Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Poppy Rinafany didampingi staf melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Target Kinerja “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK)-Indeks Keppuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Organisasi TA 2023” ke Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian hukum dan HAM RI, Senin (11/12).
Kegiatan koordinasi dan konsultasi ini diterima langsung oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Jonny Pesta Simamora, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Syarifuddin, Analis Kebijakan Madya (Koordinator IPK/IKM), Daryono, Analis Hukum Madya (Korwil IRH Babel), Risma, Analis Kebijakan Madya (Ketua Tim IRH 2023), Edward Sinaga, Analis Kebijakan Madya, Willy Wibowo beserta jajaran.
Poppy menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi dan konsultasi ke BSK Hukum dan HAM antara lain, yang pertama untuk koordinasi persiapan Tarja B12 dan evaluasi pelaksanaan “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Survei IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi melalui aplikasi 3AS TA.2023”, persamaan persepsi akan bentuk laporan sebagai data dukung, cara penyusunan laporan dan rekomendasi yang tepat, penyampaian saran dan masukan, kendala/hambatan serta diskusi strategi pelaksanaan survei IPK IKM yang lebih baik lagi.
Selain itu penting pula untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui progress hasil penilaian IRH, mekanisme penilaian oleh tim penilai pusat, hasil evaluasi penilaian IRH yang sudah dibagikan melalui aplikasi, menyampaikan saran dan masukan, kendala dan hambatan di wilayah, berdiskusi terkait strategi optimalisasi pelaksanaan IRH, variabel dan indikator IRH tahun depan.
"Kami berterima kasih atas apresiasi BSK yang memberikan penghargaan monev IPK-IKM terbaik pada semester I untuk Kanwil Babel. Untuk itu, kami akan berusaha optimal untuk tetap melaksanakan monev di semester II ini dan memenuhi data dukung tarja sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023," ujar Poppy.
Dikatakan Poppy, terkait IRH pada tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung telah beberapa kali mendapatkan penguatan dan terakhir memperoleh penguatan dan pembinaan dari Sekretaris BSK Hukum dan HAM. Kunjungan tersebut sekaligus melakukan pendampingan dan pembinaan IRH kepada Tim Sekretariat Kanwil dan Pemprov/Pemkab/Pemkot di Bangka Belitung untuk selanjutnya mendapatkan arahan melakukan verifikasi data dukung sebelum dinilai Tim Penilai Pusat.
Poppy mengatakan, untuk tahun depan, di awal tahun pihaknya berencana akan mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh Pemda di Prov.Kep. Bangka Belitung khususnya kepada tim kerja dan tim asesor, serta tim sekretariat IRH Kanwil, guna pelaksanaan IRH yang lebih optimal.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Jonny Pesta Simamora mengatakan, untuk informasi awal, variabel dan indikator IRH Tahun 2024 masih sama seperti tahun ini.
"Untuk kedepannya akan kami formulasikan inidkator dan mekanisme dengan tim penyempurnaan pelaksanaan IRH. Untuk hasil penilaian IRH Tahun 2023 sudah disampaikan dan dapat dilihat di aplikasi, untuk Bangka Belitung terdapat 1 Pemerintah Kabupaten dengan nilai terbaik yaitu Pemkab Belitung Timur. Penilaian tahun ini juga dengan menambahkan nilai apresiasi," jelas Jonny Pesta.
Urgensi IPK IKM tidak hanya menjalankan amanah perintah Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri, syarat pengusulan satker menuju WBK/WBBM. IPK-IKM juga menjadi Tarja, capaian kinerja kemenkumham, dipakai untuk survei PRA SPI KPK dan hal penting lainnya.
Kegiatan dilanjutkan saling bediskusi dengan memberi masukan dan saran agar pelaksanaan Penilaian IRH) dan Target Kinerja “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Survei IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi TA.2023” dapat lebih baik dengan capaian 100%.
Kanwil Kemenkumham Babel mendapatkan informasi dan penjelasan langsung dari para Tim IPK-IKM dan Tim IRH BSK yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan persiapan tim kanwil.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
