JAKARTA (06 OKTOBER 2022) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Daniel L. Tobing beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka memaparkan proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II serta terkait peningkatan pelayanan informasi notaris dan pengawasan notaris di Kanwil Kemenkumham Babel.
Koordinasi ini disambut oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Mohamad Aliamsyah serta Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Sri Yuliani seusai kegiatan Rapat Persiapan Penyusunan Alokasi Anggaran AHU Tahun Anggaran 2023 di ruang kerja Sesditjen AHU.
Kadivyankumham Eva memaparkan gagasan yang telah dibuat sebagai bentuk peningkatan layanan informasi notaris dan pengawasan notaris yang di rangkum kedalam fitur Laris Manis Babel dan disematkan kedalam Portal Aplikasi Layanan Kanwil Kemenkumham Babel (PORSIBEL).
Fitur ini didasarkan atas permasalahan yang pernah terjadi di wilayah bangka belitung, yakni ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai notaris, padahal dirinya bukan notaris, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat. Selain itu juga sampai dengan saat ini, belum ada publikasi terkait siapa saja notaris yang ada provinsi kepulauan bangka belitung.
Pada dasarnya fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi notaris di wilayah kerja tertentu. Informasi yang didapatkan juga secara resmi didapatkan melalui laman resmi babel.kemenkumham.go.id
Setelah melalui diskusi yang panjang bapak Mohamad Aliamsyah memberikan beberapa masukan diantaranya fitur yang dibuat oleh kadivyankumham babel masih harus mendapatkan persetujuan / disclaimer dari para notaris, bahwa nantinya masyarakat akan dapat menghubungi para notaris melalui fitur ini.
Ibu Sri Yuliani juga memberikan masukan alangkah baiknya fitur ini dikonsultasi dan dikoordinasikan juga ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) sebagai unit yang menyelnggarakan kebijakan teknologi informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
