Jakarta - Dua Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan raih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly, pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM, di Ballroom Hotel Borobudur, Kamis (14/12).
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan meraih Peringkat 2 Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
Sementara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan Kategori Sangat Baik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly mengatakan, sepanjang tahun 2023 kita telah melewati berbagai tantangan, ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran.
Dikatakan Yasonna, refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kami hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai.
"Setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras," ujar Yasonna.
Yasonna menyampaikan, jika saat ini kita memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk tahun mendatang.
"Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita terus berkembang secara pribadi maupun profesional," kata Yasonna.
Menkumham Yasonna menyebutkan beberapa prestasi yang diraih Kemenkumham pada tahun 2023, yaitu meraih Opini WTP ke-14 kali berturut-turut sejak 2009, Peringkat II Kinerja Anggaran Terbaik Kategori Pagu Besar, serta Terbaik ke-II atas Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif.
"Lalu telah diraih juga Peringkat I Kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Peringkat Utama Kategori Implementasi NSPK, SPBE Terbaik 2023, Layanan Publik Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman, serta Terbaik ke-1 Dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan ITKP," sebut Yasonna.
Yasonna mengucapkan selamat kepada satuan kerja yang mendapatkan penghargaan dan menjadi unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Semoga prestasi yang telah diraih semakin menjadi motivasi untuk terus menggerakan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," harap Yasonna.
Kegiatan dilanjutkan dengan launching E-Kinerja pada New SIMPEG Kemenkumham, sebagai upaya peningkatan layanan kepegawaian dan menciptakan kualitas SDM yang unggul.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan
Penandatanganan Komitmen Bersama, Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2024.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman hadir di acara tersebut.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
