Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto beserta jajaran ikuti arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, secara virtual Jumat (5/5).

Arahan ini merupakan evaluasi atas kinerja pada Triwulan 1/2023 dan bulan pertama di Triwulan 2 yang saat ini sedang berjalan. Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto berterima kasih kepada jajaran Kemenkumham atas berbagai capaian selama ini.

Sekjen Andap juga menyampaikan atensi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly saat Halal Bihalal minggu lalu yaitu, pertama, agar jajaran segera kembali bekerja dan memperhatikan target kinerja sebagai prioritas utama untuk diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lalu jajaran juga diminta untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, sehingga semakin cepat dalam menyelesaikan target dan program prioritas.

“Tingkatkan kedisiplinan, setelah cuti harus lebih semangat dan hadir untuk laksanakan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Andap.

Kedua, Komjen Pol Andap minta agar satuan kerja melakukan realisasi anggaran sesuai dengan target. Realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Babel hingga saat ini sudah mencapai 34,21%.

Ketiga, Sekjen Andap berharap agar nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), minimal 95. Hingga saat ini nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Babel sebesar 99.26.

Sekjen Andap juga mengatakan agar jajarannnya punya komitmen moral untuk terus lakukan perbaikan, jangan cepat berpuas diri, bertanggung jawab, laksanakan tarja dengan baik, jaga kesehatan dan terapkan prokes agar bisa produktif.

Kepada jajaran Imigrasi, Komjen Andap minta agar berikan pelayanan terbaik terkait penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42, yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10-11 Mei 2023 mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, serta para Pejabat Struktural dan JFT Madya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Bangka - Bidang Perizinan dan Informasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Darori, melaksanakan kegiatan koordinasi antar instansi di wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah terkait pencegahan Pekerja Migran Non Prosedural. Kegiatan difokuskan pada Kantor Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Koba, Jumat (5/5).

Kasus Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi perhatian khusus baru-baru ini. Kegiatan koordinasi ini dalam rangka mendapatkan informasi warga yang mengajukan surat keterangan bekerja di luar negeri. Selain itu juga menyampaikan informasi terkait pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dengan berkoordinasi dengan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada warga yang mengajukan dokumen identitas untuk tidak ikut menjadi Pekerja Migran Non Prosedural yang rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama bagi warga usia produktif antara 20-40 tahun.

Dari hasil kegiatan koordinasi akan dijadikan bahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis Keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis.

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima audiensi dan konsultasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, Jumat (5/5).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, JFT Perancang Kanwil Kemenkumham Babel, Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung yang didampingi oleh Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Keuangan, dan Penyusun Risalah.

Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menyambut kedatangan dari Tim Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung terkait dengan konsultasi penyusunan Naskah Akademik Inisiatif DPRD Tahun 2023. Sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”. Hal demikian harus dipenuhi agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai asas dan tidak dinyatakan cacat prosedural/cacat formil.

Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, menyampaikan bahwa pada Tahun 2023, DPRD Kabupaten Belitung menginisiasi 2 (dua) Raperda, yakni Raperda tentang Pembinaan Olahragawan dan Seniman dan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pembentukan kedua Raperda tersebut dikarenakan adanya aspirasi masyarakat Kabupaten Belitung terkait pentingnya pemberian penghargaan bagi olahragawan dan seniman yang berprestasi. Sedangkan terhadap Raperda Penanggulangan Kemiskinan dilatarbelakangi adanya kewenangan atributif yang diamanahkan oleh undang-undang kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini mengingat tingginya angka inflasi di Kabupaten Belitung yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. “Untuk parameter kemiskinan di setiap daerah memang masih menimbulkan diskusi sehingga diperlukan kajian terkait parameter kemiskinan di Kabupaten Belitung," ucapnya.

Lebih lanjut, Eko Saputro menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah dilaksanakan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Kabupaten Belitung. Diharapkan peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku efektif dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Belitung. 

Jakarta - Memasuki hari kedua pelaksanaan rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Anggora MPWN Bangka Belitung Hasmonel, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhamad Bang Bang, serta Sekretaris MPWN Bangka Belitung ikuti diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Pusat yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Mei 2023.

Diskusi panel pertama yang dihadirkan oleh narasumber dari PPATK adalah terkait dengan Klasifikasi Penilaian TPPU Nasional, sedangkan untuk materi kedua mengusung tema Identifikasi Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris.

Bahwa dalam klasifikasi Penilaian Tindak Pidana Pencucian Uang secara nasional terbagi menjadi 3 (tiga) klaster yaitu Domestic Money Laundry (Korupsi dana Narkotika), Foreign Predicate Crime (Penipuan, Korupsi, transfer dana, Narkotika, ITE dan siber) dan Laundering Offshore (Korupsi dan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris merupakan salah satu pihak yang menjadi pelapor terkait adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan yang patut diduga berujung adanya tindak pidana pencucian uang.

Kerahasiaan data pelapor yang ada di PPATK dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga notaris tidak perlu khawatir dalam melakukan profiling terhadap klien yang datang.

Pada sesi diskusi panel kedua, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Perdata Santun Maspari Siregar dan Direktur Teknologi Informasi Sri Yuliani dengan materi peran Kantor Wilayah Kemenkumham dan LPP Notaris dalam mendukung Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perdata menyampaikan Rencana Aksi Kemenkumham terkait pengawasan Notaris diantaranya yaitu:

1. Blokir akun Notaris yang belum daftar goAML;
2. Sosialisasi TPPT kepada Notaris;
3. Pelatihan untuk pengawas;
4. Pelaksanaan audit on site dan off site;
5. Publikasi sanksi notaris;
6. Peningkatan jumlah LTKM dari sektor notaris

Menutup rangkaian kegiatan, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar meminta agar Kantor Wilayah ikut serta dalam mendukung keanggotaan Indonesia di FATF melalui percepatan pengisian kuisioner PMPJ untuk memetakan risiko.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL