Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam acara SPBE Summit 2023, Senin (20/03/2023) di Hotel Kempinski Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan hasil evaluasi SPBE Kemenkumham telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.

"Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan." tutur Andap.

Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal, untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.

"Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelas Andap.

Selain itu, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.

"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya.

Digital Government Award sendiri merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.

Melalui ajang ini, Kementerian PANRB berharap meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.

Pada tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih peringkat pertama dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia. Nilai SPBE yang diraih oleh Kanwil Kemenkumham Babel adalah 3.50 dengan predikat ‘Sangat Baik’.

Jakarta,INFO_PAS – Memasuki pekan kedua rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly beserta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga meresmikan Turnamen Menembak “HBP Kumham Ke-59 Shooting Tournament Tahun 2023”, Sabtu (18/3).

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 pekan olahraga yang akan diperingati puncaknya tanggal 27 April nanti ini, menjadi media mempererat hubungan antara Aparatur sipil negara lingkungan Kemenkumham, mempererat sinergi yang terjadi antar elemen Aparatur sipil dalam memainkan perannya masing-masing dalam tugas keseharian.

“Giat ini menjadi ajang silaturahmi dan ajang uji kemampuan dan kapasitas di bidang menembak bagi ASN di lingkungan Kemenkumham,” ujar Menkumham Yasonna H. Laoly.

Dilanjutkannya, menembak merupakan olahraga yang memiliki tujuan melatih konsentrasi, pengendalian diri, ketepatan, kecepatan, melatih insting, serta keberanian untuk mengambil keputusan. Selain itu, menembak bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan demikian, seorang penembak dapat dikatakan sebagai seorang yang mampu mengendalikan diri secara baik dan melakukan sesuatu secara bertanggung jawab.

“Hal tersebut tentunya masih terkait dengan pekerjaan kita. Tugas yang kita emban sehari-hari tentunya membutuhkan unsur-unsur di atas,” pungkas Yasonna lagi.

Melalui giat ini, Yasonna berharap agar dapat menciptakan ASN Kemenkumham yang PASTI (Profesioal, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta berAKHLAK ( Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), khususnya Petugas Pemasyarakatan.

Pada kesempatan tersebut, Menkumham juga mengucapkan terima kasihnya pada seluruh pihak terkait. “Tidak lupa saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jajaran Korps Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) 1 Marinir TNI AL yang telah mendukung dan mendampingi penyelenggaran turnamen menembak tahun 2023 ini,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga menyampaikan, bahwa selain yang disebutkan oleh Menkumham, setidaknya ada tujuan lain dari penyelenggaraan giat ini.

“Tujuannya yakni peningkatan bakat, minat serta kompetensi bidang menembak ; menumbuhkan jiwa sportifitas dan meningkatkan tali silaturahmi serta kebersamaan petugas di Kemenhumham ; serta memperingati dan memeriahkan HBP Ke-59,” ujar Reynhard.

Adapun giat ini dilaksanakan secara regular dan eksekutif. Regular berarti diikuti peserta dari sejumlah 1 orang sebagai perwakilan kantor wilayah di seluruh Indonesia dan 1 orang perwakilan masing-masing unit utama di lingkungan Kemenkumham dengan total peserta sebanyak 44 orang. Sedangkan, ketegori eksekutif diikuti oleh tamu undangan VVIP sejumlah 27 orang, sehingga total peserta sebanyak 71 orang.

“Harapan kami, agar giat ini berjalan lancar serta seluruh peserta dapat ikut memeriahkan HBP ke-59 melalui penyelenggaraan turnamen menambak ini,” tutup Reynhard.

Adapun juara dalam turnamen tersebut yakni kategori executive class (presisi), Juara I : Brigjen TNI Mar. Oni Junianto, Juara II : Mayjen Purwito Hadi W, Juara III : Prof. Yasonna H. Laoly. Sementara itu, untuk kategori excecutive class (duel plat), Juara I : Prof. Yasonna H Laoly, dan Juara II : Brigjen Pol. Reza Arief D. Sementara di kelas reguler, Juara I : Faizal Gerhani Putra, Juara II : Dwi Nanto, Juara III : Ika Yusanti

Selain itu, juga hadir beberapa stakeholder asing, yakni Charles Siaul dari Federal Biro of Investigation FBI, Wayne dari Royal Canadian Mountain Police RCMP, Scoot Partin dari Homeland Security Investigation, Steve Rapper dari Australian Federal Police, Jim Chang dari Taiwan National Police Agency, Jose Calderon dari Homeland Security Investigation, Donald Madamba dari Philipine National Police, Rommel Mallari dari Philipine Nationao Police, Joel Lamb dari New Zealand Police, Paul Borrel dari New Zealand Police, Patrick Scuch dari Bundespolizei Germany serta David Eaton dari ICITAP.

Tanjungpandan – Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI beri pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan secara virtual, Senin (20/3).

Membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. “Tujuannya untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja,” ujar Muslim.

Muslim menjelaskan, ada 3 prinsip dasar pengelolaan kinerja pegawai. Pertama, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Kedua, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengeveluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan.

“Lalu ketiga, kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain,” lanjut Muslim.

Narasumber kegiatan ini, Reisyana Nelwandhanie, Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian, dan Reski Sri Ayu, Analis Kepegawaian Ahli Pertama, menjelaskan jika dokumen penilaian kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam penyesuaian ijazah dan ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang bagi jabatan fungsional, pertimbangan mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan.

Tim dari Biro Kepegawaian juga menyampaikan materi terkait dengan perubahan aturan SKP, yaitu dari PermenpanRB No. 8 Tahun 2021 menjadi PermenpanRB No. 6 Tahun 2022.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi penyusunan SKP 2022, pembahasan tentang review kinerja pada SKP 2022, penyusunan SKP 2023 sesuai dengan ketentuan, dan diskusi melalui tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan RT, Akbar Aidul Poetra, Kepala Subbagian Tata Usaha Kanim Tanjungpandan, Raden Chaidir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Keimigrasian Kanim Tanjungpandan, Oktya Hartari Putri, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Tanjungpandan, Hendra Kurniawan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Tanjungpandan, Pirmansyah, serta pegawai Kanim dan Lapas Tanjungpandan.

Sementara secara virtual hadir Plt. Kepala Bagian Umum, N.A Triandini Oscar, jajaran kepegawaian, beserta perwakilan pegawai dari setiap Divisi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, turut berpartisipasi dalam kegiatan Opini Kebijakan yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dengan hadir secara virtual pada Ruang Rapat Kanwil, Senin (20/3).

Kegiatan Opini Kebijakan kali ini diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, dengan mengambil tema "Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi (Survey IKM- IPK)”.

Kegiatan diawali pembacaan laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, dan kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara virtual oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej.

Hadir sebagai narasumber I yaitu Analis Kebijakan Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Willy Wibowo, dengan membawa topik "Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017". Narasumber II yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Sam Ratulangi Manado, Ronny Gosal, dengan tema "Kebijakan dalam Pengawasan Pelayanan Publik". Lalu narasumber III, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulawesi Utara, Rudy Hendra Pakpapahan, dengan mengambil topik "Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara".

Sebagai penyelenggara pelayanan publik Kanwil, UPT dan Unit Penyelenggara pelayanan Publik lainnya harus terus melakukan peningkatan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik tersebut perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

Dengan adanya sosialisasi melalui diskusi daring Opini Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dapat memberikan manfaat dan informasi terkait urgensi kebijakan survei pelayanan publik.

Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia melalui media virtual zoom meeting maupun live streaming Youtube. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab narasumber dengan peserta Opini Kebijakan.