Pangkalpinang - Tim Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Rabu (16/11/2022), dan disambut baik oleh seluruh jajaran Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Kunjungan ini dalam rangka monitoring dan evaluasi secara menyeluruh mengenai kinerja pegawai dan petugas pengamanan, serta pengecekan sarana dan prasarana pengamanan di Lapas, seperti kelengkapan dan kondisi alat keamanan.

Pada kesempatan tersebut juga Tim Divisi Pemasyarakatan yang didampingi anggota regu pengamanan melaksanakan pengecekan blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pengecekan ini merupakan upaya untuk menjaga kondisi blok hunian agar tetap kondusif dan tertib. Tim juga melakukan pemeriksaan untuk mencegah adanya barang terlarang yang masuk ke dalam blok hunian.

Selain melakukan pengecekan pada blok hunian, Tim juga melakukan pengecekan pada fasilitas serta sarana dan prasarana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi ini diharapkan kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang selalu kondusif dan terhindar dari gangguan keamanan dan ketertiban.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL

Pangkalpinang, (16/11/2022) - Kanwil Kemenkumham Babel dalam hal ini pejabat dan pegawai pada Subbidang Luhbankum dan JDIH mengikuti forum diskusi pustakawan hukum tahun 2022 secara virtual melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Forum diskusi membahas tema terkait dengan "Sejarah Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Indonesia" dimana peserta terdiri dari banyak unsur seperti dari perwakilan Kementerian/Lembaga Negara, Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah, bahkan sampai dengan para akademisi.

Kegiatan forum diskusi sendiri dibuka langsung oleh Kepala Pusat JDIHN (Nofli, Bc.IP., S.Sos, S.H., M.Si) yang menyampaikan bahwa kegiatan diskusi dilakukan dalam rangka menemukan benang merah keterkaitan penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan dokumentasi untuk memperkuat arah kebijakan nasional sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Narasumber pertama dalam kegiatan yaitu Theodrik Simorangkir, S.H., M.H yang menyampaikan materi tentang "Memahami Perjalanan Sejarah dan Perkembangan Dokumentasi dan Perpustakaan di Indonesia". Kemudian narasumber kedua yaitu Prof. Dr. Sulistyo Basuki, MA., M.SlS., PH.D yang menyampaikan materi "Sejarah Dokumentasi dan Perannya Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional".

Moderator pada kegiatan yaitu Frans Andreas, S.Ikom., M.Si sebagai Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan BPHN.

Secara umum kegiatan forum diskusi Pustakawan hukum tahun 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Diskusi ilmiah seperti ini menjadi momentum dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menjadi lebih efektif, efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

(Subbid Luhbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Babel)

PANGKALPINANG (15/11/2022) - Guna wujudkan penerapan Pilot Project Ketertelusuran, Rencana Kendali Internal dan Sertifikasi Indikasi Geografis, melalui Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung, Perwakilan Tim Audit ARISE INDONESIA bersama perwakilan DJKI Bapak Gunawan, Kasubbid Pelayanan KI (Marsal Saputra) melaksanakan pendampingan Audit External, Audit Processor dan Audit Petani Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2 hari tanggal14 dan 15 November 2022.

Kegiatan pendampingan Audit External, Audit Processor dan Audit Petani Lada dilaksanakan di daerah Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang menjadi lokus awal daerah yang di audit. Dalam pembukaan kegiatan rakor tim ARISE INDONESIA dengan Para Petani di Air Gegas Bapak Rifan, beliau menyampaikan bahwa di tahun depan produk-produk unggulan Indikasi Geografis yang ada di Indonesia akan di daftarkan di Uni Eropa dan Arise Indonesia mempunyai tujuan untuk memberdayakan produsen kecil dan meningkatkan daya saing Indonesia melalui promosi Indikasi Geografis sebagai wujud keaslian produk dan kualitas premium.

Selanjutnya Bapak Gunawan Perwakilan dari DJKI menyampaikan bahwa dengan adanya kerja sama seperti ini, tentunya fungsi DJKI dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual dari segi HUKUM dan Arise Indonesia dalam hal mempromosikan Produk-produk Indikasi Geografis sangat membantu dalam mempromosikan dan mengawasi pergerakan Lada yang di label Indikasi Geografis terhindar dari pemalsuan ataupun penurunan kualitas lada yang asli.

Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Bapak Marsal mengharapkan program dari ARISE + INDONESIA dapat memperkuat kapasitas kelembagaan untuk membentuk mekanisme yang tepat untuk mempromosikan dan melindungi kualitas Lada Putih MUntok yang sudah menjadi Produk Indikasi Geografis Bangka Belitung.

SUNGAILIAT (15/11/22) – Dalam upaya mengoptimalkan capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah, Subbidang Pemajuan Ham Divisi Yankumham Kanwil Babel melaksanakan Koordinasi ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat.

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ham (Suherman) serta Kasubbid Pemajuan Ham (Yulizar) dan staf bidang Ham tersebut diterima oleh Kepala Sub Koordinator bidang Hukum dan HAM (M.Taufiq).

Kepala Bidang HAM (Suherman) menyampaikan maksud kegiatan tersebut adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian aksi ham Pemerintah Kabupaten Bangka pada periode sebelumnya, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan penyempurnaan RANHAM dan Aksi HAM pada periode berikutnya.

Disamping itu, M. Taufiq mengatakan secara umum Pemkab Bangka sebagai pelaksana RANHAM Kabupaten masih mengalami kendala, baik pada aspek administratif maupun substantif sehingga menyebabkan partisipasi Pemerintah Kabupaten terutama OPD dalam melaksanakan Aksi Ham masih belum memuaskan.

Kemudian masih ada beberapa OPD yg tidak memprioritaskan program Ranham dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun Pemkab Bangka melalui Bagian Hukum akan terus berupaya meningkatkan perannya baik dari pelaksanaan maupun pelaporan Aksi Ham.

Suherman meminta kepada Pemkab Bangka terutama Bagian Hukum untuk terus melakukan himbauan/upaya pelaksanaannya kepada OPD terkait yang berada di wilayah Kabupaten bangka, dan apabila terdapat kendala untuk berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, sehingga pelaporan akhir aksi Ham dapat maksimal.