Pangkalpinang, (22/11/2022) - Tim Subbidang Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel melaksanakan koordinasi dan monitoring terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Tim dipimpin langsung oleh Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) bersama dengan JFT Penyuluh Hukum dan JFU.
Koordinasi dan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama dalam pengembangan dan pengelolaan JDIH di daerah yang telah disepakati pada saat dilaksanakan Pertemuan Nasional pengelola JDIH pada 18 Oktober 2022 yang lalu.
Kegiatan sendiri dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan JDIH oleh Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Dijelaskan dalam koordinasi terkait dengan E-reporting yang merupakan salah satu indikator paling besar dalam penilaian pengelolaan JDIH. Diharapkan para pengelola JDIH dapat mengirimkan E-reporting secara menyeluruh dan tepat waktu sebelum tanggal 24 Desember 2022.
Dijelaskan juga terkait dengan Metadata JDIH yang harus disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Masih perlu dilakukan beberapa penambahan ataupun perubahan pada metadata pada masing-masing instansi.
Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki masalah terkait dengan website JDIH yang saat ini tidak dapat lagi diakses, sehingga diperlukan untuk perbaikan. Terdapat rencana pengembangan dan perbaikan website dengan berkoordinasi kepada diskominfo Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
Pengembangan dan perbaikan website diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan dokumentasi hukum dan dapat memenuhi semua kriteria dalam pengelolaan metadata.
Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memiliki masalah terkait dengan E-reporting yang tidak bisa diakses. Padahal pengisian dan pengiriman E-reporting wajib untuk dilakukan pada akhir Desember 2022 ini. Solusi terkait akses ke E-reporting saat ini sedang dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada operator BPHN.
Kegiatan koordinasi dan monitoring sendiri berjalan dengan baik, Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan JDIHnya.
(Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel)
