Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin, (09/01/2023).

Kakanwil Harun didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, Kepala Bagian Program dan Humas Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Adi Riyanto dan Kepala Bidang Keamanan Ridha Ansari.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kep. Bangka Belitung, Naziarto, beserta Asisten I, Yanuar.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan bahwa sertifikat tanah Kanwil Kemenkumham Babel masih atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan statusnya hanya sebatas Hak Pakai.

Kakanwil Harun memohon arahan kepada Sekda Babel agar kedepannya hal ini tidak menjadi persoalan. "Mohon kiranya agar sertifikat tanah dapat berubah menjadi atas nama Kementerian Hukum dan HAM", harap Harun.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Babel Naziarto menyampaikan, ia akan segera memproses dan meminta pihak Kanwil Kemenkumham babel untuk melengkapi berkas administrasi yang diperlukan.

Lebih lanjut, Kakanwil Harun dan Sekda Naziarto membahas terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual, baik merek, hak cipta mapun Kekayaan Intelektual Komunal. "Kami minta kedepannya Kanwil Kemenkumham Babel dan Dinas terkait dapat bersinergi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual", pungkas Sekda Naziarto.

Mengakhiri pertemuan, Sekda Babel menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kakanwil Kemenkumham Babel beserta jajaran, dan berharap sinergi seperti ini dapat terus terjalin kedepannya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di wilayah Babel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto kunjungi Komandan Komando Resor Militer (Korem) 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI Ujang Darwis, Senin (09/01/2023).

Pada kunjungan tersebut, Kakanwil Harun menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini, terutama dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang salah satu anggotanya berasal dari Korem 045 Garuda Jaya. Harun juga mengapresiasi rutinnya anggota Kodim dan Koramil menyambangi Lapas/Rutan.

Danrem 045/Garuda Jaya, Brigjen. TNI Ujang Darwis mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kakanwil Kemenkumham Babel beserta jajaran. “Semoga dengan adanya kunjungan ini dapat mempererat tali silaturahmi, kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan tugas,“ pungkas Brigjen Ujang Darwis.

Pada kesempatan ini juga Kakanwil Harun memperkenalkan para pejabat baru di Kanwil Kemenkumham Babel.

Turut hadir mendampingi Kakanwil Harun pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Keimigrasian, Doni Alfisyahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, dan Kepala Bidang Yantah, Kes, Hab, Pengelolaan Basan, Keamanan, Ridha Ansari.

Sementara dari jajaran Korem 045/Garuda Jaya turut dihadiri oleh Kasi Intel, Kol.Inf Dikdik Sadikin.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto menghimbau jajaran pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, hal tersebut Ia sampaikan saat memimpin Apel Pagi, Senin (09/01/2023).

Bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kakanwil Harun berpesan kepada jajaran agar selalu menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan kantor agar tetap bersih dan terawat.

Selain itu, Kakanwil Harun juga mengapresiasi kinerja keuangan Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal penyerapan anggaran yang masuk pada peringkat 3 dari 33 Kantor Wilayah. “Namun jangan berpuas diri, kedepan susun rencana penarikan dana dan IKPA agar memperoleh hasil yang baik. Serta buat KAK/ TOR dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan,” ujar Kakanwil Harun.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto juga mengingatkan jajaran untuk mempersiapkan dengan baik kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN di tingkat wilayah yang akan berlangsung pada tanggal 11 Januari 2023 mendatang.

Melanjutkan arahannya, Kakanwil Harun berpesan kepada jajaran Divisi Pemasyarakatan untuk selalu mengawasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya. “Jangan ada peredaran narkoba, WBP yang meninggal tidak wajar, WBP yang melarikan diri, atau hal lain yang bisa menimbulkan pemberitaan kurang baik,” tegas Harun.

Ia juga menghimbau agar para Kepala Bidang Divisi Pemasyarakatan dapat rutin melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan BNN dan Dir. Narkoba Polda Babel.

Turut hadir pada Apel Pagi Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, para Pejabat Struktural, dan jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Babel.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

Pangkalpinang - Kanwil Kemenkumham Babel melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan informasi hukum bagi WBP dan Tahanan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Senin (09/01/2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi hukum terkait 9 Isu Krusial KUHP yang baru disahkan dan layanan Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu.

Kegiatan pembinaan dan penyebarluasan informasi hukum langsung dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini), Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang (Badarudin), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) beserta jajaran JFT Penyuluh Hukum dan JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Peserta hadir sekitar 30 orang yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan wujud nyata dari usaha menciptakan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi WBP dan Tahanan. Lebih lanjut Eva Gantini juga berpesan kepada peserta kegiatan untuk memanfaatkan secara maksimal kegiatan penyuluhan hukum, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Eva Gantini berharap agar para WBP dan Tahanan setelah mendapatkan penyuluhan hukum untuk tidak melakukan kesalahan yang sama melanggar hukum.

Adapun Penyuluh Hukum yang menyampaikan materi yaitu Penyuluh Hukum Ahli Muda Sudihastuti dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Dwi Septarini. Sudihastuti menyampaikan materi tentang 9 isu krusial KUHP yang menjadi atensi di tengah-tengah masyarakat. Materi ditujukan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar sehingga dapat melawan disinformasi yang marak bertebaran. Beberapa isu yang dijelaskan yaitu terkait pengakuan hukum yang hidup di masyarakat, pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup asalkan berkelakukan baik, kumpul kebo dapat dipidana, penistaan terhadap agama, sampai dengan penghinaan terhadap martabat Presiden dan wakil presiden.

Dwi Septarini menyampaikan materi tentang Bantuan Hukum. Dijelaskan bahwa Bantuan Hukum diberikan oleh OBH kepada masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Tahanan yang belum mendapatkan pendampingan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada OBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi. Disampaikan bahwa untuk mendapatkan layanan cukup mudah dengan hanya melampirkan kartu Identitas dan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). Perkara yg didampingi dapat berupa kasus pidana dan kasus perdata.

Secara umum kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, para peserta sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.