Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Laksanakan Rapat Presentasi Proposal Presentasi Proposal Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024 pada hari ini, Jum’at ( 15/03) yang bertempat di Ruang Rapat Lt. II.

Hadir dalam Kegiatan Rapat Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Administrasi (Muslim Alibar), Kepala Bidang HAM (Suherman), Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi (Andi Yudho Sutijono), Kasubbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Poppy Rinafany), Kasubbid Pemajuan HAM (Yulizar), JFU Bidang HAM, JFU Bagian Program dan Humas, seluruh Operator Survei 3AS UPT Pemasyarakatan dan seluruh Operator Survei 3AS UPT Keimigrasian.

Dibuka oleh Kabid HAM, Suherman menyampaikan bahwa Survei 3AS penting untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas layanan publik yang sudah kita berikan dan sebagai hasil rapor kinerja Satker dari sisi pelayanan publik.

" Dengan adanya kegiatan ini dapat mensosialisasikan informasi terbaru terkait perubahan kebijakan survei seperti perubahan domain, perubahan redaksi dari SPAK / IPK dan SPKP/IKM namun secara substansi tetap sama serta informasi kebijakan lainnya serta memberikan penguatan kembali agar pelaksanaan survei 3AS tetap dilaksanakan dengan optimal dan penuh semangat " Pungkas Suherman.

Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar menyampaikan dalam sambutannya bahwa amanah kegiatan dari Unit Eselon I Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik melalui SPAK dan SPKP serta Survei Integritas berbasis online melalui Aplikasi Survei 3AS dengan Dasar hukum pelaksanaan survei UU Nomor 25 Tahun 2009 (Yanlik), PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 (Pedoman Survei), Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 (Orta Kanwil), PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 (ZI WBK/WBBM), Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 (Orta kemenkumham)

“Output yang ingin dicapai dari kegiatan hari ini yaitu Laporan Kegiatan Presentasi Proposal SPAK dan SPKP sebagai data dukung B03 capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Kep. Babel dan outcomenya yaitu tersampaikannya informasi perubahan kebijakan sruveri terbaru dan persamaan persepsi pentingnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis hasi survei IPK-IKM di UPT dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang optimal” Jelas Muslim

Rapat presentasi proposal SPAK dan SPKP menghadirkan Narasumber yaitu Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridho Akbar dengan menyampaikan hak terkait Overview IKM dan IPAK, Tahapan Survei, Penjelasan rumus perhitungan statistik menggunakan rumus slovin dan tabel morgan dan Kredjcie yang akan dipakai Kemenkumham dalam menentukan responden ideal per Satker dan rekomendasi Statistik.

Menambahkan paparan narasumber, Kasubbid P3H2, Poppy Rinafany menyampaikan bahwa 2 fokus kegiatan utama tahun 2024 yang diamanahkan ke Kantor Wilayah yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi SPAK dan SPKP terdiri dari monitoring dan evaluasi. Monitoring, outputnya Laporan Kompilasi Hasil Survei SPAK - SPKP, Evaluasi , outputnya Laporan akhir evaluasi pelaksanaan SPAK dan SPKP di Kantor Wilayah (perlu pemetaan data responden dan pemetaan permasalahan).

" Harapan kami dengan adanya kegiatan ini dan sesuai arahan BSK Hukum dan HAM yaitumenghasilkan sebuah pangkalan data (database) jumlah responden masing-masing Satker yang dapat menjadi pedoman bagi Satker dalam menentukan jumlah responden SPAK-SPKP setiap bulannya dan juga menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan, meningkatkan validitas dan reliabilitas pelaksanaan kegiatan SPAK-SPKP dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemetaan permasalahan " Ujar Poppy.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi terkait kendala permasalahan teknis survei dan simulasi perhitungan responden ideal menggunakan rumus slovin dan tabel morgan dan Kredjcie. Rapat Presentasi Proposal SPAK dan SPKP berjalan dnegan baik dan lancar.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Jakarta - Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Fajar Sulaeman Taman (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 08.00 berkunjung ke Kemenkumham R.I. untuk berkoordinasi terkait usulan pemusnahan arsip yang sebelumnya telah diajukan yang tertera pada Surat No. W.7-UM.02.02-552 tentang Permohonan Usul Musnah Arsip Fidusia tahun 2003-2013 & Surat No. W.7-UM.02.02-758 tanggal 23 Januari 2024 tentang Tindak Lanjut Usul Musnah Arsip Fasilitatif Tahun 2022.

Pada Kunjungan pertama, Tim mengunjungi Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham yang disambut langsung oleh Alkana Yudha (Arsiparis Ahli Madya / Koordinator TU Biro Umum). Terkait usulan tsb, Yudha memberikan konfirmasi bahwa usulan sedang dalam proses pengajuan ke pihak ANRI, & apabila selesai, maka tahap berikutnya sekjen akan menyampaikan persetujuan tersebut ke Kanwil, kemudian Kadivmin selaku Pembina Kearsipan di tingkat Kanwil untuk dapat menjadwalkan kegiatan pemusnahan arsip tsb.

Untuk saksi pemusnahan arsip, pada tingkat Kantor Wilayah mengundang perwakilan dari Biro Umum, Inspektorat Jenderal, & Humas. Sementara untuk tingkat UPT yaitu mengundang perwakilan Biro Umum, Divisi Pelayanan Hukum & HAM, serta Divisi teknis terkait yang membina UPT tsb. Turut direncanakan kegiatan sosialisasi dari Biro Umum / Arsiparis terkait Pemusnahan Arsip & selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Kadivmin.

Selanjutnya pada kunjungan kedua, Tim Arsiparis mengunjungi Ruang Arsiparis & disambut langsung oleh Andri Budi; Dedi Saputra; & Fitriyah (Arsiparis Ahli Muda). Terkait pelaksanaan pemusnahan arsip fidusia & arsip fasilitatif yang sebelumnya telah dibahas, akan dilaksanakan sebagai pemenuhan data dukung Rencana Aksi 2024 periode B09.

Selain itu, Tim dari Kanwil juga berkoordinasi terkait rencana kegiatan dari Biro umum yang akan melaksanakan Pengawasan Kearsipan ke daerah secara langsung dan direncanakan pada bulan Mei 2024. Turut membahas juga percepatan implementasi Aplikasi Srikandi yang sebelumnya telah diinformasikan untuk menggantikan Sumaker Kemenkumham agar Alih Media serta Digitalisasi Arsip dapat dilaksanakan.

Kunjungan ketiga, Kadivyankumham & Kasubag Kepegturt berkunjung ke PUSDATIN Sekretariat Jenderal terkait migrasi Aplikasi Sedulang Notaris Kemenkumham Babel yang masih menggunakan domain berbayar; yang mana kunjungan tsb disambut langsung oleh Marsono & staf selaku perwakilan dari PUSDATIN.

Fajar menegaskan bahwa aplikasi Sedulang Notaris tsb harus dilakukan migrasi ke server PUSDATIN untuk efisiensi serta keamanan data. Tim PUSDATIN menyampaikan, pengajuan migrasi aplikasi dapat diproses dengan bersurat kepada pihak PUSDATIN untuk ditindaklanjuti secara prosedural. Untuk proses migrasi domain aplikasi dapat dengan mudah dilakukan dengan melewati proses audit untuk memastikan tingkat keamanan modul aplikasi secara menyeluruh, baik dari sisi frontend / backend. Namun apabila database aplikasi juga akan dimigrasikan, akan terdapat proses audit tambahan yang dilakukan oleh BSSN.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang (14/03/2024) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Babel menggelar Rapat Pengelolaan dan Analisis Data Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) dengan tema "upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan ”. Tema ini diambil dari adanya pemberitaan online yang terbit pada liputan6.com tanggal 3 Januari 2024 dengan judul “Lapas Sungailiat Babel Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jenis Sabu” yang sangat menarik perhatian masyarakat Bangka Belitung.

Kegiatan FGD dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Bidang HAM, Suherman, para Kasubbid di Divisi pelayanan Hukum dan HAM, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, JFT Penyuluh Hukum, JFT Analis Hukum , JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, JFU Divisi Administrasi.

Turut hadir peserta FGD dari eksternal Kanwil yaitu perwakilan dari BNN Provinsi Kep. Bangka Belitung, Lapas Khusus Narkotika Kls II A Pangkalpinang dan Lapas Kls II A Pangkalpinang.

Untuk lebih mendalami permasalahan dari topik yang diambil, hadir pula narasumber kompeten yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Derita Prapti Rahayu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kls II B Sungailiat, Rahmat Okta Kurnia.

Mengawali kegiatan Suherman menyampaikan bahwa FGD dilakukan untuk menggali lebih dalam atas topik dimaksud, media diskusi dan sharing informasi yang lebih komprehensif agar adanya masukan/saran dari berbagai perspektif (Praktisi, Akademisi, Masyarakat) untuk kemudian bahan/data diolah dalam penyusunan laporan analisa kebijakan SIPKUMHAM yang akan disampaikan ke Kakanwil, BSK Hukum dan HAM, UKE I dan stakeholder terkait

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kakanwil yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri dengan menyampaikan bahwa aplikasi SIPKUMHAM merupakan singkatan dari Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM yang diinisiasi oleh BSK yang pengelolaan kegiatannya diamanahkan ke Subbid Pengkajian, Litbang Hukum dan HAM dan mendukung capaian kinerja Kemenkumham.
“SIPKUMHAM mampu menginventarisir, mengidentifikasi, serta mengklasifikasi 3 kategori permasalahan yaitu hukum, HAM, juga pelayanan publik dari media online dan media sosial secara otomatis dengan 3 kategori sentimen negatif, positif dan netral. Inovasi ini bertujuan mendukung penyusunan kebijakan di bidang hukum dan HAM yang berbasis bukti (evidence-based policy)”, jelas Kunrat

Tim Kanwil telah melakukan tahapan awal kegiatan yaitu verifikasi lapangan atas peristiwa yang menjadi topik ke Lapas Kls II B Sungailiat dengan mendapatkan beberapa data penting seperti kronologis singkat peristiwa, SOP layanan kunjungan, jumlah SDM, jumlah WBP, sarana prasarana, kendala dalam pelayanan kunjungan WBP, reward/apresiasi petugas jaga dan upaya Lapas Sungailiat mengatasi permasalahan, dengan adanya FGD Tim ingin menganalisa data sehingga dihasilkan pelaporan yang berbasis bukti dan rekomendasi yang lebih konkrit serta dapat ditindaklanjuti, lanjut Kunrat.

“Lapas Sungailiat berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan penyelundupan barang-barang terlarang, salah satunya melalui kunjungan. Apabila ada upaya pihak luar mencoba untuk menyelundupkan barang terlarang, kami bersinergi dengan Polres Bangka untuk mendalami kasus tersebut.” ucap Rahmat.

Mengulas kajian analisa menggunakan teori hukum disampaikan dengan lugas oleh Dekan FH UBB, Derita dalam sesi paparan FGD. Beliau menyampaikan bahwa jenis penelitian yang dipakai dalam analisa SIPKUMHAM kali ini yaitu penelitian kualitatif/deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan metode wawancara.

Mengenai topik yang diambil, bisa disimulasikan dengan memakai teori bekerjanya hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan kekuatan lain yang melingkupinya.Hukum bekerja melibatkan para pihak mulai dari pihak pembuat hukum (UU PAS), pihak penerap sanksi hukum (LAPAS) dan masyarakat umum yang akan terikat pada hukum tersebut (WBP/Pengunjung), ditentukan pula oleh umpan balik (kesadaran hukum) yang menjadi budaya hukum dan kekuatan sosial personal, jelas Derita
Lebih lanjut, Derita menyampaikan kaitan teori tersebut dengan Tujuan pembuat hukum yang termuat dalam UU Pemasyarakatan terkait tujuan adanya LAPAS dan tantangan pembinaan WBP, apa yang terjadi dengan Lembaga Penerap Aturan (Lembaga Pemasyarakatan) terkait kendala/kelemahan di Lapas Pemegang Peran (WBP, Pengunjung) terkait faktor penarik dan pendorong, upaya yang telah dilakukan Lembaga Penerap Aturan (Lapas) selama ini , upaya Akseleran Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lapas.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif dari seluruh peserta dan menghasilkan beberapa kesimpulan. FGD Analisa SIPKUMHAm berjalan dengan baik dan lancar.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Muntok - Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan monitoring dan evaluasi kinerja selama triwulan I 2024 ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Muntok, Kamis (14/03/2024).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto) akan melakukan monitoring pada bagian program dan pelaporan serta hubungan masyarakat, reformasi birokrasi dan teknologi informasi.

Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sriyani Agustina mengatakan jika jajarannya akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas, serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi. Lalu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan publikasi pemberitaan, publikasi infografis dan videografis, serta pengelolaan website dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margaret Sari menuturkan jika jajarannya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), monev pelaksanaan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja, serta monev LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Achmad Adrian berterima kasih atas dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Bagian Program dan Humas.

"Kami berharap ada bimbingan untuk jajaran Rutan Muntok, sehingga dapat berkinerja dengan baik dan memperoleh hasil kerja yang maksimal," harapnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Babel