Optimalkan Aksi HAM Daerah, Kadiv Yankumham Kemenkumham Babel Lakukan Koordinasi dan Evaluasi Ke Pemkab Bangka

WhatsApp Image 2023 01 12 at 15.31.40 1

Sungailiat - Mengawali tahun anggaran 2023, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel, Eva Gantini didampingi Kepala Bidang HAM, Suherman, dan Kasubbid Pemajuan HAM, Yulizar Akhmad Djaya serta staf melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Bangka, Kamis (12/01/2023). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Bangka, Andi Hudirman di ruang kerjanya.

Kegiatan tersebut dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program RANHAM secara Nasional, sebagai bagian dari pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di daerah melalui Aksi HAM.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan evaluasi terhadap capaian Aksi HAM Kabupaten Bangka pada tahun 2022 yang lalu sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan penyempurnaan RANHAM pada periode berikutnya (tahun 2023). Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kadiv Yankumham, Eva Gantini kepada Pemkab Bangka selaku pelaksana RANHAM di daerah, yaitu :
1. Peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan Panitia Nasional di wilayah memberikan pendampingan pelaksanaan aksi HAM di daerah yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas;
2. Mengingatkan kembali terkait beberapa capaian aksi HAM Kab. Bangka tahun 2022 yang belum mendapat hasil maksimal dan perlu ditingkatkan kembali;
3. Agar dibentuk panitia yang terdiri dari OPD terkait yang khusus menangani Aksi HAM;
4. Kanwil Kemenkumham Babel sangat terbuka untuk membantu Pemkab Bangka dalam hal koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemajuan HAM.

Disamping itu, M. Taufiq mengatakan secara umum Pemkab Bangka sebagai pelaksana RANHAM Kabupaten masih mengalami kendala, seperti terjadinya rotasi pejabat/ SDM yang menangani pelaporan RANHAM, sehingga penggantinya harus memulai dari awal untuk memahami RANHAM. Kemudian alokasi anggaran RANHAM oleh Pemda sangat minim dan sistem pelaporan masih berbasis pada laporan administrasi dan belum dapat menangkap capaian secara substansi.

Kemudian Kabid HAM, Suherman juga berharap tahun 2023 Pemkab Bangka dapat menyiapkan pelaksanaan program Aksi HAM lebih awal, mulai dari sisi penganggaran maupun pelaporan sesuai format, lampiran, dan jadwal pelaporan.

Sekda Kab. Bangka, Andi Hudirman berharap melalui koordinasi ini dapat membantu serta memotivasi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk dapat terus meningkatkan capaian Aksi HAMnya. Kemudian kedepannya akan mengundang Kanwil Kemenkumham Babel untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan OPD terkait penyelenggaraan pemajuan HAM sekaligus berencana melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS antara Kanwil Kemenkumham Babel dengan Pemkab Bangka tentang Optimalisasi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya di Kabupaten Bangka yang sudah direncanakan beberapa waktu lalu.

WhatsApp Image 2023 01 12 at 15.31.40 1WhatsApp Image 2023 01 12 at 15.31.40 1

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PikPng.com school icon png 2780725   Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
PikPng.com phone icon png 604605   +62811717469
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilbabel@kemenkumham.go.id 
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumhambabel@gmail.com 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham   linked in kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


    instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
  +62811717469
PikPng.com email png 581646   kanwilbabel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumhambabel@gmail.com 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI