Pj. Gubernur Babel Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia

WhatsApp Image 2024 03 21 at 08.40.33

Pangkalpinang - Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) tahun 2024, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Rabu (20/03/2024).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto dalam laporannnya mengatakan, Bisnis dan HAM didasari pada Prinsip Panduan oleh PBB pada tahun 2011 yakni United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR).

Tiga Pilar utama UNGPs on BHR, yaitu Pemerintah berkewajiban melindungi HAM, perusahaan bertanggung jawab menghormati HAM, serta terpenuhinya hak terhadap akses pemulihan

Dikatakan Harun, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) adalah kebijakan nasional bagi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, dan pemulihan HAM. Stranas BHAM berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi potensi dampak kegiatan bisnis terhadap HAM dan memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Babel, Safrizal Zakaria Ali mengucapkan selamat kepada pejabat yang sudah dikukuhkan. Ia menegaskan, Surat Keputusan yang diberikan harus dibarengi dengan tanggungajawab yang melekat.

“Pengukuhan ini merupakan langkah pertama, ada tugas yang harus dilakukan kedepannya setelah pengukuhan,” ujar Safrizal.

Pj. Gubernur Safrizal menyebutkan, jika sebagian besar anggota GTD BHAM Bangka Belitung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM serta Rencana Aksi Daerah yang telah disusun yang berpedoman pada UNGPs on BHR (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).

Safrizal mengatakan, Indonesia juga telah memiliki regulation framework dalam Bisnis dan HAM dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara yang memiliki rencana aksi terkait bisnis dan HAM.

Indonesia juga terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB tahun 2024-2026, yang menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.

“Ini harus tercermin, bahwa negara harus hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. Berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional,” tutur Safrizal.

Disampaikan Safrizal, Bangka Belitung berkomitmen dan siap berkontribusi dalam memajukan Bisnis dan HAM. Ia berharap, Bangka Belitung dapat menjadi yang terdepan dalam implementasi bisnis dan HAM, bagaimana agar proses bisnis, pelaku bisnis, serta segala tindakan bisnis terlepas dari pelanggaran HAM.

“Perlu kolaborasi dan sinergi untuk melakukan hal ini, tugas kita agar semua bisnis dari berbagai sektor seperti (kesehatan, pertambangan, energi, industri, teknologi) harus aware terhadap HAM, mewujudkan kolaborasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif adil dan berprikemanusiaan,” harapnya.

Dikatakan Safrizal, sebagai Gugus Tugas Daerah Provinsi Bangka Belitung akan menjadi perpanjangan tangan dari Gugus Tugas Nasional.

“Mari kita lakukan sosialisasi secara detail, manfaatkan digitalisasi karena dapat menjangkau seluruh kalangan,” tutupnya.

Adapun susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan SK Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/7/III/2024, yakni:
- Pembina: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI;
- Ketua: Pj. Gubernur Kep. Babel;
- Wakil Ketua: Sekda Kep. Babel;
- Sekretaris: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kumham Kep. Babel;
- Wakil Sekretaris: Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kemenkumham Babel; serta
- Para anggota dari OPD Provinsi Babel, PT Timah, Apindo Babel dan Perwakilan LPSK Babel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Babel (Naziarto), Irwasda Polda Babel (Kombes Pol. Bambang Sutoyo), Aspidum Kejaksaan Tinggi Babel (Suwarno), Kasintel Korem Garuda Jaya (Kol. Inf. Seprianizar), Perwakilan PT. Timah (Andi Merianto), Ketua DPP Aspindo (Nuradi).

Dari Pemprov Babel hadir Kepala DP3ASKB Babel, Kepala Disnaker Babel, Kepala Dinas ESDM Babel, Kepala Dinas Pariwisata Babel, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Perwakilan LPSK Babel (Sapta Qodria).

Lalu hadir juga dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Bidang HAM (Suherman), Kepala Bagian Umum (N.A Triandini Oscar), serta Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro).

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

WhatsApp Image 2024 03 21 at 08.40.33

WhatsApp Image 2024 03 21 at 08.40.33

Songsong Verasi 2024, LBH Citra Hukum dan Keadilan Babel kunjungi Kanwil Kumham Babel

 WhatsApp Image 2024 03 19 at 17.45.39

Pangkalpinang – Subbidang Luhbankum dan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan LBH Citra Hukum dan Keadilan Bangka belitung yg diketuai oleh DR.zaidan,SAg,SH.MHum pada Selasa (19/03/2024)

Kunjungan ini berkaitan dengan pembukaan pendaftaran verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum untuk periode 2025-2027.

Dalam kunjungan ini diterima langsung oleh kasubid luhkum bankum JDIH (M.Ariyanto) dan JFT penyuluh hukum (Fajar Husein).

Ariyanto mengatakan bahwa pendaftaran verasi saat ini telah dibuka mulai tanggal 1 maret 2024 dan berakhir pada tanggal 22 maret 2024 secara online melalui link sidbankum.bphn.go.id.

"Kami berharap calon OBH sudah mendatarkan akun dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan sebelum tanggal 22 maret agar bisa di lakukan verasi administrasi dan cek dokumen fisiknya", Ujar Ariyanto

"Proses Verifikasi dan akreditasi calon OBH secara online perlu melampirkan beberapa dokumen, selain SK badan hukum dan akta pendirian, perlu juga melampirkan SK pengurus, Sk pengangkatan Advokat dan paralegal, program bantuan hukum,NPWP dan rekening atas nama OBH, keterangan domisili dan foto kantor serta pengalaman pemberian bankum litigasi dan non litigasi", Tambah Ariyanto lagi

Subbidang Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel

WhatsApp Image 2024 03 19 at 17.45.39 1WhatsApp Image 2024 03 19 at 17.45.39 1

Tingkatkan Layanan AHU, Kemenkumham Babel Koordinasi dan Studi Tiru ke Layanan Publik Ditjen AHU

 WhatsApp Image 2024 03 19 at 16.54.39

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan staf melaksanakan kegiatan koordinasi dan studi tiru pada Kantor Layanan Publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berlokasi di Lippo Mall Puri Jakarta, Rabu (19/03/2024).

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan layanan seperti Apostille, Legalisasi, Perseroan Perorangan, Beneficial Ownership, Pewarganegaraan, dan Kewarganegaraan. Serta layanan AHU lainnya yang ada di Kantor Wilayah melalui penempatan layanan di pusat-pusat perbelanjaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhamad Bangbang menyampaikan bahwa untuk di wilayah, layanan AHU telah memiliki Tim Helpdesk. Tim ini bertugas memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat mengenai layanan Apostille, Legalisasi, Perseroan Perorangan, Beneficial Ownership, Pewarganegaraan, dan Kewarganegaraan, serta layanan AHU lainnya.

Petugas Layanan AHU, Resti,S.H menjelaskan bahwa saat ini telah ada dua gerai pelayanan publik yang terletak di Mall Kuningan City di Jakarta Selatan, dan Lippo Mall Puri di Jakarta Barat yang baru diresmikan pada 21 Januari 2024. Dengan dibukanya layanan Ditjen AHU di pusat perbelanjaan diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan layanan Ditjen AHU.

Melalui koordinasi tersebut diharapkan, Kantor Wilayah mendapatkan gambaran dalam penerapan terkait alur prosedur, ketersediaan sarana prasarana dan SDM/petugas layanan di daerah.

WhatsApp Image 2024 03 19 at 16.54.39

WhatsApp Image 2024 03 19 at 16.54.39 

Kakanwil Kemenkumham Babel Ikuti Pelantikan Pejabat Eselon II, Ini Pesan Menkumham

WhatsApp Image 2024 03 18 at 11.37.03

Banten - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Muslim Alibar ikuti pelantikan pejabat eselon 2 secara virtual dari Kantor Wilayah DJBC Banten, Senin (18/03/2024).

Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.

"Saya menitipkan pesan agar segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi," ujar Menkumham.

Menkumham Yasonna mengatakan, mutasi dan promosi perlu dimaknai dari sudut pandang kepentingan organisasi, agar lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Yasonna melanjutkan, dengan munculnya era Revolusi Industri Keempat, pandangan kepemimpinan perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Revolusi Industri Keempat tidak hanya meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada, tetapi juga mengubah para pekerja secara evolusioner.

"Pandangan, pola pikir, dan jaringan akan beradaptasi sesuai dengan situasi yang ada. Di era ini, inovasi dan fleksibilitas (agile) menjadi fokus utama," ucap Yasonna.

Menkumham Yasonna juga meminta untuk membangun connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran di lingkungan kerja. Karena sejatinya apa yang dikerjakan akan senantiasa dinilai oleh masyarakat, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Tingkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dan instansi. Belajarlah dari berbagai tugas dalam jabatan sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran tersebut dapat dijadikan masukan bagi berbagai perbaikan dalam tugas-tugas selanjutnya," pesan Yasonna.

Disampaikan Yasonna, ada empat fokus kegiatan utama Kementerian Hukum dan HAM yaitu, menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029,serta kedua, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Kemudian menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan terakhir Implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak," sebut Yasonna.

Mengakhiri sambutan, Yasonna meminta pegawai yang dilantik agar mampu mengambil peran strategis. Karena perlu adanya kerja sama dan teamwork untuk mencapai keberhasilan.

"Hadapilah seluruh tantangan dan berbagai persoalan. Jawablah dengan prestasi yang bisa diunggulkan. Jadikan sebagai contoh dan buatlah masyarakat Indonesia menjadi bangga dan percaya terhadap Kementerian Hukum dan HAM," pesan Yasonna.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

WhatsApp Image 2024 03 18 at 11.37.03 

Berkomitmen Raih WBBM, Kemenkumham Babel Studi Tiru ke Kanwil Bea Cukai Banten

WhatsApp Image 2024 03 19 at 05.38.54

Banten - Berkomitmen meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan studi tiru ke Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Senin (18/03/2024).

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Rahmat Subagio mengatakan Kanwil Kemenkumham Babel merupakan tamu pertama di luar Kementerian Keuangan yang melakukan studi tiru.

Rahmat juga berbagi keberhasilan Kanwil Bea Cukai Banten dalam meraih WBBM. Ia mengatakan, di Kementerian Keuangan hanya Kanwil Bea Cukai Banten yang telah meraih predikat WBBM.

"Kami memanfaatkan semua kesempatan yang ada, dan apapun kebijakan yang baik akan kami ikuti. Kami juga menyampaikan seluruh keberhasilan dan upaya kami saat evaluasi kepada Tim Penilai Nasional (TPN)," ujar Rahmat.

Rahmat menuturkan, jika jajarannya juga menunjukkan manfaat dan dampak instansinya bagi masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan melakukan pembinaan UMKM. Jajarannya juga selalu melaksanakan tusi dengan integritas dan menambah inovasi.

"Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi dan menggali lebih dalam pengalaman Kanwil Bea Cukai Banten, sehingga kunjungan ini dapat menuai inspirasi bagi Kanwil Kemenkumham Babel untuk meraih WBBM," harap Rahmat.

Pada kesempatan ini, Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi, Setyawan, menjelaskan strategi Kanwil Bea Cukai Banten dalam meraih WBBM pada tahun 2023.

Beberapa strategi tersebut yaitu, mencapai nilai maksimal pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI), intimasi survei pengguna jasa untuk memaksimalkan nilai komponen hasil, serta strategi pembangunan (penguatan ownership pegawai, knowing your employee, penguatan budaya kerja, peningkatan kualitas SDM, strategi antinkroupsi, manajemen risiko, manajemen media).

"Kami juga berkolaborasi dengan satker lain untuk mengembangkan virus WBK/ WBBM dan memyemarakkan WBBM melalui pernak-pernik pengingat integritas di lingkungan kerja," tutur Setyawan.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Dwiyono Widodo menambahkan, jika Kanwil Bea Cukai Banten telah melakukan pengembangan menuju WBBM pada setiap indikator Pokja.

"Kami juga menampilkan kenaikan pengembangan inovasi dari sebelum WBK, saat WBK dan menuju WBBM. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kita berkembang menuju WBBM," ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari tim Kanwil Bea Cukai Banten. Ia menyampaikan, tujuan studi tiru ini yaitu untuk mengambil pengalaman dari Kanwil Bea Cukai Banten agar bisa diterapkan di Kanwil Kemenkumham Babel.

"Kami berharap, studi tiru ini dapat menambah pengetahuan dan semangat tim Pokja Kanwil Kemenkumham Babel untuk meraih predikat WBBM tahun 2024," harap Harun.

Kegiatan berjalan dengan interaktif dengan diskusi dan tanya jawab antara tim Kanwil Bea Cukai Banten dengan tim Pokja Kanwil Kemenkumham Babel.

Selanjutnya tim beranjak untuk meninjau secara langsung ruang pelayanan dan penerapan inovasi, serta sarana dan prasarana Kanwil Bea Cukai Banten.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Adi Riyanto), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Darori), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang (Alimuddin), serta perwakilan tim Pokja dari Kantor Wilayah dan Kanim Pangkalpinang.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel

WhatsApp Image 2024 03 19 at 05.38.54

 WhatsApp Image 2024 03 19 at 05.38.54

WhatsApp Image 2024 03 19 at 05.38.54

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PikPng.com school icon png 2780725   Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
PikPng.com phone icon png 604605   +62811717469
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilbabel@kemenkumham.go.id 
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumhambabel@gmail.com 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham   linked in kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


    instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
  +62811717469
PikPng.com email png 581646   kanwilbabel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumhambabel@gmail.com 

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI