Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Belitung bertempat di Kantor Wilayah, Kamis (20/3). Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman.
Adapun Raperda dan Raperkada dari Kota Pangkalpinang yang diharmonisasikan yaitu tentang :
- Raperkada tentang Jadwal Retensi Arsip;
- Raperda tentang Partisipasi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar Sulaeman Taman menyampaikan bahwa kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Raperda merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Undang-Undang.
Merujuk Pasal 97 D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa pengharmonisasian Raperda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 63 berlaku mutatis mutandis Raperkada Provinsi/Kabupaten/Kota.
Diharapkan melalui harmonisasi, Raperda dan Raperkada secara substantif dan teknis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu kegiatan harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal untuk melihat kesesuaian draf Raperda/Raperkada dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkalpinang, Achmad Subekti menyampaikan harmonisasi merupakan tahapan penting yg harus dilakukan agar produk hukum daerah yg dibentuk tidak bertentangan dan dapat diimplementasikan secara optimal kedepannya.
Adapun rapat hari ini dari Kantor Wilayah dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Fajar Sulaeman Taman, Kepala Bidang Hukum Eko Saputro, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Siti Latifah, JFT Perancang Perundang-Undangan dan JFU.
Pemerintah Kota Pangkalpinang dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra (Achmad Subekti), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bartholomeus Suharto),Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan (Riza Setiawati), Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR (Adinul Amal), Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kota Pangkapinang, Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, Perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
