Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Setda Kadiv Yankumham, Eva Gantini didampingi Kabid HAM Suherman, Kasubbid Pemajuan HAM Yulizar A. Djaya, Kasubbid Luhbankum JDIH M. Ariyanto, dan Kasubbid BP3H2 Poppy Rinafany mendatangi Kantor Walikota Pangkalpinang guna duduk bersama diskusi terkait KKP HAM, Pengelolaan JDIH, dan upaya perlindungan KI, Senin (27/2).
Kadiv Yankumham dan Tim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Babel disambut dan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Subekti. Disampaiakn beliau, kami sangat berterimakasih dan menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan Kadiv Yankumham dan Tim, untuk meningkatkan kerjasama antara Kanwil, dan memberikan arahan kepada OPD di lingkungan Pemkot Pangkalpinang dalam memenuhi data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM
Lebih lanjut Kadiv Yankumham, Eva Gantini menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan kami ini adalah untuk menindaklanjuti MoU yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu antara Kantor Wilayah dengan Walikota Pangkalpinang terkait program dan tusi yang ada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kep. Babel yang berhubungan dengan Pemkab/Kota antara lain:
- menyamakan persepsi terkait dengan pemenuhan data dukung KKPHAM yang akan dilakukan penilaian oleh tim pusat (Ditjen HAM);
- dalam pengelolaan JDIH, perlunya koordinasi dan konsultasi yang merupakan agenda nasional yg harus diperjuangkan;
- menghimbau UMKM untuk melakukan pendaftaran KI (merek, paten, KIK) di Kota Pangkalpinang agar tidak di akui orang lain; serta
- pembentukan desa sadar hukum yan saat ini hanya cuma ada 6 Desa/Kelurahan yang telah diresmikan.
Di akhir diskusi Eva Gantini mengatakan, mudah-mudahan kita dapat lebih bersinergi dengan Pemkot Pangkalpinang terkait dengan optimalisasi pelayanan hukum dan HAM, meningkatkan prestasi, namun jangan berorientasi pada penghargaan yang penting implementasinya, tegasnya Eva Gantini.
Kadivyankum HAM juga memberikan brainstorming terkait dengan perspektif HAM, agar Pemda lebih memahami bahwa P5HAM merupakan tanggungjawab Pemerintah.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dan dipimpin oleh Kabid HAM Suherman beserta Tim dengan pembahasan intens terkait indikator pemenuhan data dukungn KKP HAM bersama perwakilan OPD terkait yaitu : Bagian Hukum Setda, Diskominfo, Dinas Kesehatan, DPPPAKB, Bappeda dan lainnya.
Divisi Yankumham Kemenkumham Babel
