Bangka Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali gelar Penyuluhan Hukum Serentak hari kedua tentang layanan Apostille, Netralitas Pemilu bagi Aparatur Pemerintah dan Optimalisasi Keikutsertaan pada Pendaftaran Paralegal Justice Award (PJA) di Kantor Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Rabu (24/01/2024).
Kegiatan penyuluhan Hukum serentak dibuka oleh Bupati Bangka Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Muhammad Soleh.
Selaku tuan rumah, Muhammad Soleh menyampaikan kegiatan penyuluhan hukum serentak ini sangat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para peserta yang merupakan Kepala Desa dan Lurah Se-Bangka Barat.
“Silahkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin semua materi yang akan disampaikan oleh para narasumber ” ujarnya.
Lebih lanjut Muhammad Soleh menyampaikan harapannya setelah kegiatan penyuluhan hukum dimana dapat memberikan dampak yang baik dan dapat lebih meningkatkan lagi pemahaman hukum bagi para peserta kegiatan.
Dalam kegiatan terdapat 3 materi yang disampaikan oleh para narasumber yang terpercaya.
Narasumber pertama pada kegiatan ini adalah Kepala Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian perjara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Barat (Rio Fahlevi) yang menyampaikan materi terkait Netralitas Aparatur Pemerintah dan Larangannya dalam Pemilu.
Rio menyampaikan pentingnya Netralitas bagi Aparatur Pemerintah didalam hal ini Para Kepala Desa dan Lurah didalam menyongsong Pemilu 2024.
“Aparatur Pemerintah harus dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan profesional serta menghindari penyalahgunaan wewenang untuk ikut berkampanye” ujar Rio.
Rio menyebutkan beberapa larangan Aparatur Pemerintah dalam Pemilu, seperti memasang spanduk/ baliho calon peserta Pemilu, sosialisasi/ kampanye di media sosial/ online, mengikuti deklarasi dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif, serta membuat postingan, memberi komentar, share, like postingan terkait calon tertentu.
Narasumber kedua yaitu Muhammad Bangbang selaku Kasubbid pelayanan AHU yang menyampaikan terkait layanan Apostille. Adapun layanan Legalisasi Apostille merupakan Layanan Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia yang dapat diakui untuk dipergunakan di Luar Negeri baik oleh masyarakat Indonesia maupun Warga negara Asing (Negara yang tergabung dalam konvensi Apostille).
Layanan Legalisasi Apostille sudah dapat di akses oleh publik sejak tanggal 4 Juni 2022 sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Apostille, dan diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hadirnya Apostille menyederhanakan birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu pintu saja melalui kemenkumham.
"Sekarang sudah hadir layanan Apostille bagi masyarakat dan sudah dapat dilakukan pencetakan dokumennya di Kanwil Kemenkumham Babel" ujar Bangbang.
Narasumber ketiga yaitu Penyuluh Hukum Muda, Sofian yang menyampaikan materi tentang Paralegal Justice Award Tahun 2024. Materi tersebut disampaikan sebagai upaya mengoptimalkan Pendaftaran Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa dan Lurah se-Bangka Barat. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi Pemerintah kepada Kepala Desa/Lurah yang aktif menjadi juru damai dalam permasalahan hukum masyarakat dan menjadi inisiator bagi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi diwilayahnya.
"Dalam catatan kami, Sudah ada beberapa Kepala Desa di Bangka Barat yang sudah mendaftar, diharapkan para Kepala Desa dan Lurah lainnya dapat menyusul mendaftarkan diri pada PJA tahun 2024" ujar sofian.
Adapun Moderator kegiatan penyuluhan hukum serentak yaitu Kepala Subbidang Luhbankum & JDIH, Muhamat Ariyanto.
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum yaitu para Kepala Desa/Lurah yang berjumlah 66 orang dan pegawai Bagian Hukum pemkab Kabupaten Bangka Barat.
Subbidang Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel
