Pangkalpinang – Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbasis data hasil Survei 3AS Balitbang Hukum dan HAM, Tim Monitoring dan Evaluasi IPK/IKM (Indeks Persepsi Korupsi/Indeks Kepuasan Masyarakat) menyambangi Rutan Kelas IIB Muntok pada Kamis, (9/2), dan Lapas Kelas IIB Sungailiat pada Jumat (10/2).
Survei IPK/IKM menjadi poin penting dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Adapun amanat perlunya kegiatan tersebut yaitu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, serta Kepmenkumham Nomor M.HH-02.TI.06.05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan aplikasi online di lingkungan Kemenkumham.
Kedatangan Tim Monev yang terdiri dari Kepala Bidang HAM, Suherman, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Poppy Rinafany, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Yulizar dan JFU Bidang HAM disambut baik oleh Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Abdul Rasyid Meliala beserta jajaran serta Kasubbag Tata Usaha Lapas Kelas IIB Sungailiat, Zarpian, Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Ihsan beserta jajaran.
Pada survei tersebut memuat beberapa komponen, pada IPK yaitu diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, menerima imbalan dan/atau gratifikasi, percaloan dan pungutan liar. Sedangkan komponen IKM terdiri dari informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon, layanan konsultasi dan pengaduan.
Untuk hasil survei Rutan Kelas IIB Muntok dan Lapas Kelas IIB Sungailiat, pada periode Januari dinilai sudah baik, namun masih ada beberapa saran perbaikan dari responden. Oleh karena itu, Tim Kanwil Kemenkumham Babel melakukan monev dengan memberikan rekomendasi/tips kepada UPT untuk upaya perbaikan ke depannya.
“Hasil survei tersebut dapat menjadi gambaran mengenai pelayanan yang telah kita berikan kepada penerima layanan, jadi ini boleh dikatakan raport kinerja kita. Dengan pelayanan publik yang baik dapat merubah stigma masyarakat bahwa Rutan/Lapas bukan lagi tempat yang menakutkan. Pada dasarnya sudah baik, namun tetap harus lebih ditingkatkan lagi terutama pemenuhan sarana dan prasarana. Mari bersama benahi Rutan/Lapas, semoga dengan hasil capaian survei 3AS dapat menjadi nilai tambah dalam kontestasi WBK dan menjadi percontohan bagi UPT lain, perbaiki layanan yang responsif dan profesional serta saling bersinergi,” ujar Suherman.
Monitoring dan Evaluasi IPK-IKM direncanakan dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Bangka Belitung dengan menginformasikan hasil pengisian responden dan indikator penilaian IPK-IKM. Hasil survei IPK-IKM yang telah diisi oleh masyarakat, nantinya akan diolah dan dianalisis oleh Tim IPK-IKM Kanwil Kemenkumham Babel untuk kemudian dituangkan dalam rekomendasi perbaikan layanan bagi masyarakat, sehingga diharapkan berdampak positif pada hasil penilaian IPK-IKM di tahun 2023.
