Pangkalpinang – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, Iwan Setiawan, Jumat (3/3) menyampaikan bahwa Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, telah resmikan Griya Abhipraya ‘Seperadik Baspana’ di Kompleks Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang, Rabu lalu.

Iwan mengatakan bahwa pembentukan Griya Abhipraya ‘Seperadik Baspana’ ini merupakan wadah untuk kegiatan pemberdayaan klien pemasyarakatan, serta peningkatan kualitas klien pemasyarakatan agar dapat hidup dengan baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Tujuannya yaitu menjadi tempat/sarana asimilasi, penampungan sementara, rujukan pidana alternatif, melakukan mediasi, konseling, pelaksanaan kegiatan pembimbingan, layanan masyarakat dan penyelenggaraan untuk pendidikan berkelanjutan bagi anak.

Griya Abhipraya ‘Seperadik Baspana’ ini juga merupakan sarana pelaksanaan program layanan dan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Serta menyelenggarakan unit usaha untuk kemandirian dan wadah pelaksanaan latihan kerja dan produksi bagi Narapidana maupun Klien Pemasyarakatan.

“Kegiatan yang dilaksanakan, seperti pertanian hidroponik, kerajinan tangan, pelatihan kerja, pembekalan rohani, penyuluhan hukum dan penyuluhan anti narkoba," ujar Iwan.

Walikota Pangkalpinang, diwakili Kepala Kesbangpol Pangkalpinang Donal Tampubolon, berharap Griya Abhipraya Seperadik Baspana ini dapat menjadi tempat berkumpul bagi mantan WBP dari Lapas agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. “Pemerintah Kota juga akan membuka diri dan turut serta membantu dalam memberikan pembinaan bersama para mitra,” ucap Donal.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan, dibentuknya Griya Abhipraya sebagai rumah harapan, agar klien pemasyarakatan memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas diri sehingga menjadi warga yang taat hukum dan produktif.

“Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja dan seluruh mitra kerja,” pungkas Harun.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bapas Pangkalpinang dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota, terkait Program Pelatihan dan Pembimbingan, lalu dengan OBH PDKP, terkait Peningkatan Kesadaran dan Pemberian Bantuan Hukum, serta dengan WADO Health Care Babel Foundation, terkait Rehabilitasi sosial.

Selain itu juga dengan Yayasan Ash-Shalihah terkait bimbingan mental dan kepribadian, dengan Veni Bumbu terkait Kemandirian dan Latja, serta Balai Latihan Kerja terkait program Pelatihan.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini; Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Samri; Kepala Balai Latihan Kerja Kota Pangkalpinang, Luqman Farisi; serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dan klien pemasyarakatan.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Peringati Hari Ulang Tahun ke-51 Basarnas (Badan SAR Nasional), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti upacara di Lapangan Kantor Gubernur Babel, Selasa (28/2).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Pj. Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, dan Komandan Upacara Kabag Logistik Basarnas Babel, Supriyandi.

Pj. Gubernur, Ridwan Djamaludin dalam sambutannya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-51 kepada Basarnas (Badan SAR Nasional) yang jatuh pada 28 Februari 2023. Dengan mengambil tema “Cepat Tanggap Selamatkan Jiwa”, Ia berharap Basarnas selalu siap siaga dalam melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ridwan juga menyampaikan, sebagai representasi Negara, Basarnas harus hadir mengatasi kegawat daruratan dan menyelamatkan jiwa. “Cepat tanggap menjadi kunci utama, semakin cepat maka semakin besar kemungkinan dapat menyelamatkan nyawa,” ujar Ridwan.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Babel juga menekankan 4 hal, yaitu:
1. Tingkatkan kapabilitas SDM SAR sesuai dengan standar Nasional dan Internasional;
2. Tingkatkan sinergi kolaborasi dengan TNI, POLRI, Instansi Vertikal, Pemprov/Pemda, BUMN, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan media massa;
3. Tingkatkan sarana dan prasarana dengan inovasi dan teknologi terbaru;
4. Tingkatkan kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat, serta memberikan edukasi tentang pencarian dan pertolongan.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Basarnas Pangkalpinang I Made Oka Astawa, Danrem045/Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis, Danlanal Kol. Laut (P) Deni Indra, Kabinda Babel Imam Santoso, K Dir Polairud Babel Agus Tri Waluyo, Danpos AU Kapten Lek Agus Sutarto, Ka. BNNP Babel Brigjen. Pol M.Z Muttaqien.

Lalu Anggota Komisi I DPR RI Dapil Babel Rudianto Tjen, Koordinator Bidang Datun Kajati Andi Hendrajaya, Kepala Stasiun Bumi Babel Bakamla RI Leonardi Hilman, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Babel Agus Wahyana Anggara, Ketua PMI Babel (Komisaris Utama PT Timah Tbk) Abdul Fatah, Ka TVRI Sriwidayat, Ka RRI Iwan, dan diikuti sekitar 200 orang peserta upacara.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Sungailiat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, menggelar kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah, bertempat di Hotel Novilla Sungailiat, Selasa, (28/2).

Edukasi kali ini mengusung tema "Dengan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah, Melindungi Aset Bangsa."

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Babel, Eva Gantini dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada peserta akan pentingnya mendaftarkan hak atas Kekayaan Intelektual agar terhindar dari pembajakan/pencurian terhadap hasil karya/produk, serta penggunaan karya/produk tanpa izin.

Bupati Bangka yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Muhtar, mengatakan bahwa Kabupaten Bangka berkomitmen untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, baik Komunal maupun yang Personal. "Hal ini diperlukan agar tidak diakui dan diklaim oleh pihak lain", ujar Muhtar.

Muhtar berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, ketika membuka kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong pendaftaran Kekayaan Intelektual, baik Kekayaan Intelektual Personal maupun Kekayaan Intelektual Komunal.

"Masih banyak masyarakat yang kurang teredukasi terkait Kekayaan Intelektual, padahal dengan mendaftarkan produk, barang atau jasanya, dapat menambah nilai jual", ujar Kakanwil Harun.

Harun juga mendorong pemerintah daerah agar makanan khas, dan budaya tradisi lokal di Kabupaten Bangka untuk didaftarkan/dicatat sebagai Kekayaan Intelektual Kabupaten Bangka. Ia juga berharap, keberadaan Kemenkumham dan kegiatan ini dapat memberikan dampak serta manfaat untuk perekonomian daerah dan masyarakat.

Bertindak sebagai narasumber adalah Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Noprizal, dan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Alvian.

Narasumber Noprizal, memaparkan terkait Peran Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Sedangkan narasumber Alfian, menyampaikan materi terkait Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Pada momentum ini, diserahkan juga Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Pengetahuan Tradisional (PT) "Begutok/Gegutok" kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Lalu pemberian sertifikat merek bagi Pelaku UMKM "Fazel", “Chibi Snack”, serta 8 merek lainnya yaitu 3 Nanda, Keken, Dapoer Mak Kami, Wfs, AF Alpansy Family, Ilka, Wija Barokah Food & Snack dan Reni Acu kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala UPT Penjamin Mutu Polman Babel, Dr. Ilham Ary Wahyudi, dan 60 orang peserta yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Bangka. Serta para UMKM dan SKPD terkait dengan kekayaan intelektual.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui nota kesepahaman dalam rangka mendukung penuh upaya mengintegrasi serta mendayaguna hasil riset dan inovasi nasional dalam rangka perkembangan hukum dan hak asasi manusia.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi sumber daya dan kompetensi yang dimiliki Kemenkumham dan BRIN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional.

“Komitmen bersama ini akan memantapkan langkah KOLABORAKSI (Kolaborasi antara Kementerian/ Lembaga yang saling BerSinergi) untuk menyatukan langkah bersama dalam mengelola dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama potensi di bidang kekayaan intelektual (KI),” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan BRIN pada Rabu, 1 Maret 2023 di Kantor BRIN, Jakarta Pusat.

Nota kesepahaman ini dianggap penting karena BRIN merupakan institusi riset satu-satunya yang memiliki seluruh data riset di Indonesia. BRIN telah berhasil mengelola lebih dari 2.500 kekayaan intelektual yang terdiri dari 2.371 Paten, 352 Hak Cipta, 122 Desain Industri, 46 Merek dan 17 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). KI tersebut dihasilkan dari empat entitas LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yakni LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) tahun 1991 - 2021 sebelum terintegrasi dengan BRIN, serta dari BRIN tahun 2021 hingga 2022.

“Kerja sama ini sangat penting. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan flora, fauna, genetic resources, dan local wisdom. Nanti kita kalau sudah dapat traktatnya dan kita mampu membuktikan genetic resources itu dari negara kita, kalau dipakai sebagai obat atau pengembangan lainnya, kita bisa dapat economic share,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi yang disaksikan oleh Menkumham dan Kepala BRIN.

“Kemenkumham melalui DJKI sebagai mitra kerja BRIN akan mendukung dalam upaya memberikan pelindungan KI terhadap hasil riset nasional yang dihasilkan oleh BRIN, baik dalam hal pemanfaatan data dan informasi KI serta pengembangan kapasitas terkait KI,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu pada kesempatan yang sama.

Melalui PKS ini diharapkan akan mewujudkan ekosistem KI yang dapat menjadi pilar bagi pemulihan dan memacu percepatan pembangunan ekonomi nasional merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam PKS ini disepakati untuk ruang lingkup yang terdiri dari pertukaran dan interoperabilitas data dan informasi KI dalam rangka pelindungan hasil riset dan inovasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta dukungan manajemen kekayaan intelektual terhadap pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN.

Diharapkan KOLABORAKSI ini dapat membawa dampak yang baik untuk kedua-belah pihak dan dapat meningkatkan lebih lanjut pelindungan riset nasional yang menjadi elemen kreasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam acara puncak, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang berperan memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Tokoh Pendorong Pemajuan Kekayaan Intelektual.

“Megawati menjadi tokoh yang menginisiasi dan mendorong berbagai kalangan termasuk para kepala daerah untuk dapat mendukung pelindungan KI melalui pembuatan Peraturan Daerah KI di wilayah dalam rangka memajukan ekonomi, dan secara konsisten aktif menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” pungkas Yasonna.

Humas Direktorar Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM