Toboali, (18/11/2022) - Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Divisi Yankumham Bidang Pelayanan Hukum dan HA, serta PKS tentang Pembentukan Pos Yankomas Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Divisi Yankumham melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pos Yankomas yang sudah dibentuk di Kecamatan Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan Kecamatan Air Gegas Kab. Bangka Selatan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini) beserta jajaran Bidang HAM tersebut bermaksud untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan pos-pos Yankomas pada Kecamatan tersebut, serta menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi pihak Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan HAM yang disampaikan masyarakat.

Selain itu, Eva Gantini juga menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dan sinergi dalam mengoptimalkan pelayanan hukum dan HAM di tingkat Kecamatan.

Pihak Kecamatan menyampaikan bahwa pihaknya terus berusaha untuk memberi pelayanan terbaik terhadap Pemenuhan dan Perlindungan HAM kepada masyarakat dan akan terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah. Terkait dengan pengaduan, sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang masuk sampai ke Kecamatan.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pendampingan kepada petugas Kecamatan mengenai tata cara pelaporan pengaduan permasalahan HAM masyarakat melalui aplikasi Simasham dan penyerahan brosur/pamflet sebagai informasi bagi masyarakat bahwa pengaduan pelanggaran HAM tidak perlu dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Wilayah, tetapi bisa dilakukan di Kantor Kecamatan setempat.

Sebagai bahan evaluasi, kedepan akan diagendakan sosialisasi kepada petugas Yankomas yang ada di Kecamatan serta masyarakat sehingga dapat memahami apa itu Yankomas.

Pangkalpinang, (18/11/2022) - Bertempat di Ruang Balai Pengayoman, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Penyusunan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Tahun 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa Instansi dan stakeholder yang terkait, diantaranya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Bagian Hukum Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan JFT Analis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung.

Rapat tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, T. Daniel L. Tobing yang didampingi oleh Eva Gantini selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa melalui forum rapat pada hari ini, Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan Propemperda di tahun mendatang dapat disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan harmonis dengan memperhatikan perkembangan hukum yang dinamis.

Turut menambahkan, Eva Gantini berharap kepada seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal tersebut mengatur bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya itu menjadi salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan sebuah produk hukum yaitu Peraturan Daerah.

Kegiatan rapat penyusunan Propemperda Tahun 2023 tersebut, menghadirkan Narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Fitri Dwiyanti. Dalam kesempatan itu, Fitri Dwiyanti menyampaikan materi mengenai tata cara penyusunan Propemperda dan berbagai kendala yang dihadapi oleh Biro Hukum/Bagian Hukum dalam penyusunanya.

Diharapkan melalui kegiatan rapat penyusunan Propemperda ini, akan tersusun dokumen perencanaan yang terencana, terpadu, dan sistematis sehingga bermanfaat dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi daerah.

Pangkalpinang, (17/11/2022) - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel menerima kunjungan koordinasi dari tim Direktorat Jenderal HAM yang dalam hal ini yaitu Direktorat Instrumen HAM.

Kunjungan yang dilaksanakan oleh Sub Koordinator Penyiapan Instrumen Hak Sipil dan Politik (Arlista Puspaningrum) dan Sub Koordinator Analisis Instrumen Hak Sipil dan Politik (Raden Roro Artati) dan staf diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini) beserta jajaran Bidang HAM.

Koordinasi tersebut dalam rangka Pengumpulan Bahan Kajian Substansi Rancangan Undang–Undang Pengadilan HAM melalui kegiatan Baseline Survey Pengumpulan Bahan Kajian Substansi Rancangan Perubahan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Pengumpulan Data Analisis Produk Hukum Daerah Bidang Hak Sipil dan Politik dari Perspektif HAM.

Kegiatan diawali dengan melaksanakan rapat diskusi yang bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Babel terkait dengan produk hukum daerah dari perspektif HAM yang dihadiri oleh para perancang peraturan Per-UU Kantor Wilayah dan perwakilan Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung serta Tim bidang HAM.

Dalam rapat tersebut terdapat berbagai masukan/rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Ditjen HAM sebagai bahan analisis.

Kemudian, Tim Ditjen HAM juga melakukan koordinasi ke Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan melakukan diskusi dan tanya jawab dalam bentuk saran/masukan melalui Baseline Survey Pengumpulan Bahan Kajian Substansi Rancangan Perubahan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan masukan dari Pemerintah, Lembaga Peradilan, Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil sebagai tahap awal dalam penyusunan Kajian Substansi Perubahan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Pangkalpinang, (17/11/2022) - Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal ini Tim pengelola JDIH pada Subbidang Luhbankum dan JDIH mengikuti kegiatan Webinar Nasional Penguatan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara virtual melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kegiatan ini mengambil tema "Strategi Pengembangan Pengelolaan JDIH Dalam Mewujudkan Database Dokumen Hukum Nasional Yang Lengkap, Akurat, Mudah, dan Cepat".

eAdapun para peserta kegiatan yang hadir terdiri dari berbagai unsur seperti dari perwakilan Kementerian/Lembaga Negara, Kantor Wilayah, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sampai dengan Universitas baik Negeri maupun Swasta yang tergabung dalam anggota JDIH Nasional.

Kegiatan Webinar Nasional sendiri dibuka langsung oleh Kepala BPHN (Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.) yang menyampaikan bahwa kegiatan penguatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH terutama dalam hal menjawab tantangan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil. Pelayanan JDIH yang merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus selalu dilakukan peningkatan berupa inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

"Kekurangan SDM, Anggaran, Sarana dan Prasana yang merupakan masalah klasik diharapkan tidak menjadi penghambat dalam memberikan terobosan inovasi pengelolaan JDIH," tuturnya.

Pada kegiatan Webinar Nasional kali ini diisi dengan materi yang disampaikan oleh para Narasumber yang berasal dari instansi-instansi penerimaan JDIH Awards 2022.

Narasumber pertama dalam kegiatan ini yaitu Budi Purwanto, S.H., M.H yang merupakan Kepala Biro Hukum Kemenkomarves menyampaikan tentang terobosan-terobosan yang dilakukan Kemenkomarves dalam pengelolaan JDIH. Terobosannya seperti alih bahasa asing peraturan untuk memudahkan para investor, memakai google analytic dalam mengevaluasi kinerja, dan memanfaatkan aplikasi search engine untuk memudahkan pencarian dokumen hukum.

Kemudian narasumber kedua yaitu Ida Bagus yang merupakan Kepala Biro Hukum Provinsi Bali menyampaikan materi terkait langkah-langkah strategis Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam upaya peningkatan pelayanan JDIH. Langkah-langkah tersebut seperti memperbaiki metadata dokumen hukum sesuai dengan ketentuan, melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan juga menjalin hubungan dengan pihak Universitas baik Negeri maupun Swasta yang ada di Provinsi Bali.

Kemudian narasumber ketiga yaitu Mujiono sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bayuwangi yang merupakan perwakilan instansi best of the best JDIH Awards 2022. Disampaikan berbagai macam inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bayuwangi seperti pojok JDIH di Desa, Perda berbahasa asing, E-moneva JDIH, event lomba JDIH, JDH masuk Desa, Pengaduan pungli, penyusunan Raperda, simple Bankum maskin, mars JDIH, sampai dengan JDIH mengajar.

Semua pemaparan yang disampaikan oleh para Narasumber diharapkan dapat menjadi penyemangat dan refrensi bagi pengelola JdIH lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Secara umum kegiatan Webinar Nasional Penguatan Dokumentasi dan Informasi Hukum berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih lengkap, akurat, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

(Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel)