Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Harun Sulianto, beri pengarahan kepada jajaran terkait persiapan kontestasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin, (30/1).

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Harun menginstruksikan kepada jajaran untuk menciptakan inovasi-inovasi berbasis Teknologi Informasi. "Buat Laporan Notaris secara online, Harmonisasi Raperda secara Online, Pengajuan PKL/Magang secara online", pungkasnya.

Kakanwil Harun juga meminta agar tiap divisi memangkas alur pelayanan agar waktu pelayanan dapat berkurang, misalnya verifikasi pengusulan remisi dari 2 hari menjadi 1 hari.

Lebih lanjut, Kakanwil Harun juga meminta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk dapat selalu berpartisipasi dalam setiap Mall Pelayanan Publik yang diadakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pos Pendaftaran KI.

"Buat Pos/ Klinik Kekayaan Intelektual terutama di Kabupaten Bangka Barat , Bangka Selatan dan di Belitung dan latih pegawai Pemda agar dapat memandu pendaftaran KI", kata Kakanwil Harun.

Menurutnya, diperlukan sosialisasi terus menerus terkait pendaftaran KI kepada Dinas koperasi dan UMKM setempat

Selanjutnya, Kakanwil Harun menyampaikan poin-poin penting yang harus ada pada video WBBM, agar video yang diproduksi nantinya menarik dan lengkap, meliputi aspek pelayanan, mindset dan budaya kerja, serta pembangunan pada tiap area perubahan.

Tak lupa juga ia mengingatkan bahwa dalam video tersebut harus disematkan Subtitle Bahasa Inggris.

"Inovasi yang sudah kita buat juga harus disosialisasikan secara massive, agar seluruh masyarakat Babel ini tahu", ujar Kakanwil Harun.

Mengakhiri arahannya, Kakanwil Harun meminta tim Humas untuk dapat selalu memantau Google Review, dan merespon setiap ulasan yang muncul.

Selepas pengarahan dari Kakanwil Harun, dilanjutkan dengan pengarahan dari Kadiv Administrasi, Muslim Alibar. Muslim menghimbau agar hal-hal yang telah diinstruksikan oleh Bapak Kakanwil agar segera ditindaklanjuti.

Melanjutkan rapat, Kadiv Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir menyampaikan arahannya. Menurut Kadivpas Marlen, dari bidang pemasyarakatan, inovasi yang dibuat nantinya harus menyentuh para warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat.

Menambahkan, Kadiv Imigrasi Doni Alfisyahrin, mengatakan bahwa pembentukan Pos Yankumhamdes seperti di Kanwil Bali juga dapat dipertimbangkan sebagai inovasi yang diajukan untuk WBBM.

Mengakhiri sesi pengarahan, Kabid Perizinan dan Infokim, Darori, menyebut bahwa setiap area harus memiliki inovasi, di-breakdown siapa penerima manfaatnya dan dimitigasi.

Turut hadir dalam rapat ini, para Kepala Divisi, pejabat struktural dan koordinator pokja.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, menyambangi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Senin, (30/1).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan Kekayaan Intelektual di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.

Kedatangan Kakanwil Harun disambut oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Pratiwi Amelia dan Sekretaris Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK), Haiyudi.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Harun menyampaikan bahwa salah satu tusi Kemenkumham adalah terkait Kekayaan Intelektual. "Di kampus banyak karya ilmiah dan itu perlu didaftarkan Kekayaan Intelektual nya " kata Kakanwil kelahiran Belinyu Bangka ini.

Kakanwil Harun berharap melalui Sentra Kekayaan Intelektual yang telah terbentuk di Unmuh sejak tahun 2020 lalu, Unmuh dapat terus mendorong dan memfasilitasi para mahasiswa, Dosen maupun masyarakat umum untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya.
"Dengan adanya Sentra KI tentunya akan mempermudah civitas akademika Unmuh dalam melakukan pendaftaran KI," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor 1, Pratiwi menyebut bahwa Sentra KI di Unmuh selama ini sudah berjalan dengan baik dan berharap ada perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

JAKARTA - Jajaran pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan komitmen netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Komitmen ini dinyatakan dalam ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Senin (30/01/2023).

Andap menjelaskan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur agar ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.

"ASN tidak boleh terpengaruh partai politik karena ASN merupakan Abdi Negara yang melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan bukan alat kekuasaan," kata Andap di kantor Kemenkumham.

Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan menuntut ASN agar tidak memihak pada Parpol tertentu, termasuk kontestan politik yang akan bertanding dalam Pemilu.

"ASN Kemenkumham harus bebas dari intenvensi politik, tidak boleh terlibat dalam kampanye atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk menguntungkan partai tertentu. ASN juga dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol," tuturnya

Netralitas ASN Kemenkumham, kata Andap, meliputi penggunaan media sosial secara bijak. Sesuai ikrar yang diucapkan seluruh pegawai Setjen Kemenkumham, para pegawai tidak akan menggunakan media sosial untuk kepentingan pasangan calon tertentu serta tidak menyebarkan berita bohong.

“Hati-hati menggunakan media sosial dalam genggaman kita. Perhatikan baik-baik pesan yang kita terima dan teruskan, pula foto dan video yang kita unggah. Jangan sampai kontennya berisi ujaran kebencian, hoaks, atau kepentingan pasangan calon tertentu,” katanya dalam acara ikrar netralitas pegawai.

Meskipun demikian, ASN masih tetap memiliki hak politik untuk memilih kontestan politik di dalam bilik suara. Di saat inilah ASN dapat mengekspresikan pilihan politiknya.

"Hanya di bilik suara ASN dapat menyalurkan pilihannya. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu menunjukkan ekspresi politiknya," tegas Andap.

Selain ikrar netralitas Pemilu, jajaran Setjen Kemenkumham juga menyatakan komitmen bersama untuk bersih dari praktik KKN melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Tujuan ZI ini adalah terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly ini.

Pembangunan ZI merupakan aspek penting dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen pembangunan ZI ini ditandai dengan penandatangan komitmen oleh Setjen Kemenkumham bersama para Kepala Biro serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Biro Humas Hukum dan Kerjasama Setjen

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, pimpin apel pagi, Senin, (30/1).

Dalam kesempatan ini, mantan Kepala Kantor Imigrasi Langsa (Prov. D.I. Aceh) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel, Darori, menyampaikan sambutan perkenalannya.

"Bekerja itu bukan hanya untuk mendapatkan gaji, namun juga mendapatkan keberkahan. Nikmati dan syukuri pekerjaan kita saat ini", pesan Darori.

Menanggapi penyampaian dari Kabid Darori, Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap kehadiran Bapak Darori dengan latar belakang penyusunan rencana anggaran di Ditjen Imigrasi, dapat menjadi menjadi nilai tambah bagi kanwil dan dapat berkolaborasi dengan bagian Program dan Pelaporan.

"Terkait inovasi, coba kembangkan sistem pengajuan PKL/Magang", pesan Kakanwil Harun.

Selanjutnya, Kepala Bagian Umum, Zumadi, menjelang purna bhakti, membagikan cerita inspiratifnya. Zumadi menceritakan perjalanan hidupnya sebagai seorang Insan Pengayoman, dari menjadi petugas jaga di Cabang Rutan Muntok, hingga sekarang menjadi Kepala Bagian Umum.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel