Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menerapkan pola hidup sederhana, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 dan silahturahmi keluarga besar Kemenkumham menyambut Ramadan 1444 H di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Perlu saya ulangi dan tegaskan kembali atensi Bapak Presiden kepada kita semua jajaran Kemenkumham, bahwa perilaku kita tidak boleh jemawa, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, dan tidak boleh hedon. Serta wujudkan birokrasi Kemenkumham yang melayani " ucapnya.

Yasonna meminta seluruh jajaran agar dapat mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun di media sosial. Menempatkan diri dengan pola hidup yang sederhana, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ia berharap sikap rendah hati, humanis, dan simpatik untuk lebih dikedepankan.

"Tidak boleh menunjukkan/memamerkan barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, area pelayanan publik, lingkungan sosial, dan media sosial. Tidak mengunggah foto dan video di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah dan berlebihan," tambahnya.

Ia berpesan kepada seluruh insan Kemenkumham agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan amanah, profesional, dan akuntabel. Tidak boleh bersikap sewenang-wenang dan arogan dalam bertindak, serta merasa menjadi diri yang paling hebat dan berkuasa penuh.

Selanjutnya, Yasonna menekankan dan mengajak jajarannya bersama-sama untuk mewujudkan birokrasi Kemenkumham yang melayani. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang semakin baik.

“Jadikan ASN Kemenkumham lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional serta terbentuk perilaku aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional," tegas Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna juga mengingatkan seluruh jajaran bekerja sama mengimplementasikan komitmen dan keseriusan Kemenkumham atas atensi nasional dalam aksi pencegahan korupsi.

Adapun Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi ini menindaklanjuti kegiatan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK minggu lalu, serta kebijakan Presiden tentang Stategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

"Tunjukkanlah keseriusan kita bersama sehingga pada akhirnya kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional," tegasnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penyerahan santunan kepada tujuh Yayasan Pondok Pesantren yang dananya diperoleh dari gotong royong jajaran Kemenkumham.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, dan para Pejabat Strukutral, ikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah.

Sungailiat – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto resmikan Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Rabu.

Kalapas Sungailiat, Zullaeni mengatakan bahwa saat ini jumlah penghuni di Lapas Sungailiat berjumlah 421 orang, untuk itulah layanan kesehatan di Lapas, harus berjalan dengan baik dan optimal.

Dibentuknya Klinik Pratama ini, sesuai perintah Dirjen Pemasyarakatan sekaligus menjadi Klinik Percontohan. “Klinik ini kami beri nama Klinik Pratama Simpur, diambil dari filosfi daun simpur yang banyak tumbuh di daerah Bangka. Simpur artinya Simpati, Inovatif, Melayani, Professional dan Urgensi,” lanjut Zullaeni.

Bupati Bangka yang diwakili oleh Asisten I Setda Bangka, M. Jumani, menyampaikan bahwa Klinik Lapas merupakan sarana yang sangat penting, dimana nantinya para WBP akan mendapatkan layanan kesehatan. “Diharapkan klinik tersebut dapat terus dimanfaatkan,” ucap M. Jumani.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka, Dinkes dan Dinas PTSP yang sudah menerbitkan izin Klinik Pratama di Lapas Sungailiat.

Diharapkan Klinik Pratama ini nantinya dapat menjalankan fungsi Peningkatan Kesehatan (Promotif), Pencegahan Penyakit (Preventif), Penyembuhan Penyakit (Kuratif), dan Pemulihan kesehatan (Rehabilitatif). Klinik ini juga perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak Dinkes dan Puskesmas Kenanga serta Public Safety Center (PSC) 119 Sepintu Sedulang.

Menurut Kakanwil Harun, Lapas Sungailiat merupakan Lapas ke-2 yang memiliki Klinik Pratama, yang sebelumnya ada di Lapas Pangkalpinang. Di Lapas Sungailiat ada 1 orang Dokter dan 4 orang Paramedis.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Lapas Pangkalpinang, Badarudin, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Nur Bambang, Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang, Hani Anggraeni, Kepala Bapas Pangkalpinang, Iwan Setiawan, Kepala Rutan Muntok, Abdul Rasyid Meliala, Kabag Program dan Humas, Triandini Oscar, serta Kasubsi Minlola Basan dan Baran Rupbasan Pangkalpinang.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Futin Helena Laoli, Ketua Pengadilan Agama Sungailiat, Alfi Zuhri, Kepala PSC Sepintu Sedulang, Fitria, serta Kepala BNN Kab. Bangka, Peni Januarti, dan unsur Forkopimda Kabupaten Bangka.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Sahata Marlen Situngkir) hadir dan turut serta dalam kegiatan Donor Darah sebagai rangkaian memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 59 Tahun 2023, Kamis (16/03)

Acara kegiatan Donor Darah yang di mulai pukul 08.30 WIB, bekerja sama dengan PMI Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini diikuti oleh petugas dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Ibu-Ibu PIPAS se-Kota Pangkalpinang.

Dalam kesempatan membuka acara di mulainya kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Marlen mengucapkan kata puitis "Tidak perlu menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Donor darah bisa menyelamatkan hidup seorang pasien. Tetesan air mata seorang ibu tidak bisa menyelamatkan anaknya, tapi setetes darahmu bisa !!! "
Marlen memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kalapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang (Nur Bambang) yang sudah memfasilitasi kegiatan Donor darah ini yang merupakan agenda rutin Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan, tak terkecuali pada peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 59 Tahun 2023.

Divisi Pemasyarakatan sendiri dalam kegiatan Donor Darah dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 59 Tahun 2023, seluruh Pejabat dan Staf hadir dan mendukung serta turut mendonorkan darahnya

Acara berjalan lancar, dan dapat dihimpum sampai dengan saat 58 Kantong , dan pada saat berita ini di naikkan kegiatan Donor Darah masih berlangsung

Kalapas Narkotika menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan donor darah ini "Sebagai amal ibadah kita, diniatkan untuk membantu sesama"

Rangkaian kegiatan HBP ke-59 Tahun 2023 diantaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Proaktif, Pekan Olahraga Pemasyarakatan, One Day One Prison’s Product, Lomba MTQ WBP, Safari Ramadan, Ziarah Taman Makam Pahlawan dan touring Pemasyarakatan peduli hingga puncak acara HBP ke-59 yang jatuh pada 27 April 2023.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Kegiatan Diseminasi Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH Tahun Anggaran 2023 yang merupakan upaya Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung untuk memberikan sarana dan wadah pengoptimalan pelaksanaan, kebijakan serta tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kamis (16/03).

Bertempat di Hotel Bangka City, Kota Pangkalpinang, Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan JDIH bagi anggota yang sudah terdaftar serta mendorong keikutsertaan bagi instansi yang belum menjadi anggota, baik dari pihak universitas maupun instansi lain di daerah untuk bergabung dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional. Diharapkan melalui kegiatan ini, kedepannya terdapat peningkatan Pengelolaan JDIH di daerah baik dari segi tata kelola, penetapan kebijakan, serta keaktifan dan jumlah anggota yang terintegrasi.

Hadir Kepala Pusat JDIHN BPHN, Nofli sebagai Narasumber, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harpin sebagai Narasumber, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Perwakilan Pimti Pratama di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Bidang Hukum, Eko Saputro, Kasubbid Luhbankum JDIH, M. Ariyanto, Perwakilan Kepala UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel, JFT Penyuluh Hukum dan JFU Kanwil Babel, Perwakilan dari Biro Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat DPRD serta Perwakilan dari Universitas/Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perlu dijalinnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua elemen, mulai dengan Pemerintah  Provinsi/ Kabupaten/ Kota, sekretariat DPRD serta Perguruan Tinggi didaerah untuk bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempersiapkan rencana pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan instansi masing-masing agar terbina kerja sama yang terpadu dan terintegrasi. Jika kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dapat terlaksana, harapannya dapat memberikan pelayanan yang prima berupa tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan cepat serta mudah.

( KANWIL KEMENKUMHAM BABEL )