Pangkalpinang - Kalapas Pangkalpinang, Badaruddin, Minggu (5/3) mengatakan bahwa satu orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melarikan diri dari Lapas Pangkalpinang sabtu dini hari kemarin sudah ditangkap.

WBP atas nama Sulthon Darussalam alias Sulton Bin Hendra tersebut ditangkap tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 01.40 WIB dini hari, di perkebunan kelapa sawit di daerah Lubuk Besar. Sulton ditangkap oleh tim gabungan dari Lapas Pangkalpinang, Satreskrim Polresta Pangkalpinang, Polsek Gerunggang, Satreskrim Polres Bangka Tengah dan juga Polsek Lubuk Besar.

“Saat ini WBP an Sulthon Darussalam alias Sulton Bin Hendra sudah ditempatkan di Lapas Pangkalpinang,” kata Badaruddin.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, Sahata Marlen Situngkir, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kepolisian dari Satreskrim Polresta Pangkalpinang, Polsek Gerunggang, Satreskrim Polres Bangka Tengah dan juga Polsek Lubuk Besar, yang telah menangkap kembali WBP Sulthon Darussalam.

Terhadap petugas Lapas yang diduga lalai saat bertugas telah diperiksa oleh tim dari Kanwil Kemenkumham Babel. Sedangkan terhadap WBP Sulthon Darussalam alias Sulton Bin Hendra sedang diminta keterangan.

Menurut Marlen Situngkir, pihaknya juga sudah lakukan pembinaan terhadap petugas agar disipin saat bertugas, sehingga tidak ada gangguan kamtib di Lapas/Rutan di Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto menghadiri UMKM EXPO Sabtu, (4/3), di Alun Alun Taman Merdeka, Kota Pangkalpinang. Acara tersebut dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel.

Ketika meninjau anjungan UMKM, Kakanwil Harun minta peserta EXPO untuk mendaftarkan merek dagangnya ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Menurut Harun, merek adalah tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu, yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya.

Jika merek sudah terdaftar, maka jadi alat bukti bagi pemiliknya dan mencegah orang lain memakai merek yang sama. Selain itu, merek juga jadi pembeda suatu produk, yang dapat jalin emosional dengan pelanggan dan punya nilai ekonomis pagi pemiliknya. “Disini banyak produk unggulan seperti kerupuk dan makanan khas Babel, jika mereknya sudah terdaftar, maka ada perlindungan hukum,” kata Harun.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, kemudian berikan sosialisasi kepada para UMKM dan menjelaskan tentang cara pendaftaran merek. Karena banyak dari pelaku UMKM belum mengetahui syarat dan bagaimana cara mendaftarkam merek. Untuk pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM, harus membuat surat keterangan binaan UMKM serta melampirkan surat pernyataan UKM, KTP, tanda tangan dan logo merek. Biaya yang dikenakan hanya Rp.500.000,’.“Namun jika pemohon merek mendaftarkan secara umum, cukup menyertakan KTP, tanda tangan dan logo merek saja. Dan biaya yang dikenakan sebesar Rp.1.800.000,-“ujar Adi.

Diharapkan dengan adanya bazar UMKM ini akan meningkatkan penjualan dan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka.

Acara tersebut dibuka oleh Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil dan dihadiri Kakanwil Perbendaharaan Babel, Edih Mulyadi.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang (05/03/2023) - Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir  mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Undangan Kegiatan berupa Jalan Sehat, Lomba Dayung, & Nuis Lokan yang diselenggarakan oleh Basarnas bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka merayakan HUT Basarnar ke-51 di Acara Festival Pasir Padi, Minggu, (05/03/2023), Pukul 06.30 WIB.

Bertempat di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang, Kepala Divisi Pemasyarakatan bersama Kasubbid Basan & Keamanan, R. Arie, & Ka. Balai Pemasyarakatan, Iwan Setiawan mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan Lomba Dayung yang diikuti oleh Instansi Vertikal dan BUMN yang ada di Prov. Kep. Bangka Belitung, dan Jalan Sehat yang dibuka oleh Walikota Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil diikuti oleh masyarakat Kota Pangkalpinang yang antusias mengikuti kegiatan.

Pada kesempatan ini Kepala Basarnas, I Made Oka Astawa mengungkapkan, " Melalui Jalan Sehat ini semoga warga Pangkalpinang selalu sehat dan bugar, dan melalui lomba dayung ini agar bisa menjalin kekompakan antar instansi yang ada. " Ujar Oka

Selain itu Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyampaikan bahwa akan terus meningkatkan jumlah pengunjung di Pantai Pasir Padi. " Hari ini Pasir Padi mulai berbenah, semua event kita arahkan ke sini, Semoga kedepannya bisa menaikkan wisatawan kesini. " Pungkas Maulan

Selanjutnya acara yang ditunggu peserta adalah Pengumuman Pemenang Lomba Dayung dan Pembagian Doorprize bagi peserta yang mengikut Jalan Sehat dengan hadiah utama berupa Sepeda Motor. Acara berlangsung Tertib dan Aman.

(KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kep. Bangka Belitung terus mempererat sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan kegiatan HAM di Daerah sebagai bagian dari Pelaksanaan, Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mengoptimalkan program tersebut, Kanwil Kumham Babel melalui Bidang Ham melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Teknis terhadap permasalahan maupun kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah ke Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan melibatkan perwakilan Biro Hukum dan Bagian Hukum Setda Kab/Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menangani langsung program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di daerah, Jumat (03/03/2023)

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan HAM di daerah yang telah dilaksanakan serta mempersiapkan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan agar lebih baik dan terukur.

Koordinator KDN & Ranham Wil. I DitjenHAM (Widayati) dalam sambutannya mengapresiasi atas sinergi yang dibangun oleh Kanwil Babel dengan Pemda, sinergitas ini harus tetap dipertahankan terkait program-program Ham yang menjadi tanggung jawab bersama, ungkapnya.

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Eva Gantini berharap melalui pertemuan tersebut Tim Ditjen Ham dapat memberi arahan langsung serta penguatan kepada kanwil maupun OPD bagaimana agar penyelenggaraan program kegiatan Ham di daerah terselenggara dengan baik.

"Kontribusi dari semua pihak sangat diperlukan untuk capaian yang maksimal" Tegas eva

Pada kesempatan yang sama, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kesra Pemkab Bangka Barat,Ridwan mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kanwil KemenkumHAM Kepulauan Babel dalam menjalankan program Ranham. “Harapannya, dengan sinergi yang baik, maka tahun depan seluruh Kab/Kota Provinsi Babel dapat meraih predikat peduli HAM,” ujar Ridwan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Widayati terkait Aksi Ham thn 2023 yang berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang harus dilaporkan oleh Pemda melalui 3 periode yaitu B04, B08, B12.

Kemudian terhadap pelaporan KKPHAM, JFU Direktorat Kerjasama Ham, Galih juga minta kepada OPD agar lebih mencermati keterangan indikator hak yang harus dilaporkan sesuai pedoman.

Dalam sesi diskusi terlihat antusias dari para OPD yang menyampaikan berbagi masukan serta saran dan kendala dalam pelaksanaan, salah satunya disampaikan oleh Analis Hukum Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Babel (Ferdiandi) yang menyampaikan terhadap program atau inovasi yang dilakukan Pemda terkait kegiatan Ham yang tidak termasuk ke dalam kriteria RANHAM, apakah dapat dilaporkan juga sebagai nilai tambah.

Terakhir Kadiv Yankumham, Eva Gantini berharap kepada Pemerintah Provinsi Babel agar dapat menggerakkan Kab/kota nya untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan Ranham, yang tentunya berbasis implementasi sehingga dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.