutup dengan Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI kepada Kemenkumham RI, yang diberikan oleh Kepala Auditorat I.B BPK RI, Sarjono kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
