Bangka Belitung - Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah (Tim Panwasda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, Kepala Subbidang Luhkum, Bankum dan JDIH, M. Ariyanto, beserta 2 (dua) JFU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum ke Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Hakim Bangka Belitung, Milinial Bangka Tengah dan LPH & HAM Pancasila Kota Pangkalpinang Senin, (8/5/23).
Kunjungan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna mengetahui bagaimana kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, dalam kesempatan ini meminta agar para OBH dapat lebih teliti dan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terhadap pengajuan penerima bantuan hukum. "Agar nantinya tidak ada salah sasaran dalam pelaksanaan bantuan hukum ini", ucapnya.
Menambahkan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir menyatakan pihaknya (re : Lapas / Rutan) siap dan bersifat terbuka dalam pelaksanaan bantuan hukum ini. Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, menekankan, sebagai OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dan terpilih sebagai penerima bantuan hukum, selalu jaga integritas dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin hingga perkara selesai ditangani.
Kunjungan monev ini diterima dengan baik oleh Ketua LBH Al-Hakim Bangka Belitung, Tukijan Keling, Ketua LBH Milinial Bangka Tengah, Dairi dan Ketua LPH & HAM Pancasila, Budiana Rachmawaty.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
