Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, N.A.Triandini Oscar, dan Kepala subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sriyani Agustina, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Arsitektur SPBE dan Workshop Audit TIK Kementerian Hukum dan HAM, (Rabu, 9/11/22).
Dalam rangka Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta melaksanakan Workshop Audit TIK Kementerian Hukum dan HAM, maka Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Arsitektur SPBE dan Workshop Audit TIK Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 8 s/d 11 November, dan pada hari pertama dibuka oleh oleh Kepala PUSDATIN Kemenkumham dan Inspektur Wilayah IV. Setelah sambutan, dilaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Visitasi Evaluasi SPBE ke Kanwil dan UPT di 33 Propinsi dari Direktur Teknologi Informasi KI (Ibu Dede Mia Yusanti) kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Bpk Hermansyah Siregar), kemudian penyerahan draft pedoman audit TIK serta arahan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Bpk. Razilu.
Materi yang disampaikan pada kegiatan ini oleh narasumber - narasumber dari BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), adalah tentang Overview aplikasi audit tools yaitu Mekanisme pendaftaran akun auditor dan auditee, Navigasi Menu Aplikasi Audit Tools dan Pemenuhan Data dan Dokumen pendukung pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur, Perencanaan audit aplikasi dan audit Infrastruktur, dan Pelaksanaan dan kriteria penilaian audit aplikasi dan audit Infrastruktur.
Materi akan dilanjutkan oleh narasumber - narasumber dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang akan menyampaikan materi tentang Audit keamanan infrastruktur menggunakan instrumen audit keamanan infrastruktur, dan Audit keamanan aplikasi menggunakan instrumen audit keamanan aplikasi.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari diikuti oleh peserta pranata komputer dan pengelola Teknologi Informasi dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. (HumasBabel)
