PANGKALPINANG (10/11/2022) - Dalam rangka evaluasi terhadap kinerja tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibawahi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja. Rapat Koordinasi ini dilakukan agar kedepannya dapat menjadi tolak ukur dalam Capaian Kerja di tahun berikutnya.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Keimigrasian, Barron Ichsan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Membuka acara, Kepala Bagian Program dan Humas, Triandini Oscar, menyampaikan Laporan Kegiatan. Andini berharap agar rapat koordinasi ini dapat menjadi fasilitas dan sarana bagi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam mengevaluasi kinerja masing-masing Satuan Kerja selama Tahun berjalan yang kedepannya akan menjadi tolak ukur dalam Capaian Kinerja tahun berikutnya.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah, T. Daniel L. Tobing menyampaikan sambutannya sekaligus membuka rapat ini. Dalam sambutannya, Daniel menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi dilakukans sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Mengakhiri sambutannya, Daniel berharap agar hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Capaian Kinerja, hambatan yang dialami dan startegi percepatan pencapaian Target Kinerja oleh tiap Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Melanjutkan acara, para Kepala Divisi menyampaikan arahannya. Kepala Divisi Administrasi sekaligus Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro, Itun Wardatul Hamro, berpesan agar pada 1,5 bulan ke depan, seluruhnya bisa tepat anggaran, tepat waktu dan tepat manfaat hingga tercapainya target kinerja. Kepala Divisi Keimigrasian, Barron Ichsan, dalam arahannya berpesan agar tiap Kepala Kantor Imigrasi untuk dapat memprediksi kegiatan yang frekuensinya minim agar dapat dialokasikan ke kegiatan lain. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, berpesan agar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lain dapat menghubungi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk diadakan Penyuluhan Hukum, karena hingga saat ini hanya Bapas yang rutin dilakukan Penyuluhan Hukum.
HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL
