Bangka - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah sebagai bagian dari  Perjajnjian Kinerja tahun 2024, Tim Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dipimpin Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Andrey Sofyan Isak melakukan koordinasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tanggal 26 Maret 2024, koordinasi dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Sungailiat. Tim diterima oleh Giapul Prabungga, selaku pejabat fungsional dan operator SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Giapul mengatakan bahwa dari 306 jamaah calon haji tahun 2024 yang masuk dalam kuota pelunasan seluruhnya telah memiliki paspor. Untuk pembuatan paspor jamaah calon haji dilakukan secara mandiri, sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 dilakukan secara kolektif dengan Imigrasi yang melakukan perekaman data di Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka melalui Eazy Passpor.

Hal senada juga disampaikan oleh Kurdi, Operator SISKOHAT Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah di Koba pada tanggal 28 Maret 2024. Kurdi berharap untuk tahun 2025 pembuatan paspor bagi jamaah calon haji dapat dilakukan melalui Eazy Paspor karena banyak kendala yang dihadapi oleh jemaah calon haji 2024 yang melakukan pembuatan paspor secara mandiri. Mengingat jamaah calon haji tersebut sebagian besar adalah orang yang sudah lanjut usia dan memiliki kemampuan yang terbatas dalam penggunaan gadget atau aplikasi di telepon selular.

Untuk tahun 2024, Kabupaten Bangka Tengah yang masuk kuota dalam pelunasan haji sebanyak 160 orang, namun masih ada yang belum memenuhi syarat pelunasan dikarenakan untuk melakukan pelunasan itu harus Istitho’ah yaitu harus sehat yang ditunjukkan oleh tim medis serta mampu dalam keuangan.

Tanjungpandan - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto meminta jajarannya menyiapkan data dukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dari Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Rabu (27/03/2024).

Kakanwil Harun menuturkan, kelengkapan dan kesesuaian data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menjadi salah satu penilaian penting yang dapat membawa satuan kerja meraih predikat WBK/WBBM.

"Selain memenuhi data dukung, diharapkan satuan kerja dapat serius dan semangat dalam melakukan pembangunan zona integritas dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui inovasi.

Disampaikan Harun, saat ini Kantor Wilayah telah menggencarkan inovasi yang akan diterapkan, yaitu pelayanan Imigrasi Corner di setiap Kecamatan.

"Lalu survey tentang integritas pegawai dan pemberian pelayanan, serta monitoring CCTV yang ada pada area pelayanan publik di Unit pelaksana Teknis, khususnya di Lapas/Rutan," kata Harun.

Harun meminta Unit Pelaksana Teknis juga menghasilkan berbagai inovasi yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

"Inovasi yang dihasilkan harus ada before dan afternya, tujuannya harus jelas, berdasarkan dengan kebutuhan pengguna, serta jangan sampai stagnan," sebut Harun.

Menutup kegiatan, Harun menyampaikan 4 kunci pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu komitmen pimpinan, karakter integritas, kualitas data dukung dan inovasi pelayanan prima.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Bidang Keamanan (Ridha Ansari), Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI (Andi Yudho), Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungpandan (Gowim Mahali), beserta jajaran.

Lalu hadir secara virtual, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta jajaran Kantor Wilayah dan UPT se-Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal ini Tim pengelola JDIH menerima kunjungan dan koordinasi dari Tim Subbagian Hukum BPK perwakilan Babel bertempat di ruang Lobi lantai I pada Kamis (28/03). Kunjungan sendiri bertujuan untuk diskusi dan bertukar pikiran terkait upaya meningkatkan layanan serta pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Babel.

Dalam penyampaiannya, Muhamat Arianto selaku Kasubbid Luhbankum dan JDIH menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan oleh BPK perwakilan Babel dalam rangka upaya meningkatkan dan menggenjot pengelolaan JDIH di wilayah. Lebih lanjut disampaikan bahwa memang diperlukan diskusi-diskusi yang membangun sehingga ditemukan solusi atas beberapa inventaris masalah dalam pengelolaan JDIH selama ini.

"Walaupun sudah 100% terintegrasi JDIHN di wilayah, namun memang masih perlu banyak perbaikan sehingga layanan bisa lebih optimal lagi," ujar Ariyanto.

Agus Priantoro selaku Kasubbagian Hukum BPK Perwakilan Babel menyampaikan bahwa kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Babel merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan JDIH. Jika dilihat dari penilaian tahun 2023 yang lalu, masih ada beberapa anggota JDIHN di wilayah khususnya pada Sekwan yang masih bisa ditingkatkan lebih lagi pengelolaannya. Dengan peningkatan pengelolaan maka secara otomatis akan meningkatkan penilaian JDIH masing-masing anggota.

"Khusus untuk BPK Perwakilan Babel sendiri, peningkatan pengelolaan layanan JDIH akan memberikan kemudahan didalam proses Audit yang akan dilaksanakan," ujar Toro.

Ariyanto menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi di wilayah yaitu operator JDIH yang tidak tetap dan sering berubah-ubah setiap tahunnya yang mengakibatkan tidak optimalnya penginputan dokumen hukum pada laman anggota JDIHN.

Oleh karena itu, sebagai langkah solusi, setiap tahun Kantor Wilayah Kemenkumham Babel melaksanakan kegiatan Asistensi teknis pengelolaan JDIH kepada para operator, sehingga informasi terkait teknis pengelolaan dapat tersampaikan secara menyeluruh dan terus menerus. Adapun untuk tahun 2024 ini, direncanakan kegiatan Asistensi tersebut akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2024. Oleh karena itu, diharapkan pada kegiatan tersebut BPK perwakilan Babel dapat untuk ikut dan berpartisipasi didalamnya.

"Harapannya BPK perwakilan Babel dapat memberikan insight kepada para pengelola dan operator JDIH diwilayah sebagai salah satu Narasmber pada kegiatan Asistensi nantinya," kata Ariyanto.

Sebagai informasi, JDIH BPK sudah meraih penghargaan terbaik I dalam kategori Lembaga Negara pada JDIH Award dengan 5 tahun berturut-turut dari tahun 2019 sampai 2023. Oleh karena itu, harapannya semua inovasi dan pengalaman tersebut dapat dibagikan kepada para anggota JDHN di wilayah sehingga mendorong pengelolaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Subbidang Luhbankum dan JDIH

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto melantik Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Ektha Dwiarni, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kamis (28/03/2024). Ektha Dwiarni merupakan Analis Kekayaan Intelektual pertama yang dimiliki oleh Kanwil Kemenkumham Babel.

Dalam amanatnya, Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan, tugas jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual yaitu melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang Kekayaan Intelektual.

Untuk kegiatannya, Harun menyebutkan jika Analis Kekayaan Intelektual melakukan perencanaan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pada Tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencanangkan tahun tematik Indikasi Geografis. Kakanwil Harun minta pejabat yang dilantik dapat menyukseskan program tersebut dan mendorong pendaftaran 14 potensi indikasi geografis di wilayah Bangka Belitung.

Harun juga meminta, Analis Kekayaan Intelektual agar dapat mempercepat pertumbuhan merek kolektif melalui One Village One Brand. Serta melakukan kolaborasi layanan kekayaan intelektual di daerah dengan pemangku kepentingan terkait.

"Dengan dilantiknya Analis Kekayaan Intelektual ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait atas pentingnya perlindungan kekayaan intelektual," harap Harun.

Selain Ektha Dwiarni, ada juga salah satu pegawai Kanwil Kemenkumham Babel yang lulus menjadi Analis Kekayaan Intelektual yakni Elwan Wijaya. Ia ditempatkan sebagai Analis Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah dilantik di Jakarta Senin lalu (25/3).

Bertindak sebagai saksi pada pelantikan ini, Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual (Marsal Saputra), serta Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (M. Bangbang).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Umum (N.A Triandini Oscar), Kepala Bagian Program Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Adi Riyanto), serta Para Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel