Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti arahan Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham RI, Asep Kurnia tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Ballroom Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (31/01/2024).
Staf Ahli Menteri Bidang RB, Asep Kurnia menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-74, yang menghimbau agar seluruh jajaran di satuan kerja untuk terus melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
“Menkumham juga mendorong seluruh jajaran untuk terus membangun dan meningkatkan pelayanan publik yang ramah kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta menjaga integritas,” ujar Asep meneruskan pesan Menkumham.
Dikatakan Asep, seluruh jajaran harus membangun budaya/ mindset dalam membangun Zona Integritas, bukan hanya mengandalkan pemenuhan dokumen data dukung saja. Sehingga ketika pimpinan berganti, pembangunan ZI akan tetap berjalan dengan baik dan terjaga.
“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM bukan hanya sekadar kontestasi, tetapi tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membangun ZI di Kemenkumham,” tegas Asep.
Asep meminta kepada para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk sama-sama berjuang memperoleh predikat WBBM. Kuncinya yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, bermanfaat dan berintegritas.
Inspektur Wilayah 6 Itjen Kemenkumham, Sri Yuliani menyampaikan catatan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi terhadap 40 satuan kerja usulan WBBM. Beberapa catatan tersebut yaitu, kurang lengkapnya bukti data dukung yang disampaikan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan ZI belum memuat informasi terkait dampak pembangunan ZI.
“Satuan kerja juga belum sepenuhnya memahami definisi maupun target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, serta rencana aksi pembangunan ZI yang dimiliki belum sepenuhnya berkualitas karena belum adanya keterukuran penyampaian target yang ditetapkan,” ujar Sri.
Inspektur Wilayah 2 Itjen Kemenkumham, Lilik Sujandi menuturkan, bahwa pembangunan ZI sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakkan integritas dan pelayanan berkualitas. Penegakan integritas dan pelayanan berkualitas tersebut harus muncul dalam WBK/ WBBM.
“Capaian WBBM beraroma dengan perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan berdampak bagi satker yang berpredikat WBBM. Prioritas perubahan harus mengisyaratkan perubahan yang diinginkan dalam program RB berdampak,” tutur Lilik.
Lilik menuturkan, pembangunan ZI dilaksanakan melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, masif, komprehensif dan sistematis. Beberapa perubahan tersebut seperti, perubahan pada WBBM merupakan peningkatan capaian pada WBK, terdapat langkah nyata evaluasi dan perubahan terhadap capaian WBK, terdapat keluasan yang menerima dampak serta keterlibatan eksternal, serta adanya keterkaitan antar subsistem dan kontribusi masing-masing subsistem yang terukur.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Satuan Kerja usulan WBBM, Kepala Kanim Pangkalpinang (Alimuddin), Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang (Hani Anggraeni), para Auditor Itjen, serta para Operator Reformasi Birokrasi.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
