Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung ikuti kegiatan Sosialisasi Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Hasil Verifikasi Data Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dan Survei Integritas melalui Aplikasi Survei Online 3AS yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Kamis (24/11/2022).

Turut mengikuti secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2 yaitu Kepala Bidang HAM, Suherman, Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang, Hukum dan HAM, Poppy Rinafany, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Yulizar Akhmad Djaya, beserta jajaran Bidang HAM dan Operator Survei 3AS di Kantor Wilayah.

Membuka kegiatan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Syarifuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan survei merupakan bentuk dukungan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, setiap satuan kerja bertanggung jawab melaksanakan survei melalui aplikasi 3AS untuk perbaikan kualitas pelayanan agar lebih tepat sasaran dan perbaikan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Memulai sosialisasi, narasumber pertama yaitu Daryono dari Balitbangkumham menyampaikan materi mengenai Pelaporan Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 yang dilakukan melalui aplikasi survei 3AS.

Aplikasi 3AS sendiri merupakan aplikasi survei berbasis elektronik yang dapat menghitung secara otomatis hasil survei berdasarkan indikator penilaian dan pembobotan nilai yang ditetapkan secara real time.

“Dengan adanya survei kepuasan masyarakat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong inovasi publik, serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat,” ujar Daryono.

Di tahun 2022 tercatat nilai SKM Kementerian Hukum dan HAM sebesar 97,65 (Sangat Baik) dengan jumlah responden sebanyak 339,257 orang. Dilihat dari unsur layanan, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 memperoleh nilai tertinggi pada unsur Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, dan Respon dengan nilai 3.91 (A) Sangat Baik. Sedangkan unsur pelayanan lainnya seperti Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, dan Konsultasi Pengaduan mendapat nilai 3.90 yang juga masih berada pada kategori sangat baik.

Selanjutnya narasumber kedua yaitu Willy Wibowo dari Balitbangkumham memberikan materi kedua mengenai Sosialisasi Hasil Verifikasi Data Hasil Survei IKM-IPK Tahun 2022.

“Sesuai dengan rekomendasi hasil verifikasi 2022 kedepannya akan dilakukan pembuatan SK TIM penanggung jawab terkait layanan survei, membuat petunjuk pelayanan survei, melakukan sosialisasi dan monev secara berkala, serta melakukan pengembangan aplikasi,” pungkas Willy.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Kepala Bidang HAM, Suherman turut membuka diskusi dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan sensitivitas ponsel pada saat memberikan nilai, serta skala penilaian yang digunakan untuk publikasi hasil survei kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini Balitbangkumham berharap jika kualitas pemberian layanan dan kinerja pegawai menjadi lebih terukur. Balitbangkumham juga berterima kasih pada satuan kerja yang konsisten melakukan survei secara berkelanjutan

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

JAKARTA (23/11/2022) - Guna pemenuhan tujuan organisasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023, yang berlangsung sejak 23 November 2022 hingga 25 November 2022 nanti.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing, didampingi Kepala Divisi Administrasi merangkap Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Keimigrasian, Barron Ichsan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, turut serta menghadiri kegiatan ini.

Membuka kegiatan, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beberapa Universitas atas sinergitas positif untuk membangun dan memberikan saran ilmiah kepada Kemenkumham melalui pengelolaan jurnal ilmiah.

Dan dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Babel untuk kesekian kalinya menunjukkan kinerja terbaik. Kanwil Kemenkumham Babel berhasil memperoleh Terbaik I dalam penghargaan atas kinerja berdasarkan parameter IKPA, SMART, nilai SAKIP, nilai WBK/WBBM dan Target Kinerja.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk lebih memperkuat sinergitas, bersama-sama : Tunjukkan kinerja kita semakin PASTI dan BerAKHLAK", pesan Yasonna.

Para pimpinan tinggi pratama tentunya berharap, dengan diraihnya penghargaan ini, kedepannya akan menjadi motivasi dan penyemangat dalam melaksanakan target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

MUNTOK (23/11/2022) – Dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan P5HAM melalui implementasi Aksi HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel melalui Bidang HAM lakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat.

Kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian aksi Pemkab Bangka Barat periode sebelumnya (B08), serta memberikan pembinaan dan konsultasi mengenai substansi Aksi HAM Daerah yang harus dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten, agar capaian Aksi HAM yang akan dilaporkan pada periode berikutnya (B12) memenuhi ukuran keberhasilan yang ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubbid Pemajuan Ham (Yulizar) menyampaikan bahwa hasil capaian aksi HAM B08 Kabupaten Bangka Barat sedikit menurun dibandingkan periode-periode sebelumnya, dimana terdapat beberapa indikator aksi HAM yang tidak terpenuhi, salah satunya yaitu tidak adanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu Yulizar meminta hal tersebut menjadi perhatian dan bahan evaluasi kedepan.

Kemudian, Kepala Bidang HAM (Suherman) meminta dalam pelaksanaan dilapangan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat diperhatikan, baik dari dokumentasi maupun administrasi, sehingga data dukung bisa terpenuhi, yang mana tentunya akan mempengaruhi ukuran keberhasilan terhadap pelaksanaan aksi HAM tersebut.

Melalui koordinasi tersebut, juga diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan sinergitas antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Daerah melalui Implementasi Aksi HAM .

Terakhir Suherman menghimbau kepada Pemkab Bangka Barat melalui Bagian Hukum, agar dapat ikut berpartisipasi menggelorakan dan menyemarakkan peringatan hari HAM sedunia ke - 74 yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2022 dengan memasang umbul-umbul, spanduk, baliho, banner maupun bentuk publikasi lainnya baik secara fisik maupun elektronik melalui website, sebagai bentuk kepedulian Pemerinta Daerah terhadap Hak Asasi Manusia.

KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

MUNTOK (23/11/2022) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Tim Subbidang Luhbankum dan JDIH Kembali melaksanakan koordinasi dan monitoring terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Kabupaten Bangka Barat. Tim dipimpin langsung oleh Kabid Hukum (Eko Saputro) serta Kasubbid Luhbankum dan JDIH (Muhamat Ariyanto) bersama dengan JFU.

Dalam pelaksanaan koordinasi, Tim menyampaikan kepada operator instansi terkait penginputan metadata dan pelaporan E-reporting. Penginputan harus disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Ada 16 metadata yang wajib untuk dilengkapi pada setiap dokumen hukum yang diupload, dimulai dari penamaan dokumen, tanggal penetapan, sumber hukum, subjek, Tajuk sampai dengan pemrakarsa.

Kemudian Tim juga menjelaskan kepada operator terkait dengan pelaporan E-reporting yang merupakan kewajiban bagi para anggota instansi JDIH setiap tahunnya. Diharapkan para operator JDIH dapat mengirimkan E-reporting secara menyeluruh dan tepat waktu sebelum tanggal 24 Desember 2022.

Terdapat juga penyampaian terkait dengan aspek dan indikator penilaian pengelolaan JDIH. Ada 7 aspek yang diturunkan menjadi 32 indikator penilaian yang ada. Diharapakan dengan mengetahui hal tersebut, Bagian Hukum Kabupaten Bangka Barat dapat meningkatkan layanan JDIH sehingga mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi. Dengan semakin baik penilaian maka akan secara otomatis akan meningkatkan layanan JDIH bagi masyarakat.

SUBBID LUHBANKUM DAN JDIH KEMENKUMHAM BABEL