Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengikuti kegiatan pemahaman mengenai permohonan dan verifikasi uji kompetensi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rabu (3/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, dan seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., memberikan sambutan pembuka kegiatan peningkatan pemahaman bagi JFT Perancang. Dalam sambutannya disampaikan bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dimana.”Pejabat Fungsional Perancang harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang. Ada 3 (tiga) pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang perancang agar dikatakan profesional, yakni knowledge, skill, dan atitude," ucapnya.

Seorang JFT Perancang harus memiliki ketiga kategori tersebut karena JFT Perancang punya tugas dan amanat membuat sebuah regulasi yang baik dan berkualitas.

Secara teknis, materi pelaksanaan uji kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N dan Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan Machyudhie, S.T., M.M.S.I.. Uji kompetensi perancang merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Perancang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Uji kompetensi ini dilaksanakan terhadap syarat pengangkatan menjadi JFT Perancang dan untuk kenaikan jenjang baik melalui perpindahan dari jabatan lain, melalui promosi atau terhadap Perancang yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

Kegiatan pemahaman ini menjadi atensi bagi seluruh JFT Perancang untuk mengetahui tahapan uji kompetensi beserta dokumen persyaratan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku Instansi Pembina. Dokumen persyaratan tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional yang akan diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023.

Bangka – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung serahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Upacara Adat ‘Nujuh Jerami’ pada Perayaan Adat Ritual Nujuh Jerami (Festival Mapur), di Desa Aik Abik Kecamatan Belinyu, Selasa (2/5).

Surat Pencatatan KIK Nujuh Jerami tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Marsal Saputra kepada Bupati Bangka, Mulkan.

Membuka kegiatan, Bupati Bangka, Mulkan menyampaikan bahwa kegiatan adat Nujuh Jerami harus terus dilestarikan. “Instansi terkait dapat terus menjaga dan melestarikan budaya dengan melaksanakan perayaan adat dan menjadikannya agenda tahunan,” ucap Mulkan.

Lebih lanjut, Bupati Bangka Mulkan berharap kedepannya banyak wisatawan yang berkunjung ke Desa Aik Abik untuk menyaksikan tradisi Nujuh Jerami.

Perayaan Nujuh Jerami merupakan festival adat tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong Desa Aik Abik menjadi Desa Wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Nujuh Jerami merupakan ritual adat masyarakat Mapur yang merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi yang berlimpah dan berharap pada leluhur untuk selalu menjaga ladang pada musim berikutnya.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berharap dengan diserahkannya Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Nujuh Jerami dapat memperkuat perlindungan hukum tradisi tersebut agar tidak diklaim pihak lain.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka, Camat se-Kabupaten Bangka, Kepala Desa Gunung Muda, Ketua Adat Desa Aik Abik, dan jajaran instansi terkait.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti upacara dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2023 sekaligus Halal Bihalal peringatan Hari Raya Idul Fitri 1444 H secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (2/5).

Mengawali upacara, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga menyampaikan sejarah singkat Pemasyarakatan. Reynhard mengatakan, istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Dr. Sahardjo, Menteri Kehakiman saat itu pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. “Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara,” ujar Reynhard.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 ini mengambil tema “Transformasi Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK, Indonesia Maju”.

“Refleksikan kembali apa saja yang belum kita kerjakan, bagaimana konsep serta langkah-langkah perbaikan kedepannya, teguhkan komitmen dan konsistensi seluruh Insan Pemasyarakatan Kemenkumham dalam mewujudkan kebijakan yang telah saya tetapkan yakni “Transformasi Pemasyarakatan yang semakin PASTI dan BerAKHLAK,” ujar Yasonna.

Menkumham Yasonna juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan agar bersinergi dengan instansi terkait dan segenap stake holder yang ada, meningkatkan kompetensi melalui literasi dalam melaksanakan tugas, agar adaptif dengan berbagai perubahan. Serta menjadi Insan Pengayoman yang terpelajar dan tangkas dalam bekerja, dalam hal ini tentunya harus cepat, tepat dan ikhlas.

"Mulai kembali fokus bekerja, tetap semangat dan mari kita bangun komitmen bersama untuk memberikan pengabdian yang terbaik di Kemenkumham RI, sehingga menjadi institusi yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat," pungkas Yasonna.

Pada kesempatan ini juga dibacakan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan yang berbunyi:
1. Kami petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayoman masyarakat;
2. Kami petugas Pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas;
3. Kami petugas Pemasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bihalal seluruh pegawai Kemenkumham serta penampilan PBB dan Marching Band dari Alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Hadir dalam kegiatan tersebut di Kanwil Kemenkumham Babel adalah Kakanwil, Harun Sulianto, Asisten I Pemprov Babel, Muhammad Soleh, Direktur Reskrimum Polda Babel, Kombes Pol I Nyoman Mertha Dana, Koordinator Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Babel, Erni Yusnita, Kepala Seksi Intelijen Kasrem 045/Gaya, Kolonel Inf Seprianizar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Babel, Artha Theresia, Kepala BNNP Babel, Brigjen Pol M.Z Muttaqien, Kepala BNNK Pangkalpinang, AKBP Noer Wisnanto, dan Kepala Seksi Pengawas Tahanan dan Barang Bukti BNNP, Iptu Minarno.

Selain itu, hadir juga Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di wilayah Pangkalpinang, para Pejabat Struktural, serta Pembina Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS), I Gusti Ayu Putriari Harun.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, NA. Triandini Oscar, hadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 yang diselenggarakan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (02/05).

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 dilaksanakan pada Pukul 07.30 WIB, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Upacara Hari Pendidikan Nasional 2023 ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu.

Dalam kesempatan ini Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nadhiem Makariem. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi dari ujung barat sampai ujung timur, sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.

Nadhiem Makariem juga mengingatkan bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan Gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh rasa syukur. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap langkah berani yang sudah diambil. Di akhir sambutan, Nadhiem Makariem mengajak menyemarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan Pendidikan yang memerdekakan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel