Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung gelar seleksi lomba MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wilayah Babel, yang diselenggarakan di Masjid At-Taubah Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Selasa (28/3).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Babel, Sahata Marlen Situngkir mengatakan, seleksi lomba MTQ dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke 59 Tahun 2023. Nantinya para pemenang seleksi MTQ tersebut akan mewakili Kanwil Kemenkumham Babel pada MTQ antar WBP se-Indonesia.

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi MTQ sebanyak 10 orang. Peserta tersebut adalah:
• 2 WBP Lapas Pangkalpinang, yaitu Salman dan Angga Nugraha
• 2 WBP Lapas Narkotika Pangkalpinang, yaitu Wawan dan Kanu Handaniar
• 2 WBP Lapas Sungailiat, yaitu Ahmad Abrori Firdaus dan Muhammad Al Hadi
• 2 WBP Rutan Muntok, yaitu Iedil Fadhliansyah dan Sri Sarna
• 2 WBP Lapas Tanjungpandan (mengikuti secara daring), yaitu Ilham Saputra dan Ripai

Sementara WBP atas nama Jayani dari Lapas Perempuan Pangkalpinang dan Rama Setiawan dari LPKA Pangkalpinang akan langsung mengikuti lomba MTQ antar WBP/Anak Didik tingkat nasional. Karena peserta dari LPKA Pangkalpinang dan Lapas Perempuan Pangkalpinang tidak diseleksi.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas tampilnya perwakilan terbaik dari Lapas/Rutan dan LPKA di Babel. “Semoga kegiatan ini makin membangkitkan semangat untuk membaca dan mengamalkan isi Al Quran,” kata Harun.

Kakanwil Harun juga meminta para WBP untuk dapat menjalani pidana dengan bersemangat, terus beribadah, dan jangan frustrasi. “Selamat kepada para pemenang, dan teruslah berlatih untuk menghadapi lomba antar WBP se-Indonesia bulan depan,” pinta Harun.

Bertindak sebagai juri pada seleksi MTQ tersebut adalah Ust. Zainudin Alwi, yang melakukan penilaian pada lagu dan suara. Kemudian Ust. Fajar Agustiawan, yang melakukan penilaian pada kesesuaian Tajwid. Serta Ust. Firdaus, yang melakukan penilaian pada adab dan fashohah.

Juara Pertama, diraih oleh WBP a.n Salman dari Lapas Pangkalpinang. Juara Kedua, a.n Ilham Saputra dari Lapas Tanjungpandan. Serta Juara Ketiga, a.n Agung dari Rutan Muntok.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Badarudin, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Andi Yudho Sutijono, Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, Rita Ribawati, Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama, Mulsa Afrianto, Kepala Subbidang Pengelolaan Basan dan Keamanan, R. Arie Harjanto, beserta jajaran.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Bertekad laksanakan kinerja sesuai dengan target, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (28/3).

Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Muslim Alibar menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk memberikan gambaran kepada seluruh jajaran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Triwulan I/2023. Selain itu juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta membuat strategi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa esensi dari pelaksanaan Rapat Koordinasi yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai. Serta lakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja kedepannnya.

Kakanwil Harun berharap, dengan kegiatan ini dapat terwujudnya akuntabilitas di lingkungan satuan kerja, dan tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan tusi.

Harun juga mengingatkan jajaran untuk selalu memperhatikan target kinerja, perjanjian kinerja, realisasi anggaran, IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran), Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Aplikasi Smart, e-monev, e-performance dan pelaporan berbasis aplikasi lainnya.

Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Babel memberikan penghargaan kepada beberapa satuan kerja, sebagai apresiasi atas percepatan dalam pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).

Adapun satuan kerja yang memperoleh penghargaan dalam percepatan pelaporan LHKPN, yaitu:
• Terbaik I : Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
• Terbaik II : Lapas Kelas IIB Tanjungpandan
• Terbaik III : Rutan Kelas IIB Muntok

Sementara untuk satuan kerja yang meraih penghargaan percepatan pelaporan LHKASN, yaitu:
• Terbaik I : Rupbasan Kelas II Pangkalpinang
• Terbaik II : Bapas Kelas II Pangkalpinang
• Terbaik III : Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.

Saat ini LHKPN dan LHKASN jajaran Kemenkumham Babel sudah terisi 100 persen.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai capaian kinerja pada Triwulan I, realisasi anggaran pada Triwulan I, strategi pelaksanaan kinerja pada Triwulan II, serta Rencana Penarikan Dana Triwulan II Tahun 2023, yang disampaikan oleh Para Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan serta Imigrasi.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Para Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi, dan Para Pejabat Struktural dan fungsional di Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Toboali - Dalam rangka persiapan pelaporan Aksi HAM dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM (KKPHAM) Pemerintah Kab/Kota tahun 2023, jajaran Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bangka Tengah pada Senin, (27/3) dan Pemkab Bangka Selatan,Selasa (28/3).

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah serta Jajaran Bagian Hukum Pemkab Bangka Selatan dan jajaran Bagian Hukum Pemkab Bangka Tengah beserta OPD terkait yang menangani langsung program Aksi HAM dan KKPHAM.

Kepala Bidang HAM, Suherman menegaskan bahwa pentingnya sinergitas antara Kanwil dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utama RANHAM untuk menumbuhkan persepsi dan kesadaran yang sama dari semua pihak bahwa RANHAM merupakan kegiatan/program yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan harapan pelaksanaan RANHAM dapat lebih baik dan optimal.

Selanjutnya dijelaskan mekanisme implementasi Aksi HAM yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. Di dalamnya terdapat 7 Aksi yang harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah setiap periode (B04,B08 dan B012) melalui aplikasi KSP (Kantor Staf Kepresidenan).

Selain itu, dilakukan pula pendampingan untuk pemenuhan kekurangan data KKPHAM dari OPD terkait yang meliputi 10 hak dasar yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Bidang HAM.

Terakhir, Suherman mengingatkan bahwa program Aksi HAM dan KKPHAM bukan hanya berorientasi pada pemenuhan data, namun bagaimana Pemerintah Daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di wilayah dapat memenuhi hak-hak masyarakat melalui pelayanan, seperti pelayanan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan pelayanan-pelayanan dasar lainnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Masih banyak pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi Kekayaan Intelektual terhadap produknya, mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan terobosan, yaitu dengan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebanyak 200 merek.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Eva Gantini didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, Kepala Subbidang KI, Marsal Saputra dan staf kunjungi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk jemput bola pendaftaran merek di Provinsi Bangka Belitung.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yulizar Adnan, menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pengusaha mikro agar memiliki merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI.

Yulizar menambahkan akan berkomunikasi kembali dengan Inspektorat terkait output yang harus didapatkan melalui program fasilitasi sertifikat merek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam diskusi, Eva berharap pemerintah bisa memberikan peluang yang banyak kepada pelaku bisnis agar produk yang dimiliki bisa terlindung secara hukum.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel