Denpasar - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, bersama Menteri Hukum Federasi Rusia, Konstantin Chuichenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia (RI) dengan Federasi Rusia di Bali, Jumat (31/03/2023).

Yasonna menyebut bahwa perjanjian ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah RI dalam berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di bidang penegakan hukum, keamanan, dan keadilan.

“Ini juga menunjukkan tekad kita bersama untuk memerangi kejahatan transnasional, dan memastikan bahwa penjahat tidak dapat mencari perlindungan di negara lain,” tegas Yasonna.

Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sejalan dengan komitmen pemerintah RI untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas negara dengan negara-negara mitra. Penandatanganan ini pun melanjutkan capaian kesuksesan atas ditandatanganinya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) antara RI dan Rusia di Moskow, pada 13 Desember 2019.

Selain itu, lanjut Yasonna, jaringan kriminal kini menjadi semakin canggih, mampu beradaptasi dengan teknologi baru, bahkan mengeksploitasi kerentanan dalam masyarakat.

“Menurut statistik terbaru, kejahatan terorganisir transnasional menghasilkan sekitar $1,5 triliun dalam bentuk pendapatan ilegal setiap tahun, dengan aktivitas mulai dari perdagangan narkoba, kejahatan dunia maya, dan pencucian uang,” ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dan Rusia telah bekerja sama secara erat dalam beberapa tahun terakhir untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir.

“Kerja sama kami, mulai dari deportasi dan ekstradisi para buronan, telah membuahkan banyak keberhasilan,” kata Yasonna. “Di sisi lain, kami juga secara aktif memenuhi permintaan ekstradisi dari Pemerintah Federasi Rusia sejak tahun 2017,” lanjutnya.

Meskipun mekanisme pemulangan para pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerja sama keimigrasian, namun kerja sama ekstradisi tetap menjadi opsi yang utama karena ekstradisi bersifat formal dan mengikat.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang baru saja ditandatangani merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di Benua Eropa.

Posisi strategis Rusia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, G20, serta Eurasian Economic Union diharapkan dapat dimanfaatkan oleh RI untuk membangun reputasi dan kredibilitas dalam hal keamanan dan penegakan hukum, serta membuka jaringan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara yang telah memiliki kerja sama dengan Rusia.

Biro Humas Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Jenderal

PANGKALPINANG - Bertempat di ruang rapat lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung, Jum’at (31/03/2023). Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini didampingi Kabid HAM Suherman, Kasubid Pemajuan HAM Yulizar Akhmad Djaya, Kasubid Pengkajian, Litbang Hukum dan HAM Poppy Rinafany dan Staf Pemajuan HAM mengikuti Live Streaming Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia KemenkumHAM R.I yang mengkaji tentang Undang Undang Pemasyarakatan Dalam Perspektif HAM Dibalik Jeruji Besi.

Pada kegiatan tersebut dihadiri sebagai narasumber Plt. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham R.I Dhahana Putra, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo dan Center For Detention Studies Gatot Goei.

Hasil dari kajian tentang Undang Undang Pemasyarakatan Dalam Perspektif HAM Dibalik Jeruji Besi menyampaikan :

• Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan yang baik dan tidak ada kekerasan selama menjalani Hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
• Menegaskan pemberian hak hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa ada perbedaan tindak pidana;
• Harus melakukan mekanisme terhadap penyalahgunaan narkoba tanpa harus dimasukkan ke Lapas tetapi dengan cara di rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
• Pemasyarakatan harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membuat perubahan Pembinaan didalam Lapas sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan yang baru;
• Perlunya sosialisasi tentang Pidana dan Terpidana dari Aparat Penegak Hukum terhadap masyarakat agar lebih memahaminya;

Dalam pelaksanaan Undang Undang Pemasyarakatan yang baru telah dilaksanakan pengawasan baik dari internal maupun eksternal.

(KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)

Sungailiat – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto berikan pembinaan kepada jajaran pegawai Lapas Kelas IIB Sungailiat, Jumat (31/3).

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan selama bulan suci Ramadhan, jajaran Lapas Sungailiat agar selalu meningkatkan keamanan, sehingga tidak ada WBP/tahanan yang melarikan diri. “Pada pintu masuk lakukan penggeledahan, jangan sampai ada barang terlarang yang masuk, seperti narkoba dan barang larangan lainnya,” ujar Harun.

Harun juga minta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terus dimotivasi agar semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan, juga perhatikan kuliatas dan kuantitas makanan yang disajikan untuk WBP.

Kakanwil Harun juga minta Kalapas, agar kesehatan seluruh petugas diperiksa oleh Dokter Lapas, jangan sampai ada petugas yang sakit. "Berikan obat dan vitamin sesuai rekomendasi dokter," kata Harun.

Kepada seluruh jajaran, Harun juga minta, selalu jaga integritas dan nama baik Kementerian Hukum dan HAM. Juga publikasikan capaian kinerja positif kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lapas Sungailiat, Zullaeni, Kepala Subbagian Tata Usaha, Zarpian, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Rahmat Okta Kurnia, Kepala Seksi Administrasi dan Kamtib, M. Fakhri, beserta jajaran.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Suherman, jadi narasumber pada siaran Talkshow di RRI (Radio Republik Indonesia) Sungailiat, Rabu (29/3).

Pada siaran Talkshow tersebut, Suherman membahas mengenai "Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM".

Suherman menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang, yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendaptakan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

“Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM merupakan proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan maupun yang tidak diadukan,” ujar Suherman.

Lebih lanjut, Suherman menjelaskan jika dugaan pelanggaran HAM yang diadukan harus disampaikan secara lisan maupun tertulis, dapat terbaca atau dipahami dengan jelas, mencantumkan kronologi dan pokok pengaduan, serta tidak berisi kata yang menghina negara termasuk simbol negara.

“Selain itu, pelapor juga harus melampirkan keterangan identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), atau Paspor. Pelapor juga melampirkan data dukung berupa surat laporan kepolisian, putusan pengadilan, surat keterangan dari instansi terkait, atau dokumen lainnya,” ucap Suherman,

Dugaan pelanggaran HAM dapat diadukan secara langsung kepada Dirjen HAM, Kepala Kantor Wilayah, atau melalui Pos Pengaduan HAM, dengan mengisi formulir pengaduan dan diunggah oleh petugas ke dalam aplikasi PDP HAM. “Selain itu, dugaan pelanggaran HAM juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui elektronik atau non elektronik,” lanjut Suherman.

Di sela-sela pemaparan, Suherman memberikan kesempatan kepada masyarakat pendengar siaran RRI Sungailiat untuk bertanya dan berdiskusi seputar HAM. “Memang masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu HAM. Tentunya kami telah menjelaskan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM,” pungkas Suherman.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel