Toboali - Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal ini Tim Subbidang Luhbankum dan JDIH kembali melanjutkan kegiatan koordinasi terkait pelaporan pelaksanaan pengelolaan JDIH tahun 2022 melalui Aplikasi JDIHN E-Report dengan mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan diikuti oleh Kabid Hukum (Eko Saputro), serta Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) bersama dengan staf pada Subbid Luhbankum dan JDIH, Rabu (11/01/2023).

Dalam pelaksanaan koordinasi, Tim menyampaikan kepada operator instansi terkait kewajiban entri metadata dan pelaporan pelaksanaan JDIH tahun 2022 melalui Aplikasi JDIHN E-Report yang belum dilaksanakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Kabid Hukum Kanwil Babel, Eko Saputro menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban dari setiap anggota JDIHN sebagai bentuk laporan yang nantinya akan menjadi dasar penilaian kinerja anggota JDIHN dalam melaksanakan pengelolaan JDIH tahun 2022.

Kasubbid Luhbankum dan JDIH, Muhamat Ariyanto turut menyampaikan bahwa laporan ini nantinya akan menjadi dasar penilaian oleh Pusat JDIHN untuk memberikan penghargaan bagi anggota JDIHN berprestasi yang mana penentuan anggota berprestasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh dari laporan yang disampaikan melalui Aplikasi JDIHN E-Report.

Lebih lanjut, Tim Kanwil Kemenkumham Babel mendampingi Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam proses pengisian laporan pelaksanaan JDIH tahun 2022 melalui Aplikasi JDIHN E-Report. Turut disampaikan terakait data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pelaporan serta mengingatkan bahwa batas waktu terakhir pelaporan adalah 15 Januari 2023.

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, mengikuti Pembukaan Kegiatan Kick Off Imigrasi Belajar secara virtual dari Ruang Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Kamis, (12/01/2023).

Imigrasi Belajar merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dengan metode pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Massive Open Online Course (MOOC).

Mengawali kegiatan, Kepala BPSDM Kumham, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa Pelaksanaan MOOC Imigrasi belajar ini merupakan implementasi PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Dalam Pasal 203 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun", ungkap Asep Kurnia.

Pengembangan kompetensi, kata Asep Kurnia, dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (Corporate University) yang dimana pembelajaran tidak hanya di BPSDM namun juga di tempat kerja masing-masing, sehingga bisa diakses dimana saja, kapan saja dan dengan perangkat apa saja.

Diungkapkan juga bahwa Ditjen Imigrasi telah membuat 13 modul pembelajaran yang juga bekerja sama dengan alumni Poltekim angkatan 21.

Ka BPSDM Asep Kurnia dalam kesempatan ini menyampaikan harapannya kepada para pegawai yang mengikuti pelatihan untuk dapat mencatat seluruh materi/pembelajaran yang disampaikan guna meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

"Saya minta para pimpinan dapat memberikan semangat belajar kepara para pegawai agar dapat terus berusaha dalam meningkatkan kompetensi. Mudah-mudahan hal ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan kinerja di jajaran Ditjen Imigrasi serta menjadi sebuah legacy untuk para generasi penerus", pesan Ka BPSDM, Asep Kurnia.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Tim Subbidang Luhbankum dan JDIH kembali melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelaporan pelaksanaan pengelolaan JDIH tahun 2022 melalui Aplikasi JDIHN E-Report.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh Kabid Hukum (Eko Saputro), serta Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) bersama dengan staf pada Subbid Luhbankum dan JDIH.

Dalam pelaksanaan koordinasi, Tim menyampaikan kepada operator instansi terkait kewajiban entri metadata dan pelaporan pelaksanaan JDIH tahun 2022 melalui Aplikasi JDIHN E-Report yang belum dilaksanakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Babel, Eko Saputro menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban dari setiap anggota JDIHN sebagai bentuk laporan yang nantinya akan menjadi dasar penilaian kinerja anggota JDIHN dalam melaksanakan pengelolaan JDIH tahun 2022.

“Pelaporan melalui Aplikasi JDIHN E-Report ini wajib dilakukan oleh setiap anggota JDIHN. Laporan ini tentunya akan menjadi dasar penilaian dan monitoring dari Pusat JDIHN terkait pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh anggota di tingkat daerah” ujar Eko.

Kasubbid Luhbankum dan JDIH, Muhamat Ariyanto turut menambahkan bahwa laporan ini nantinya akan menjadi dasar penilaian oleh Pusat JDIHN untuk memberikan penghargaan bagi anggota JDIHN berprestasi yang mana penentuan anggota berprestasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh dari laporan yang disampaikan melalui Aplikasi JDIHN E-Report.

“Nantinya setiap tahun, Pusat JDIHN akan mengadakan kegiatan JDIHN Awards yang merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan bagi anggota JDIHN yang memperoleh nilai tertinggi yang mana nilai tersebut diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh setiap anggota JDIHN melalui Aplikasi JDIHN E-Report” ujar Ariyanto.

Lebih lanjut, Tim Kanwil Kemenkumham Babel akan terus menjalin komunikasi serta menyampaikan kepada Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pelaporan melalui Aplikasi JDIHN E-Report dan turut disampaikan bahwa batas waktu terakhir pelaporan adalah 15 Januari 2023.

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto hadiri kegiatan Pencanangan Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang digelar pada Rabu, (11/01/2023).

Kakanwil menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang telah melakukan pencanangan dan kepada Kepala BNNP beserta jajaran yang telah hadir meresmikan Pencanangan Lapas Bersinar.

"Pencanangan Lapas Bersinar ini merupakan aksi nyata dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam upaya memerangi peredaran dan penggunaan narkoba di dalam Lapas," ujar Harun.

Lebih lanjut, Harun mengatakan bahwa tugas pemasyarakatan yaitu mengupayakan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menyadari kesalahannya lalu dapat memperbaiki dirinya, sehingga menjadi insan yang berguna bagi masyarakat dan negara.

Kakanwil juga mengingatkan jajaran agar dapat menghindari timbulnya pemberitaan negatif seperti peredaran gelap narkoba dan penggunaan HP secara ilegal di dalam Lapas, serta menekankan untuk menghindari praktik pungli di dalam Lapas.

Turut menyampaikan sambutannya, Kepala BNNP Babel, Brigjen. Pol. M.Z Muttaqien menyampaikan hasil survei BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik) dan Perguruan Tinggi yang menyebutkan bahwa angka pengguna narkoba di Provinsi Babel saat ini sebesar 1,68% atau sebanyak 24.038 orang.

Kepala BNNP Babel juga mengatakan dalam penanganan perkara narkoba sudah dilakukan upaya restorative justice untuk mengurangi overcrowded di dalam Lapas. "Negara hadir tidak hanya untuk memidanakan, namun juga memulihkan kondisi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika," ujar Ka BNNP Babel.

Terakhir, Ka BNNP mengapresiasi kegiatan Pencanangan Lapas Bersinar di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sebagai bentuk quick respon dalam implementasi Instruksi Presiden No.2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Pada kesempatan ini juga dilakukan pengukuhan Satgas Bersinar secara simbolis terhadap 10 pegawai Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, yang diawali dengan pembacaan Ikrar Satgas Bersinar, penyematan pin dan topi, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan piagam satgas bersinar.

Adapun Ikrar Satgas Bersinar tersebut yaitu:
1. Siap memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Memberikan edukasi kepada sesama tentang bahaya narkoba;
3. Menjadi pelopr dalam kegiatan melawan narkoba.

Pencanangan Lapas Bersinar tersebut turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Badarudin, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono, para Pejabat Struktural dan pegawai di Kanwil dan Lapas, serta jajaran BNNP Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel